alexametrics
23.5 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Berdampak terhadap Kualitas Guru dan Pendidikan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kekosongan jabatan kepala sekolah (kepsek) definitif di sejumlah satuan pendidikan dinilai cukup memiliki dampak. Mulai dari mutu kualitas pendidikan, sampai ke faktor kepemimpinan sekolah. Pentingnya posisi kepsek itu sudah menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar.

“Kepsek itu sebagai pengelola dan penanggung jawab, sekaligus pusat kontrol. Ketiadaannya mengakibatkan kekendoran kualitas sekolah,” terang Dr Fitri Amilia, Wakil Dekan (Wadek) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ).

Menurut dia, kekosongan jabatan kepsek yang diisi oleh Plt itu berdampak pada pengelolaan dan pengembangan kualitas guru, pendidikan, dan pembelajaran. Sebab, kepsek memiliki tugas utama sebagai seorang manajer, pengatur, dan pimpinan tertinggi dalam sekolah. “Bagaimana mungkin guru bisa bergerak inovatif dan sesuai visi misi sekolah, bila tanpa komando kepsek? Yang ada, semua bergerak semaunya tanpa tujuan dan arah yang jelas,” imbuhnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Meski secara administratif, lanjut Fitri, keberadaan Plt kepsek memang diakui karena telah mendapat SK Plt kepsek, namun legalitas itu belum menjawab kebutuhan sebenarnya dari keberadaan jabatan kepsek definitif. “Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang tugas pokok tertuang jelas. Kepsek memiliki tugas mengembangkan mutu sekolah,” tambahnya.

Dosen Manajemen Pendidikan Institut Agama Islam Negeri IAIN Jember, Dr Ahmad Royani, juga menilai serupa. Menurut dia, pemimpin berperan penting dalam tercapainya tujuan sebuah organisasi. Begitu pula pemimpin di sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran. “Dalam memimpin, kepsek perlu memiliki profesionalitas. Karena mereka berperan penting dalam proses perencanaan, pengawasan, dan lain-lainnya,” jelasnya.

Lebih jauh, Royan menilai, kualitas kepemimpinan kepsek itu dirasa sejalan dengan tumbuhnya kualitas sekolah. Dan begitu sebaliknya. Bahkan sosok profesional kepsek bakal tertular ke dewan guru, hingga membentuk kualitas belajar siswanya. Terkait dengan kekosongan jabatan kepsek, ia menilai memiliki pengaruh tersendiri. “Fenomena kekosongan kepsek tentu membawa pengaruh. Baik kualitas administrasi maupun pembelajaran,” jelentrehnya.

Ia mencontohkan mengenai pengaruh ketiadaan kepsek itu. Seperti dalam hal administrasi. Akan banyak menghambat pembuatan keputusan strategis. Sementara, dari aspek pembelajaran, ketiadaan kepsek menimbulkan sulitnya mengontrol proses pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut.

 

Butuh Kompetensi Khusus

Kekosongan jabatan kepsek seperti menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan hanya setengah hati. Dengan dalih belum ada yang profesional, kekosongan jabatan kepsek ini juga dibarengi dengan banyaknya guru yang masih berstatus honorer.

Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Jember (Unej) Prof Dafik menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, sedikitnya terdapat lima kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah. Yaitu manajerial, supervisi, kepribadian, sosial, dan wirausaha. Sedikit berbeda dengan tuntutan kompetensi guru, yakni pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.

Lalu, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, pasal 21 menyebutkan, kepsek yang sedang menjabat harus memiliki surat tanda tamat pendidikan (STTP) dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 7. Aturan ini mewajibkan setiap calon kepsek mengikuti dan lulus pendidikan serta pelatihan penguatan kepsek yang dibuktikan dengan sertifikat.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kekosongan jabatan kepala sekolah (kepsek) definitif di sejumlah satuan pendidikan dinilai cukup memiliki dampak. Mulai dari mutu kualitas pendidikan, sampai ke faktor kepemimpinan sekolah. Pentingnya posisi kepsek itu sudah menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar.

“Kepsek itu sebagai pengelola dan penanggung jawab, sekaligus pusat kontrol. Ketiadaannya mengakibatkan kekendoran kualitas sekolah,” terang Dr Fitri Amilia, Wakil Dekan (Wadek) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ).

Menurut dia, kekosongan jabatan kepsek yang diisi oleh Plt itu berdampak pada pengelolaan dan pengembangan kualitas guru, pendidikan, dan pembelajaran. Sebab, kepsek memiliki tugas utama sebagai seorang manajer, pengatur, dan pimpinan tertinggi dalam sekolah. “Bagaimana mungkin guru bisa bergerak inovatif dan sesuai visi misi sekolah, bila tanpa komando kepsek? Yang ada, semua bergerak semaunya tanpa tujuan dan arah yang jelas,” imbuhnya.

Meski secara administratif, lanjut Fitri, keberadaan Plt kepsek memang diakui karena telah mendapat SK Plt kepsek, namun legalitas itu belum menjawab kebutuhan sebenarnya dari keberadaan jabatan kepsek definitif. “Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang tugas pokok tertuang jelas. Kepsek memiliki tugas mengembangkan mutu sekolah,” tambahnya.

Dosen Manajemen Pendidikan Institut Agama Islam Negeri IAIN Jember, Dr Ahmad Royani, juga menilai serupa. Menurut dia, pemimpin berperan penting dalam tercapainya tujuan sebuah organisasi. Begitu pula pemimpin di sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran. “Dalam memimpin, kepsek perlu memiliki profesionalitas. Karena mereka berperan penting dalam proses perencanaan, pengawasan, dan lain-lainnya,” jelasnya.

Lebih jauh, Royan menilai, kualitas kepemimpinan kepsek itu dirasa sejalan dengan tumbuhnya kualitas sekolah. Dan begitu sebaliknya. Bahkan sosok profesional kepsek bakal tertular ke dewan guru, hingga membentuk kualitas belajar siswanya. Terkait dengan kekosongan jabatan kepsek, ia menilai memiliki pengaruh tersendiri. “Fenomena kekosongan kepsek tentu membawa pengaruh. Baik kualitas administrasi maupun pembelajaran,” jelentrehnya.

Ia mencontohkan mengenai pengaruh ketiadaan kepsek itu. Seperti dalam hal administrasi. Akan banyak menghambat pembuatan keputusan strategis. Sementara, dari aspek pembelajaran, ketiadaan kepsek menimbulkan sulitnya mengontrol proses pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut.

 

Butuh Kompetensi Khusus

Kekosongan jabatan kepsek seperti menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan hanya setengah hati. Dengan dalih belum ada yang profesional, kekosongan jabatan kepsek ini juga dibarengi dengan banyaknya guru yang masih berstatus honorer.

Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Jember (Unej) Prof Dafik menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, sedikitnya terdapat lima kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah. Yaitu manajerial, supervisi, kepribadian, sosial, dan wirausaha. Sedikit berbeda dengan tuntutan kompetensi guru, yakni pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.

Lalu, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, pasal 21 menyebutkan, kepsek yang sedang menjabat harus memiliki surat tanda tamat pendidikan (STTP) dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 7. Aturan ini mewajibkan setiap calon kepsek mengikuti dan lulus pendidikan serta pelatihan penguatan kepsek yang dibuktikan dengan sertifikat.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kekosongan jabatan kepala sekolah (kepsek) definitif di sejumlah satuan pendidikan dinilai cukup memiliki dampak. Mulai dari mutu kualitas pendidikan, sampai ke faktor kepemimpinan sekolah. Pentingnya posisi kepsek itu sudah menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar.

“Kepsek itu sebagai pengelola dan penanggung jawab, sekaligus pusat kontrol. Ketiadaannya mengakibatkan kekendoran kualitas sekolah,” terang Dr Fitri Amilia, Wakil Dekan (Wadek) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ).

Menurut dia, kekosongan jabatan kepsek yang diisi oleh Plt itu berdampak pada pengelolaan dan pengembangan kualitas guru, pendidikan, dan pembelajaran. Sebab, kepsek memiliki tugas utama sebagai seorang manajer, pengatur, dan pimpinan tertinggi dalam sekolah. “Bagaimana mungkin guru bisa bergerak inovatif dan sesuai visi misi sekolah, bila tanpa komando kepsek? Yang ada, semua bergerak semaunya tanpa tujuan dan arah yang jelas,” imbuhnya.

Meski secara administratif, lanjut Fitri, keberadaan Plt kepsek memang diakui karena telah mendapat SK Plt kepsek, namun legalitas itu belum menjawab kebutuhan sebenarnya dari keberadaan jabatan kepsek definitif. “Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang tugas pokok tertuang jelas. Kepsek memiliki tugas mengembangkan mutu sekolah,” tambahnya.

Dosen Manajemen Pendidikan Institut Agama Islam Negeri IAIN Jember, Dr Ahmad Royani, juga menilai serupa. Menurut dia, pemimpin berperan penting dalam tercapainya tujuan sebuah organisasi. Begitu pula pemimpin di sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran. “Dalam memimpin, kepsek perlu memiliki profesionalitas. Karena mereka berperan penting dalam proses perencanaan, pengawasan, dan lain-lainnya,” jelasnya.

Lebih jauh, Royan menilai, kualitas kepemimpinan kepsek itu dirasa sejalan dengan tumbuhnya kualitas sekolah. Dan begitu sebaliknya. Bahkan sosok profesional kepsek bakal tertular ke dewan guru, hingga membentuk kualitas belajar siswanya. Terkait dengan kekosongan jabatan kepsek, ia menilai memiliki pengaruh tersendiri. “Fenomena kekosongan kepsek tentu membawa pengaruh. Baik kualitas administrasi maupun pembelajaran,” jelentrehnya.

Ia mencontohkan mengenai pengaruh ketiadaan kepsek itu. Seperti dalam hal administrasi. Akan banyak menghambat pembuatan keputusan strategis. Sementara, dari aspek pembelajaran, ketiadaan kepsek menimbulkan sulitnya mengontrol proses pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut.

 

Butuh Kompetensi Khusus

Kekosongan jabatan kepsek seperti menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan hanya setengah hati. Dengan dalih belum ada yang profesional, kekosongan jabatan kepsek ini juga dibarengi dengan banyaknya guru yang masih berstatus honorer.

Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Jember (Unej) Prof Dafik menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, sedikitnya terdapat lima kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah. Yaitu manajerial, supervisi, kepribadian, sosial, dan wirausaha. Sedikit berbeda dengan tuntutan kompetensi guru, yakni pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.

Lalu, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, pasal 21 menyebutkan, kepsek yang sedang menjabat harus memiliki surat tanda tamat pendidikan (STTP) dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 7. Aturan ini mewajibkan setiap calon kepsek mengikuti dan lulus pendidikan serta pelatihan penguatan kepsek yang dibuktikan dengan sertifikat.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/