alexametrics
27.9 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Tidak Jeli Akreditasi, Ada Lembaga Sulapan

Masih Ada Sekolah ‘Pinjam’ Dokumen

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Akreditasi kerap kali menjadi salah satu momok yang dihadapi sejumlah sekolah. Serangkaian proses harus dilewati agar dapat ditahbiskan menjadi sekolah berkualitas. Namun faktanya, demi akreditasi pula, ada sekolah yang nekat ‘meminjam’ dokumen agar bisa lolos akreditasi.

Sebagai informasi, akreditasi sekolah menjadi langkah penilaian untuk mengukur kualitas sekolah. Ada delapan aspek yang diperhitungkan, yakni standar isi, standar proses, standar GTK, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, serta standar kelulusan.

Hal ini menentukan mutu sekolah ada di tingkat apa. Sehingga, ketika satuan lembaga pendidikan akan dilakukan akreditasi, mereka akan totalitas untuk menyiapkan segala berkasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun, di lapangan masih ada kasus sekolah yang tidak menyertakan dokumen secara lengkap kala menjalani proses akreditasi. Jika sudah demikian, lembaga sekolah tersebut menyertakan data-data SD lain untuk kemudian dinilai oleh tim pengawas. “Sehingga lembaga itu hanya sulapan. Menggunakan standar isi, standar proses, dan lainnya dengan sekolah lain,” kata salah satu tenaga Dinas Pendidikan yang enggan disebut namanya.

Jika sekolah tidak dapat melewati standar yang ditetapkan, maka dana BOS akan berhenti dialirkan. Pada tahun ini, terdapat lima SD dan lima SMP yang akan diakreditasi. Mulai dari SD Bina Umat Kencong, SD Hidayatur Wurid Wuluhan, SDN Randu Agung 3, dan SD Wahidiyah Ambulu.

SDN Randu Agung 03 merupakan salah satu SDN yang sejatinya telah diakreditasi pada tahun sebelumnya. SDN ini terpaksa harus melakukan akreditasi kembali. Sebab, pada tahun sebelumnya, nilai yang dikantongi lembaga sekolah ini masih kurang. “Sebabnya, nilainya kurang, akhirnya tidak terakreditasi. Makanya dilakukan pembinaan,” lanjutnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Akreditasi kerap kali menjadi salah satu momok yang dihadapi sejumlah sekolah. Serangkaian proses harus dilewati agar dapat ditahbiskan menjadi sekolah berkualitas. Namun faktanya, demi akreditasi pula, ada sekolah yang nekat ‘meminjam’ dokumen agar bisa lolos akreditasi.

Sebagai informasi, akreditasi sekolah menjadi langkah penilaian untuk mengukur kualitas sekolah. Ada delapan aspek yang diperhitungkan, yakni standar isi, standar proses, standar GTK, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, serta standar kelulusan.

Hal ini menentukan mutu sekolah ada di tingkat apa. Sehingga, ketika satuan lembaga pendidikan akan dilakukan akreditasi, mereka akan totalitas untuk menyiapkan segala berkasnya.

Namun, di lapangan masih ada kasus sekolah yang tidak menyertakan dokumen secara lengkap kala menjalani proses akreditasi. Jika sudah demikian, lembaga sekolah tersebut menyertakan data-data SD lain untuk kemudian dinilai oleh tim pengawas. “Sehingga lembaga itu hanya sulapan. Menggunakan standar isi, standar proses, dan lainnya dengan sekolah lain,” kata salah satu tenaga Dinas Pendidikan yang enggan disebut namanya.

Jika sekolah tidak dapat melewati standar yang ditetapkan, maka dana BOS akan berhenti dialirkan. Pada tahun ini, terdapat lima SD dan lima SMP yang akan diakreditasi. Mulai dari SD Bina Umat Kencong, SD Hidayatur Wurid Wuluhan, SDN Randu Agung 3, dan SD Wahidiyah Ambulu.

SDN Randu Agung 03 merupakan salah satu SDN yang sejatinya telah diakreditasi pada tahun sebelumnya. SDN ini terpaksa harus melakukan akreditasi kembali. Sebab, pada tahun sebelumnya, nilai yang dikantongi lembaga sekolah ini masih kurang. “Sebabnya, nilainya kurang, akhirnya tidak terakreditasi. Makanya dilakukan pembinaan,” lanjutnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Akreditasi kerap kali menjadi salah satu momok yang dihadapi sejumlah sekolah. Serangkaian proses harus dilewati agar dapat ditahbiskan menjadi sekolah berkualitas. Namun faktanya, demi akreditasi pula, ada sekolah yang nekat ‘meminjam’ dokumen agar bisa lolos akreditasi.

Sebagai informasi, akreditasi sekolah menjadi langkah penilaian untuk mengukur kualitas sekolah. Ada delapan aspek yang diperhitungkan, yakni standar isi, standar proses, standar GTK, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, serta standar kelulusan.

Hal ini menentukan mutu sekolah ada di tingkat apa. Sehingga, ketika satuan lembaga pendidikan akan dilakukan akreditasi, mereka akan totalitas untuk menyiapkan segala berkasnya.

Namun, di lapangan masih ada kasus sekolah yang tidak menyertakan dokumen secara lengkap kala menjalani proses akreditasi. Jika sudah demikian, lembaga sekolah tersebut menyertakan data-data SD lain untuk kemudian dinilai oleh tim pengawas. “Sehingga lembaga itu hanya sulapan. Menggunakan standar isi, standar proses, dan lainnya dengan sekolah lain,” kata salah satu tenaga Dinas Pendidikan yang enggan disebut namanya.

Jika sekolah tidak dapat melewati standar yang ditetapkan, maka dana BOS akan berhenti dialirkan. Pada tahun ini, terdapat lima SD dan lima SMP yang akan diakreditasi. Mulai dari SD Bina Umat Kencong, SD Hidayatur Wurid Wuluhan, SDN Randu Agung 3, dan SD Wahidiyah Ambulu.

SDN Randu Agung 03 merupakan salah satu SDN yang sejatinya telah diakreditasi pada tahun sebelumnya. SDN ini terpaksa harus melakukan akreditasi kembali. Sebab, pada tahun sebelumnya, nilai yang dikantongi lembaga sekolah ini masih kurang. “Sebabnya, nilainya kurang, akhirnya tidak terakreditasi. Makanya dilakukan pembinaan,” lanjutnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/