alexametrics
32 C
Jember
Thursday, 23 September 2021
spot_imgspot_img

Realisasi Program Anak Desa di Jember Belum Optimal atau Tidak Efektif ?

Masih Butuh Lebih Banyak Pendamping

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Keberadaan forum anak di tingkat desa maupun kecamatan dinilai belum optimal. Sebab, hingga saat ini masih minim pendampingan yang dilakukan secara profesional pada program-program forum anak. Hal itu disampaikan oleh Rizki Nurhaini, Direktur Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Jember, kepada Jawa Pos Radar Jember, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, realisasi program forum anak tidaklah mudah. Sebab, perlu ada dukungan sistem dari berbagai pihak. Dan yang paling krusial adalah dukungan dari pemerintah desa setempat. “Kalau di Wonosari (Kecamatan Puger, Red) itu masih kurang dukungan dari pemerintah desa,” ungkap perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut.

Kiki mengungkapkan, pemerintah desa masih belum memprioritaskan atau belum menganggap isu perlindungan anak sebagai hal yang penting. Padahal di sisi lain eksistensi forum anak desa tersebut sangat krusial dalam mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui kelembagaan. “Jadi, meskipun sudah ada fasilitasi untuk membangun mekanisme perlindungan anak, tapi mekanisme itu tidak jalan,” imbuh perempuan kelahiran Surabaya ini.

Mobile_AP_Rectangle 2

Imbasnya, dia berkata, forum anak desa masih belum banyak terlibat dalam memberikan usulan program di level desa yang ramah anak. Sebab, selain pemerintah yang minim kepeduliannya, masyarakat yang memiliki komitmen juga tidak banyak. Sebabnya, ia menegaskan, untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu adanya pembenahan pola pikir masyarakat. “Forum anak desa sendiri support-nya masih kurang. Jadi, ketika membahas peningkatan kapasitas dari forum anak desa, ya, harus pelan-pelan,” tuturnya.

Tak hanya itu, problem lainnya adalah aspirasi anak desa juga belum dianggap sebagai masukan dalam pembangunan desa. Terbukti, hingga saat ini agenda musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) masih minim program pemenuhan hak anak.

Menurut Kiki, selama ini pihaknya banyak melakukan rapat untuk memberikan usulan program ramah anak di pemerintah desa yang ia dampingi. Namun, implementasinya nihil. Dan cara pandang pemerintah desa untuk membangun forum anak itu sifatnya tidak berkelanjutan. Masih sebatas menyediakan fasilitas perpustakaan dan tempat bermain. Sementara, dari sisi pengembangan potensi anak justru dikesampingkan. “Tak hanya dukungan dari lingkungan dan pemerintah, tapi orang tua juga berpengaruh,” pungkasnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Keberadaan forum anak di tingkat desa maupun kecamatan dinilai belum optimal. Sebab, hingga saat ini masih minim pendampingan yang dilakukan secara profesional pada program-program forum anak. Hal itu disampaikan oleh Rizki Nurhaini, Direktur Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Jember, kepada Jawa Pos Radar Jember, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, realisasi program forum anak tidaklah mudah. Sebab, perlu ada dukungan sistem dari berbagai pihak. Dan yang paling krusial adalah dukungan dari pemerintah desa setempat. “Kalau di Wonosari (Kecamatan Puger, Red) itu masih kurang dukungan dari pemerintah desa,” ungkap perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut.

Kiki mengungkapkan, pemerintah desa masih belum memprioritaskan atau belum menganggap isu perlindungan anak sebagai hal yang penting. Padahal di sisi lain eksistensi forum anak desa tersebut sangat krusial dalam mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui kelembagaan. “Jadi, meskipun sudah ada fasilitasi untuk membangun mekanisme perlindungan anak, tapi mekanisme itu tidak jalan,” imbuh perempuan kelahiran Surabaya ini.

Imbasnya, dia berkata, forum anak desa masih belum banyak terlibat dalam memberikan usulan program di level desa yang ramah anak. Sebab, selain pemerintah yang minim kepeduliannya, masyarakat yang memiliki komitmen juga tidak banyak. Sebabnya, ia menegaskan, untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu adanya pembenahan pola pikir masyarakat. “Forum anak desa sendiri support-nya masih kurang. Jadi, ketika membahas peningkatan kapasitas dari forum anak desa, ya, harus pelan-pelan,” tuturnya.

Tak hanya itu, problem lainnya adalah aspirasi anak desa juga belum dianggap sebagai masukan dalam pembangunan desa. Terbukti, hingga saat ini agenda musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) masih minim program pemenuhan hak anak.

Menurut Kiki, selama ini pihaknya banyak melakukan rapat untuk memberikan usulan program ramah anak di pemerintah desa yang ia dampingi. Namun, implementasinya nihil. Dan cara pandang pemerintah desa untuk membangun forum anak itu sifatnya tidak berkelanjutan. Masih sebatas menyediakan fasilitas perpustakaan dan tempat bermain. Sementara, dari sisi pengembangan potensi anak justru dikesampingkan. “Tak hanya dukungan dari lingkungan dan pemerintah, tapi orang tua juga berpengaruh,” pungkasnya.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Keberadaan forum anak di tingkat desa maupun kecamatan dinilai belum optimal. Sebab, hingga saat ini masih minim pendampingan yang dilakukan secara profesional pada program-program forum anak. Hal itu disampaikan oleh Rizki Nurhaini, Direktur Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Jember, kepada Jawa Pos Radar Jember, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, realisasi program forum anak tidaklah mudah. Sebab, perlu ada dukungan sistem dari berbagai pihak. Dan yang paling krusial adalah dukungan dari pemerintah desa setempat. “Kalau di Wonosari (Kecamatan Puger, Red) itu masih kurang dukungan dari pemerintah desa,” ungkap perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut.

Kiki mengungkapkan, pemerintah desa masih belum memprioritaskan atau belum menganggap isu perlindungan anak sebagai hal yang penting. Padahal di sisi lain eksistensi forum anak desa tersebut sangat krusial dalam mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui kelembagaan. “Jadi, meskipun sudah ada fasilitasi untuk membangun mekanisme perlindungan anak, tapi mekanisme itu tidak jalan,” imbuh perempuan kelahiran Surabaya ini.

Imbasnya, dia berkata, forum anak desa masih belum banyak terlibat dalam memberikan usulan program di level desa yang ramah anak. Sebab, selain pemerintah yang minim kepeduliannya, masyarakat yang memiliki komitmen juga tidak banyak. Sebabnya, ia menegaskan, untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu adanya pembenahan pola pikir masyarakat. “Forum anak desa sendiri support-nya masih kurang. Jadi, ketika membahas peningkatan kapasitas dari forum anak desa, ya, harus pelan-pelan,” tuturnya.

Tak hanya itu, problem lainnya adalah aspirasi anak desa juga belum dianggap sebagai masukan dalam pembangunan desa. Terbukti, hingga saat ini agenda musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) masih minim program pemenuhan hak anak.

Menurut Kiki, selama ini pihaknya banyak melakukan rapat untuk memberikan usulan program ramah anak di pemerintah desa yang ia dampingi. Namun, implementasinya nihil. Dan cara pandang pemerintah desa untuk membangun forum anak itu sifatnya tidak berkelanjutan. Masih sebatas menyediakan fasilitas perpustakaan dan tempat bermain. Sementara, dari sisi pengembangan potensi anak justru dikesampingkan. “Tak hanya dukungan dari lingkungan dan pemerintah, tapi orang tua juga berpengaruh,” pungkasnya.


BERITA TERKINI

Wajib Dibaca