alexametrics
30.2 C
Jember
Tuesday, 9 August 2022

Ribuan Santri Pesantren Shiddiqiyyah Perlu Dijamin Kelangsungan Belajarnya

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Perkara dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Pondok Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah  berakibat pemerintah akan mencabut izin operasional di Ponpes yang ada Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur itu.

BACA JUGA : Hujan Deras, 20 Area Terdampak Banjir dan 157 Titik Tanah Longsor di Ambon

Namun kabar pencabutan izin tersebut dibatalkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Menteri Agama Ad Interim Muhadjir Effendy saat dihubungi dari Jakarta mengatakan bahwa  pihaknya mempertimbangkan kelangsungan ribuan santri yang masih belajar di ponpes tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang berada di Jombang, Jawa Timur, dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala,” katanya.

Kementerian Agama sebelumnya menyatakan mencabut izin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah di Kabupaten Jombang menyusul perkara dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pengurus lembaga pendidikan tersebut.

“Saya sudah meminta Pak Aqil Irham, Plh. Sekjen Kemenag, untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya,” kata Muhadjir.

Dia mengatakan bahwa pencabutan izin dibatalkan karena kasus kekerasan seksual hanya melibatkan satu pengurus pesantren, tidak melibatkan lembaga pondok pesantren, dan pengurus pesantren yang diduga melakukan kekerasan seksual sudah ditangkap polisi. “Begitu juga mereka yang telah menghalang-halangi petugas (sudah ditangkap),” katanya.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Perkara dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Pondok Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah  berakibat pemerintah akan mencabut izin operasional di Ponpes yang ada Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur itu.

BACA JUGA : Hujan Deras, 20 Area Terdampak Banjir dan 157 Titik Tanah Longsor di Ambon

Namun kabar pencabutan izin tersebut dibatalkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Menteri Agama Ad Interim Muhadjir Effendy saat dihubungi dari Jakarta mengatakan bahwa  pihaknya mempertimbangkan kelangsungan ribuan santri yang masih belajar di ponpes tersebut.

“Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang berada di Jombang, Jawa Timur, dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala,” katanya.

Kementerian Agama sebelumnya menyatakan mencabut izin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah di Kabupaten Jombang menyusul perkara dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pengurus lembaga pendidikan tersebut.

“Saya sudah meminta Pak Aqil Irham, Plh. Sekjen Kemenag, untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya,” kata Muhadjir.

Dia mengatakan bahwa pencabutan izin dibatalkan karena kasus kekerasan seksual hanya melibatkan satu pengurus pesantren, tidak melibatkan lembaga pondok pesantren, dan pengurus pesantren yang diduga melakukan kekerasan seksual sudah ditangkap polisi. “Begitu juga mereka yang telah menghalang-halangi petugas (sudah ditangkap),” katanya.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Perkara dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Pondok Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah  berakibat pemerintah akan mencabut izin operasional di Ponpes yang ada Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur itu.

BACA JUGA : Hujan Deras, 20 Area Terdampak Banjir dan 157 Titik Tanah Longsor di Ambon

Namun kabar pencabutan izin tersebut dibatalkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Menteri Agama Ad Interim Muhadjir Effendy saat dihubungi dari Jakarta mengatakan bahwa  pihaknya mempertimbangkan kelangsungan ribuan santri yang masih belajar di ponpes tersebut.

“Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang berada di Jombang, Jawa Timur, dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala,” katanya.

Kementerian Agama sebelumnya menyatakan mencabut izin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah di Kabupaten Jombang menyusul perkara dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pengurus lembaga pendidikan tersebut.

“Saya sudah meminta Pak Aqil Irham, Plh. Sekjen Kemenag, untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya,” kata Muhadjir.

Dia mengatakan bahwa pencabutan izin dibatalkan karena kasus kekerasan seksual hanya melibatkan satu pengurus pesantren, tidak melibatkan lembaga pondok pesantren, dan pengurus pesantren yang diduga melakukan kekerasan seksual sudah ditangkap polisi. “Begitu juga mereka yang telah menghalang-halangi petugas (sudah ditangkap),” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/