alexametrics
23 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Kehadiran UPDT Masih Penting

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER LOR, Radar Jember – Dicabutnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT) atau cabang Dinas Pendidikan kecamatan oleh pemerintah daerah (pemda) menimbulkan masalah tersendiri di internal Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember. Menyebabkan pengawasan hingga kontrol pada sekolah di tingkat kecamatan kurang maksimal.

BACA JUGA : Yamaha STSJ Kasih Promo Xtra Cuan!

Plt Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Sukowinarno menjelaskan, kontrol hingga evaluasi pada sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) negeri maupun swasta dilakukan oleh pengawas dan UPDT. “Kalau dulu kita masih dibantu oleh UPDT atau cabang Dinas Pendidikan kecamatan, sehingga tidak kewalahan,” jelas Sukowinarno kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sukowinarno menambahkan, keberadaan pengawas di Jember saat ini sangat kekurangan. Dari 906 SD negeri yang berada di Jember, hanya ada 33 pengawas. Belum lagi SD swasta yang berjumlah 1.030 lembaga. “Jadi bisa dibayangkan, di Jember pada SD negeri 906 sekolah dan 1.030 swasta. Jika dibagi 10, seharusnya ada sekitar 193 pengawas,” imbuhnya.

Lebih tragisnya, menurut dia, pada jenjang SMP negeri ada 94 sekolah dan swasta yang jumlahnya hampir 300 sekolah, pengawasnya hanya tersisa 2 orang. “Jadi sangat jomplang, sehingga Dispendik kewalahan untuk melakukan pembinaan pada sekolah,” terang Suko yang juga Kepala BKPSDM.

- Advertisement -

JEMBER LOR, Radar Jember – Dicabutnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT) atau cabang Dinas Pendidikan kecamatan oleh pemerintah daerah (pemda) menimbulkan masalah tersendiri di internal Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember. Menyebabkan pengawasan hingga kontrol pada sekolah di tingkat kecamatan kurang maksimal.

BACA JUGA : Yamaha STSJ Kasih Promo Xtra Cuan!

Plt Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Sukowinarno menjelaskan, kontrol hingga evaluasi pada sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) negeri maupun swasta dilakukan oleh pengawas dan UPDT. “Kalau dulu kita masih dibantu oleh UPDT atau cabang Dinas Pendidikan kecamatan, sehingga tidak kewalahan,” jelas Sukowinarno kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin.

Sukowinarno menambahkan, keberadaan pengawas di Jember saat ini sangat kekurangan. Dari 906 SD negeri yang berada di Jember, hanya ada 33 pengawas. Belum lagi SD swasta yang berjumlah 1.030 lembaga. “Jadi bisa dibayangkan, di Jember pada SD negeri 906 sekolah dan 1.030 swasta. Jika dibagi 10, seharusnya ada sekitar 193 pengawas,” imbuhnya.

Lebih tragisnya, menurut dia, pada jenjang SMP negeri ada 94 sekolah dan swasta yang jumlahnya hampir 300 sekolah, pengawasnya hanya tersisa 2 orang. “Jadi sangat jomplang, sehingga Dispendik kewalahan untuk melakukan pembinaan pada sekolah,” terang Suko yang juga Kepala BKPSDM.

JEMBER LOR, Radar Jember – Dicabutnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT) atau cabang Dinas Pendidikan kecamatan oleh pemerintah daerah (pemda) menimbulkan masalah tersendiri di internal Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember. Menyebabkan pengawasan hingga kontrol pada sekolah di tingkat kecamatan kurang maksimal.

BACA JUGA : Yamaha STSJ Kasih Promo Xtra Cuan!

Plt Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Sukowinarno menjelaskan, kontrol hingga evaluasi pada sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) negeri maupun swasta dilakukan oleh pengawas dan UPDT. “Kalau dulu kita masih dibantu oleh UPDT atau cabang Dinas Pendidikan kecamatan, sehingga tidak kewalahan,” jelas Sukowinarno kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin.

Sukowinarno menambahkan, keberadaan pengawas di Jember saat ini sangat kekurangan. Dari 906 SD negeri yang berada di Jember, hanya ada 33 pengawas. Belum lagi SD swasta yang berjumlah 1.030 lembaga. “Jadi bisa dibayangkan, di Jember pada SD negeri 906 sekolah dan 1.030 swasta. Jika dibagi 10, seharusnya ada sekitar 193 pengawas,” imbuhnya.

Lebih tragisnya, menurut dia, pada jenjang SMP negeri ada 94 sekolah dan swasta yang jumlahnya hampir 300 sekolah, pengawasnya hanya tersisa 2 orang. “Jadi sangat jomplang, sehingga Dispendik kewalahan untuk melakukan pembinaan pada sekolah,” terang Suko yang juga Kepala BKPSDM.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/