alexametrics
24.4C
Jember
Tuesday, 19 January 2021
Mobile_AP_Top Banner

Kontrak Pendidikan, Cegah Pernikahan Dini

Sekolah dan Wali Murid Wajib Teken

Desktop_AP_Leaderboard
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pernikahan dini masih banyak terjadi di kawasan perdesaan di Jember. Salah satunya adalah di Kecamatan Pakusari. Di kecamatan ini, para remaja tamatan SD dan SMP, banyak yang memutuskan menikah lebih awal. Hal ini, terjadi lantaran paksaan orang tua atau karena pergaulan bebas.

Menekan angka pernikahan dini itu, salah satu lembaga pendidikan di Pakusari Yayasan Islam Bustanul Ulum (IBU) memiliki cara tersendiri untuk melakukan pencegahan. Lembaga pendidikan ini menerapkan kontrak pendidikan yang wajib dipatuhi oleh segenap siswa yang belajar di lembaga tersebut, maupun para wali murid.

Yayasan ini memiliki lembaga sekolah di jenjang SMP, SMA dan pondok pesantren. Semua murid yang belajar diwajibkan menandatangani kontrak pendidikan. Kontrak ini berupa perjanjian agar tidak menikahkan murid sebelum lulus. Program tersebut ditempuh sebagai upaya meminimalisasi adanya pernikahan dini.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua Yayasan IBU Muhamad Hafidi mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan aparat desa untuk melanggengkan program yang telah digagas sejak 2007 silam itu. Sehingga, jika ada wali murid yang mencoba melakukan pelanggaran, dengan upaya mengawinkan anaknya yang belum tamat sekolah, pihak aparat desa bisa tidak melayani urusan administrasinya. “Jadi kalau mau melakukan pelanggaran menikah, misalnya, modin itu tidak akan melayani,” ungkap Hafidi saat ditemui di kediamannya.

Menurut Hafidi, sebelumnya praktik pernikahan dini di daerahnya itu dapat dilakukan dengan mudah. Asalkan pihak keluarga dapat memanipulasi data anak yang hendak dinikahkan. Manipulasi data itu, biasanya dengan menambah umur anak sehingga sesuai batas minimal usia pernikahan. Praktik ini juga melibatkan aparat desa, semisal membuatkan KTP dengan umur yang lebih tua dari aslinya. “Aparat desa punya andil besar dalam penyelesaian masalah ini. Jadi, kami gandeng biar sama-sama mengontrol,” kata pria yang juga Ketua Komisi D DPRD Jember tersebut.

Selanjutnya, dengan adanya peraturan tersebut, Hafidi mengaku, lembaga pendidikan yang dinaungi yayasannya itu malah menjadi pilihan siswa dan orang tua. Bukannya tambah sepi, tapi justru tambah banyak setiap tahunnya. “Walapun ada aturan ini, malah banyak yang mau sekolah dan mondok di sini,” ujarnya.

Hafidi juga mengaku, selama ini tidak ada kasus pelanggaran yang terjadi. Dengan hal tersebut, dirinya berasumsi bahwa kesadaran penduduk untuk memutus mata rantai perkawinan muda pada anak sudah lebih baik.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pernikahan dini masih banyak terjadi di kawasan perdesaan di Jember. Salah satunya adalah di Kecamatan Pakusari. Di kecamatan ini, para remaja tamatan SD dan SMP, banyak yang memutuskan menikah lebih awal. Hal ini, terjadi lantaran paksaan orang tua atau karena pergaulan bebas.

Menekan angka pernikahan dini itu, salah satu lembaga pendidikan di Pakusari Yayasan Islam Bustanul Ulum (IBU) memiliki cara tersendiri untuk melakukan pencegahan. Lembaga pendidikan ini menerapkan kontrak pendidikan yang wajib dipatuhi oleh segenap siswa yang belajar di lembaga tersebut, maupun para wali murid.

Yayasan ini memiliki lembaga sekolah di jenjang SMP, SMA dan pondok pesantren. Semua murid yang belajar diwajibkan menandatangani kontrak pendidikan. Kontrak ini berupa perjanjian agar tidak menikahkan murid sebelum lulus. Program tersebut ditempuh sebagai upaya meminimalisasi adanya pernikahan dini.

Ketua Yayasan IBU Muhamad Hafidi mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan aparat desa untuk melanggengkan program yang telah digagas sejak 2007 silam itu. Sehingga, jika ada wali murid yang mencoba melakukan pelanggaran, dengan upaya mengawinkan anaknya yang belum tamat sekolah, pihak aparat desa bisa tidak melayani urusan administrasinya. “Jadi kalau mau melakukan pelanggaran menikah, misalnya, modin itu tidak akan melayani,” ungkap Hafidi saat ditemui di kediamannya.

Menurut Hafidi, sebelumnya praktik pernikahan dini di daerahnya itu dapat dilakukan dengan mudah. Asalkan pihak keluarga dapat memanipulasi data anak yang hendak dinikahkan. Manipulasi data itu, biasanya dengan menambah umur anak sehingga sesuai batas minimal usia pernikahan. Praktik ini juga melibatkan aparat desa, semisal membuatkan KTP dengan umur yang lebih tua dari aslinya. “Aparat desa punya andil besar dalam penyelesaian masalah ini. Jadi, kami gandeng biar sama-sama mengontrol,” kata pria yang juga Ketua Komisi D DPRD Jember tersebut.

Selanjutnya, dengan adanya peraturan tersebut, Hafidi mengaku, lembaga pendidikan yang dinaungi yayasannya itu malah menjadi pilihan siswa dan orang tua. Bukannya tambah sepi, tapi justru tambah banyak setiap tahunnya. “Walapun ada aturan ini, malah banyak yang mau sekolah dan mondok di sini,” ujarnya.

Hafidi juga mengaku, selama ini tidak ada kasus pelanggaran yang terjadi. Dengan hal tersebut, dirinya berasumsi bahwa kesadaran penduduk untuk memutus mata rantai perkawinan muda pada anak sudah lebih baik.

Mobile_AP_Half Page
Desktop_AP_Half Page

Berita Terbaru

Desktop_AP_Rectangle 1

Wajib Dibaca

Penderita TBC Tembus Seribu Orang

Ular Kobra Masuk Rumah