alexametrics
22 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Kontrak Pendidikan, Cegah Pernikahan Dini

Sekolah dan Wali Murid Wajib Teken

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pernikahan dini masih banyak terjadi di kawasan perdesaan di Jember. Salah satunya adalah di Kecamatan Pakusari. Di kecamatan ini, para remaja tamatan SD dan SMP, banyak yang memutuskan menikah lebih awal. Hal ini, terjadi lantaran paksaan orang tua atau karena pergaulan bebas.

Menekan angka pernikahan dini itu, salah satu lembaga pendidikan di Pakusari Yayasan Islam Bustanul Ulum (IBU) memiliki cara tersendiri untuk melakukan pencegahan. Lembaga pendidikan ini menerapkan kontrak pendidikan yang wajib dipatuhi oleh segenap siswa yang belajar di lembaga tersebut, maupun para wali murid.

Yayasan ini memiliki lembaga sekolah di jenjang SMP, SMA dan pondok pesantren. Semua murid yang belajar diwajibkan menandatangani kontrak pendidikan. Kontrak ini berupa perjanjian agar tidak menikahkan murid sebelum lulus. Program tersebut ditempuh sebagai upaya meminimalisasi adanya pernikahan dini.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua Yayasan IBU Muhamad Hafidi mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan aparat desa untuk melanggengkan program yang telah digagas sejak 2007 silam itu. Sehingga, jika ada wali murid yang mencoba melakukan pelanggaran, dengan upaya mengawinkan anaknya yang belum tamat sekolah, pihak aparat desa bisa tidak melayani urusan administrasinya. “Jadi kalau mau melakukan pelanggaran menikah, misalnya, modin itu tidak akan melayani,” ungkap Hafidi saat ditemui di kediamannya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pernikahan dini masih banyak terjadi di kawasan perdesaan di Jember. Salah satunya adalah di Kecamatan Pakusari. Di kecamatan ini, para remaja tamatan SD dan SMP, banyak yang memutuskan menikah lebih awal. Hal ini, terjadi lantaran paksaan orang tua atau karena pergaulan bebas.

Menekan angka pernikahan dini itu, salah satu lembaga pendidikan di Pakusari Yayasan Islam Bustanul Ulum (IBU) memiliki cara tersendiri untuk melakukan pencegahan. Lembaga pendidikan ini menerapkan kontrak pendidikan yang wajib dipatuhi oleh segenap siswa yang belajar di lembaga tersebut, maupun para wali murid.

Yayasan ini memiliki lembaga sekolah di jenjang SMP, SMA dan pondok pesantren. Semua murid yang belajar diwajibkan menandatangani kontrak pendidikan. Kontrak ini berupa perjanjian agar tidak menikahkan murid sebelum lulus. Program tersebut ditempuh sebagai upaya meminimalisasi adanya pernikahan dini.

Ketua Yayasan IBU Muhamad Hafidi mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan aparat desa untuk melanggengkan program yang telah digagas sejak 2007 silam itu. Sehingga, jika ada wali murid yang mencoba melakukan pelanggaran, dengan upaya mengawinkan anaknya yang belum tamat sekolah, pihak aparat desa bisa tidak melayani urusan administrasinya. “Jadi kalau mau melakukan pelanggaran menikah, misalnya, modin itu tidak akan melayani,” ungkap Hafidi saat ditemui di kediamannya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pernikahan dini masih banyak terjadi di kawasan perdesaan di Jember. Salah satunya adalah di Kecamatan Pakusari. Di kecamatan ini, para remaja tamatan SD dan SMP, banyak yang memutuskan menikah lebih awal. Hal ini, terjadi lantaran paksaan orang tua atau karena pergaulan bebas.

Menekan angka pernikahan dini itu, salah satu lembaga pendidikan di Pakusari Yayasan Islam Bustanul Ulum (IBU) memiliki cara tersendiri untuk melakukan pencegahan. Lembaga pendidikan ini menerapkan kontrak pendidikan yang wajib dipatuhi oleh segenap siswa yang belajar di lembaga tersebut, maupun para wali murid.

Yayasan ini memiliki lembaga sekolah di jenjang SMP, SMA dan pondok pesantren. Semua murid yang belajar diwajibkan menandatangani kontrak pendidikan. Kontrak ini berupa perjanjian agar tidak menikahkan murid sebelum lulus. Program tersebut ditempuh sebagai upaya meminimalisasi adanya pernikahan dini.

Ketua Yayasan IBU Muhamad Hafidi mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan aparat desa untuk melanggengkan program yang telah digagas sejak 2007 silam itu. Sehingga, jika ada wali murid yang mencoba melakukan pelanggaran, dengan upaya mengawinkan anaknya yang belum tamat sekolah, pihak aparat desa bisa tidak melayani urusan administrasinya. “Jadi kalau mau melakukan pelanggaran menikah, misalnya, modin itu tidak akan melayani,” ungkap Hafidi saat ditemui di kediamannya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/