”Yang jelas memang kami belum definitif. Itu pengembangan,” katanya. ”Kami ingin memberikan kemerdekaan kepada sekolah memaknai yang pintar itu apa. Selama ini satu ukuran. Cenderung UN, akademik,” lanjut pria yang juga menjabat Plt Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud tersebut.

Bagaimana seleksi untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya? Totok menjelaskan, itu bergantung pada sekolah. Kriteria seperti apa yang diinginkan. Bisa mensyaratkan portofolio proyek belajar, prestasi akademik, maupun prestasi nonakademik. ”Pintar menari, juara pencak silat, dan olahraga bisa. Pintar itu tidak hanya dari ujian,” tutur mantan atase pendidikan dan kebudayaan RI di Washington, AS, tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan dukungan terhadap kebijakan Nadiem tersebut. Dia setuju hasil UN bukan hanya evaluasi bagi siswa. Tapi juga untuk guru dan sekolah agar memberikan layanan pendidikan yang lebih bagus.

Mantan Mendikbud tersebut sepakat jika asesmen dilakukan di tengah masa jenjang pendidikan. Itu memberikan waktu satu hingga dua tahun bagi guru dan sekolah untuk berbenah. Sekaligus membenahi dan meningkatkan kembali kemahiran siswa. ”Karena selama ini UN setelah ada hasilnya tidak bisa di-treatment lagi. Saya rasa ini bagus,” puji Muhadjir.

Di bagian lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai penguatan karakter anak didik sebagai kebijakan penting. ”Karena pendidikan, selain melahirkan anak yang memiliki kompetensi, juga memiliki integritas,” katanya.

Meski begitu, Ma’ruf menuturkan, tetap perlu ada alat ukur sebagai pengganti UN. Alat itu penting untuk mengukur kemampuan murid di semua jenjang pendidikan.

Dosen pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta Elin Driana setuju dengan kebijakan Nadiem menghapus UN. Menurut dia, ujian kelulusan bukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Sebab, lebih banyak dampak negatifnya. Misalnya, penyempitan kurikulum.

Menjelang UN, pembelajaran biasanya difokuskan pada mata pelajaran yang diujikan. Proses pembelajaran yang semestinya berpusat kepada siswa malah lebih pada latihan soal. Selain itu, ada tekanan berlebihan yang dirasakan siswa dan guru.

”Kalau tetap ada, maka perhatian setiap tahun akan disibukkan oleh penyelenggaraan UN. Itu sangat menyita energi yang sangat luar biasa. Sementara manfaatnya tidak terlalu kita rasakan,” ungkap Elin. Dan, faktanya, penilaian PISA Indonesia malah menurun. ”Jadi, apa korelasinya UN dengan peningkatan mutu pendidikan?” imbuhnya.

UN juga tidak tepat dikatakan sebagai bahan pemetaan pendidikan. Sebab, pelaksanaannya di akhir jenjang pendidikan. Padahal, agar ada masukan dan perbaikan siswa, guru, dan sekolah, evaluasi sebaiknya dilakukan lebih awal. Dengan demikian, setelah mengetahui hasilnya, bisa dilakukan sesuatu. ”Makanya, saya sepakat asesmen dilakukan di fase tersebut (tengah masa jenjang pendidikan, Red),” kata Elin.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : han/wan/c9/c10/fal