alexametrics
23.9 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Penyebab Dana Iuran PGRI Macet

Protes Gaji Dipotong untuk Iuran PGRI Anggota Minta Bayar Langsung ke Pengurus

Mobile_AP_Rectangle 1

PATRANG, RADARJEMBER.ID- Mekanisme pemungutan iuran anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menuai protes. Beberapa guru yang menjadi anggota PGRI menyampaikan surat keberatan lantaran teknis pemungutan iuran dipotong langsung dari bank. Mereka meminta agar iuran itu dibayarkan secara langsung kepada pengurus, tidak melalui perbankan.

Protes itu mencuat ke permukaan setelah ada surat pernyataan penolakan pembayaran iuran PGRI melalui rekening bank dari guru di SMPN 2 Balung beredar. Foto surat pernyataan ini tersebar di grup WhatsApp. Namun, nama terang sengaja ditutup sehingga tidak diketahui siapa anggota atau guru yang melayangkan keberatan tersebut.

Surat tertanggal 4 Oktober 2021 ini menjelaskan, guru tersebut tidak bersedia membayar melalui bank yang nantinya memotong otomatis gaji mereka sebesar Rp20 ribu. Namun, mereka bersedia membayar manual melalui pengurus ranting PGRI di masing-masing kecamatan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Beberapa anggota PGRI mengaku kewajiban membayar iuran itu hanya dibebankan kepada guru PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan untuk honorer ditangguhkan alias tidak diwajibkan.“Bagi yang PNS sama PPPK saja. Bagi yang honorer tidak,” kata Trio, salah satu anggota PGRI yang merupakan guru honorer.

Ketua PGRI Jember Supriyono mengatakan, surat pernyataan yang beredar itu bukan berarti guru anggota PGRI tidak menghendaki adanya iuran. Namun, mereka memilih membayar secara langsung. “Iuran dibayar secara langsung (melalui bendahara ranting atau cabang, Red). Itu pun karena dikondisikan,” ungkapnya.

Sejatinya, hal ini sudah berlangsung selama dua tahun belakangan. Selama itu pula, iuran wajib disetorkan melalui bendahara cabang di 31 kecamatan. Namun, hanya empat kecamatan yang rutin melakukan pembayaran. Lainnya macet. Dengan metode pembayaran seperti itu, dia menuturkan, anggota PGRI cenderung meremehkan dan melalaikan untuk melakukan pembayaran iuran bulanan.

- Advertisement -

PATRANG, RADARJEMBER.ID- Mekanisme pemungutan iuran anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menuai protes. Beberapa guru yang menjadi anggota PGRI menyampaikan surat keberatan lantaran teknis pemungutan iuran dipotong langsung dari bank. Mereka meminta agar iuran itu dibayarkan secara langsung kepada pengurus, tidak melalui perbankan.

Protes itu mencuat ke permukaan setelah ada surat pernyataan penolakan pembayaran iuran PGRI melalui rekening bank dari guru di SMPN 2 Balung beredar. Foto surat pernyataan ini tersebar di grup WhatsApp. Namun, nama terang sengaja ditutup sehingga tidak diketahui siapa anggota atau guru yang melayangkan keberatan tersebut.

Surat tertanggal 4 Oktober 2021 ini menjelaskan, guru tersebut tidak bersedia membayar melalui bank yang nantinya memotong otomatis gaji mereka sebesar Rp20 ribu. Namun, mereka bersedia membayar manual melalui pengurus ranting PGRI di masing-masing kecamatan.

Beberapa anggota PGRI mengaku kewajiban membayar iuran itu hanya dibebankan kepada guru PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan untuk honorer ditangguhkan alias tidak diwajibkan.“Bagi yang PNS sama PPPK saja. Bagi yang honorer tidak,” kata Trio, salah satu anggota PGRI yang merupakan guru honorer.

Ketua PGRI Jember Supriyono mengatakan, surat pernyataan yang beredar itu bukan berarti guru anggota PGRI tidak menghendaki adanya iuran. Namun, mereka memilih membayar secara langsung. “Iuran dibayar secara langsung (melalui bendahara ranting atau cabang, Red). Itu pun karena dikondisikan,” ungkapnya.

Sejatinya, hal ini sudah berlangsung selama dua tahun belakangan. Selama itu pula, iuran wajib disetorkan melalui bendahara cabang di 31 kecamatan. Namun, hanya empat kecamatan yang rutin melakukan pembayaran. Lainnya macet. Dengan metode pembayaran seperti itu, dia menuturkan, anggota PGRI cenderung meremehkan dan melalaikan untuk melakukan pembayaran iuran bulanan.

PATRANG, RADARJEMBER.ID- Mekanisme pemungutan iuran anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menuai protes. Beberapa guru yang menjadi anggota PGRI menyampaikan surat keberatan lantaran teknis pemungutan iuran dipotong langsung dari bank. Mereka meminta agar iuran itu dibayarkan secara langsung kepada pengurus, tidak melalui perbankan.

Protes itu mencuat ke permukaan setelah ada surat pernyataan penolakan pembayaran iuran PGRI melalui rekening bank dari guru di SMPN 2 Balung beredar. Foto surat pernyataan ini tersebar di grup WhatsApp. Namun, nama terang sengaja ditutup sehingga tidak diketahui siapa anggota atau guru yang melayangkan keberatan tersebut.

Surat tertanggal 4 Oktober 2021 ini menjelaskan, guru tersebut tidak bersedia membayar melalui bank yang nantinya memotong otomatis gaji mereka sebesar Rp20 ribu. Namun, mereka bersedia membayar manual melalui pengurus ranting PGRI di masing-masing kecamatan.

Beberapa anggota PGRI mengaku kewajiban membayar iuran itu hanya dibebankan kepada guru PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan untuk honorer ditangguhkan alias tidak diwajibkan.“Bagi yang PNS sama PPPK saja. Bagi yang honorer tidak,” kata Trio, salah satu anggota PGRI yang merupakan guru honorer.

Ketua PGRI Jember Supriyono mengatakan, surat pernyataan yang beredar itu bukan berarti guru anggota PGRI tidak menghendaki adanya iuran. Namun, mereka memilih membayar secara langsung. “Iuran dibayar secara langsung (melalui bendahara ranting atau cabang, Red). Itu pun karena dikondisikan,” ungkapnya.

Sejatinya, hal ini sudah berlangsung selama dua tahun belakangan. Selama itu pula, iuran wajib disetorkan melalui bendahara cabang di 31 kecamatan. Namun, hanya empat kecamatan yang rutin melakukan pembayaran. Lainnya macet. Dengan metode pembayaran seperti itu, dia menuturkan, anggota PGRI cenderung meremehkan dan melalaikan untuk melakukan pembayaran iuran bulanan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/