alexametrics
30.4 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Butuh Pemerataan Kualitas SD

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER LOR, Radar Jember – Pemerataan pendidikan di SD baik negeri yang berjumlah 906 dan swasta dengan jumlah 134 lembaga bisa dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya dari segi fasilitas gedung hingga tenaga pengajarnya. Namun, fakta di lapangan ditemukan banyak dari SD swasta yang tertinggal jauh dari SD negeri, baik dari gedung, hingga tenaga pengajarnya.

BACA JUGA : Kasus Penanganan Covid-19 Rp 107 Miliar tanpa Pengesahan

Kabid SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Endang Sulistyowati menjelaskan, pada dasarnya maju tidaknya sekolah negeri maupun swasta merupakan tanggung jawab sekolah masing-masing. “Ini nanti menjadi bukti, bagaimana kepala sekolah bisa menemukan inovasi baru dan bisa memajukan sekolahnya melalui caranya sendiri,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember di kantornya, kemarin (17/6).

Mobile_AP_Rectangle 2

Endang menyebutkan, perbedaan SD negeri dan swasta jelas ada pada sistem pengelolaannya. Dia menambahkan, untuk SD negeri dikelola oleh pemerintah sedangkan swasta merupakan Satuan Kerja (Satker) hasil dari masyarakat sendiri. Namun dalam hal ini pemerintah tetap memberi bantuan kepada sekolah swasta. “Jelas berbeda, kalau negeri yang membawahi adalah pemerintah dan swasta masyarakat, tapi swasta tetap diberi bantuan,” terangnya.

Pemerintah tetap memberikan perhatian kepada swasta demi tercapainya pendidikan yang adil dan merata, salah satunya dengan penambahan insentif  program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). “Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi pelajar maupun para guru,” imbuhnya.

- Advertisement -

JEMBER LOR, Radar Jember – Pemerataan pendidikan di SD baik negeri yang berjumlah 906 dan swasta dengan jumlah 134 lembaga bisa dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya dari segi fasilitas gedung hingga tenaga pengajarnya. Namun, fakta di lapangan ditemukan banyak dari SD swasta yang tertinggal jauh dari SD negeri, baik dari gedung, hingga tenaga pengajarnya.

BACA JUGA : Kasus Penanganan Covid-19 Rp 107 Miliar tanpa Pengesahan

Kabid SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Endang Sulistyowati menjelaskan, pada dasarnya maju tidaknya sekolah negeri maupun swasta merupakan tanggung jawab sekolah masing-masing. “Ini nanti menjadi bukti, bagaimana kepala sekolah bisa menemukan inovasi baru dan bisa memajukan sekolahnya melalui caranya sendiri,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember di kantornya, kemarin (17/6).

Endang menyebutkan, perbedaan SD negeri dan swasta jelas ada pada sistem pengelolaannya. Dia menambahkan, untuk SD negeri dikelola oleh pemerintah sedangkan swasta merupakan Satuan Kerja (Satker) hasil dari masyarakat sendiri. Namun dalam hal ini pemerintah tetap memberi bantuan kepada sekolah swasta. “Jelas berbeda, kalau negeri yang membawahi adalah pemerintah dan swasta masyarakat, tapi swasta tetap diberi bantuan,” terangnya.

Pemerintah tetap memberikan perhatian kepada swasta demi tercapainya pendidikan yang adil dan merata, salah satunya dengan penambahan insentif  program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). “Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi pelajar maupun para guru,” imbuhnya.

JEMBER LOR, Radar Jember – Pemerataan pendidikan di SD baik negeri yang berjumlah 906 dan swasta dengan jumlah 134 lembaga bisa dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya dari segi fasilitas gedung hingga tenaga pengajarnya. Namun, fakta di lapangan ditemukan banyak dari SD swasta yang tertinggal jauh dari SD negeri, baik dari gedung, hingga tenaga pengajarnya.

BACA JUGA : Kasus Penanganan Covid-19 Rp 107 Miliar tanpa Pengesahan

Kabid SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Endang Sulistyowati menjelaskan, pada dasarnya maju tidaknya sekolah negeri maupun swasta merupakan tanggung jawab sekolah masing-masing. “Ini nanti menjadi bukti, bagaimana kepala sekolah bisa menemukan inovasi baru dan bisa memajukan sekolahnya melalui caranya sendiri,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember di kantornya, kemarin (17/6).

Endang menyebutkan, perbedaan SD negeri dan swasta jelas ada pada sistem pengelolaannya. Dia menambahkan, untuk SD negeri dikelola oleh pemerintah sedangkan swasta merupakan Satuan Kerja (Satker) hasil dari masyarakat sendiri. Namun dalam hal ini pemerintah tetap memberi bantuan kepada sekolah swasta. “Jelas berbeda, kalau negeri yang membawahi adalah pemerintah dan swasta masyarakat, tapi swasta tetap diberi bantuan,” terangnya.

Pemerintah tetap memberikan perhatian kepada swasta demi tercapainya pendidikan yang adil dan merata, salah satunya dengan penambahan insentif  program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). “Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi pelajar maupun para guru,” imbuhnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/