alexametrics
24.6 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Madin Takmiliyah Diusulkan Jadi Perda

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam atau madrasah diniyah takmiliyah ada banyak di Jember. Keberadaan lembaga pendidikan itu dinilainya perlu mendapat porsi perhatian pemerintah daerah berupa peraturan daerah (perda) tentang madrasah diniyah takmiliyah.

Baca Juga : Harga Minyak Lebih Dari Rp 20 Ribu/Liter, Pemerintah Pasrah Harga Pasar

Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan mengatakan, beberapa bulan kemarin, pihaknya melalui fraksi banyak menerima saran dan masukan dari masyarakat mengenai perlunya ada perda madrasah diniyah takmiliyah tersebut. “Kami mendapat masukan dari guru-guru ngaji itu terkait madrasah takmiliyah. Karena itu Fraksi NasDem mengusulkan adanya perda madrasah diniyah takmiliyah ini,” kata Dedy saat ditemui di ruangannya, (9/3) kemarin.

Mobile_AP_Rectangle 2

Politisi Partai NasDem ini menyebut, beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur sudah banyak yang telah memiliki perda tersebut. Termasuk beberapa di antaranya kabupaten tetangga, seperti Lumajang dan Situbondo. Apalagi di Jember mayoritas warga nahdliyin banyak yang memiliki pondok pesantren yang di dalamnya juga ada madrasah diniyah takmiliyah. “Kegiatan keagamaan ini harus kita dukung bersama. Karenanya, kita menginisiasi perda ini,” kata legislator berusia 33 tahun ini.

Meskipun Pemkab Jember beberapa kali mengalokasikan anggaran untuk membantu para guru mengaji, menurutnya hal itu dirasa kurang tanpa dibuatkan regulasinya. Namun, Dedy belum menjabarkan lebih jauh detail progres perkembangan usulan tersebut. “Kita berharap, adanya perda ini sangat-sangat bermanfaat untuk madrasah diniyah takmiliyah nanti,” tukasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam atau madrasah diniyah takmiliyah ada banyak di Jember. Keberadaan lembaga pendidikan itu dinilainya perlu mendapat porsi perhatian pemerintah daerah berupa peraturan daerah (perda) tentang madrasah diniyah takmiliyah.

Baca Juga : Harga Minyak Lebih Dari Rp 20 Ribu/Liter, Pemerintah Pasrah Harga Pasar

Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan mengatakan, beberapa bulan kemarin, pihaknya melalui fraksi banyak menerima saran dan masukan dari masyarakat mengenai perlunya ada perda madrasah diniyah takmiliyah tersebut. “Kami mendapat masukan dari guru-guru ngaji itu terkait madrasah takmiliyah. Karena itu Fraksi NasDem mengusulkan adanya perda madrasah diniyah takmiliyah ini,” kata Dedy saat ditemui di ruangannya, (9/3) kemarin.

Politisi Partai NasDem ini menyebut, beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur sudah banyak yang telah memiliki perda tersebut. Termasuk beberapa di antaranya kabupaten tetangga, seperti Lumajang dan Situbondo. Apalagi di Jember mayoritas warga nahdliyin banyak yang memiliki pondok pesantren yang di dalamnya juga ada madrasah diniyah takmiliyah. “Kegiatan keagamaan ini harus kita dukung bersama. Karenanya, kita menginisiasi perda ini,” kata legislator berusia 33 tahun ini.

Meskipun Pemkab Jember beberapa kali mengalokasikan anggaran untuk membantu para guru mengaji, menurutnya hal itu dirasa kurang tanpa dibuatkan regulasinya. Namun, Dedy belum menjabarkan lebih jauh detail progres perkembangan usulan tersebut. “Kita berharap, adanya perda ini sangat-sangat bermanfaat untuk madrasah diniyah takmiliyah nanti,” tukasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam atau madrasah diniyah takmiliyah ada banyak di Jember. Keberadaan lembaga pendidikan itu dinilainya perlu mendapat porsi perhatian pemerintah daerah berupa peraturan daerah (perda) tentang madrasah diniyah takmiliyah.

Baca Juga : Harga Minyak Lebih Dari Rp 20 Ribu/Liter, Pemerintah Pasrah Harga Pasar

Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan mengatakan, beberapa bulan kemarin, pihaknya melalui fraksi banyak menerima saran dan masukan dari masyarakat mengenai perlunya ada perda madrasah diniyah takmiliyah tersebut. “Kami mendapat masukan dari guru-guru ngaji itu terkait madrasah takmiliyah. Karena itu Fraksi NasDem mengusulkan adanya perda madrasah diniyah takmiliyah ini,” kata Dedy saat ditemui di ruangannya, (9/3) kemarin.

Politisi Partai NasDem ini menyebut, beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur sudah banyak yang telah memiliki perda tersebut. Termasuk beberapa di antaranya kabupaten tetangga, seperti Lumajang dan Situbondo. Apalagi di Jember mayoritas warga nahdliyin banyak yang memiliki pondok pesantren yang di dalamnya juga ada madrasah diniyah takmiliyah. “Kegiatan keagamaan ini harus kita dukung bersama. Karenanya, kita menginisiasi perda ini,” kata legislator berusia 33 tahun ini.

Meskipun Pemkab Jember beberapa kali mengalokasikan anggaran untuk membantu para guru mengaji, menurutnya hal itu dirasa kurang tanpa dibuatkan regulasinya. Namun, Dedy belum menjabarkan lebih jauh detail progres perkembangan usulan tersebut. “Kita berharap, adanya perda ini sangat-sangat bermanfaat untuk madrasah diniyah takmiliyah nanti,” tukasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/