alexametrics
25.6 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

1.629 Kursi SMP Negeri kosong Terpaksa Harus Buka Gelombang Pendaftaran Kedua

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER KOTA – Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri, rupanya tidak seperti yang dikhawatirkan sekolah swasta. Buktinya, masih banyak kursi kosong di 53 SMP negeri se-Kabupaten Jember.

Bahkan, kata Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember M. Ghozali, kosongnya jatah kursi itu hingga 1.629. “Menyebar. Mulai dari SMP Negeri 1 Jember hingga sekolah pinggiran,” ungkapnya, Selasa (10/7) kemarin.

Kata Ghozali, di kota kondisinya tidak semua kosong. Hanya SMPN 1 Jember, SMPN 13 Jember, SMPN 14 Jember, dan SMPN 15 Jember. Saat dihitung, jumlah kursi kosong ada 89.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun yang memprihatinkan, SMP Negeri di pinggiran hampir semua jatah pagunya tidak terpenuhi. Bahkan, SMPN yang dekat dengan kota, seperti SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3 Arjasa, juga masih kekurangan calon murid. “Solusinya membuka pendaftaran gelombang dua. Dimulai hari ini (kemarin, Red) dan besok (hari ini, Red),” katanya.

Sistem penerimaannya pun hanya membuka sesuai sisa pagu yang ada. Semisal di SMPN 1 Jember yang tersisa 8 kursi. Jika yang daftar ada 10 siswa, maka akan ada 2 yang harus tereliminasi. Menentukan yang harus diterima di sekolah tersebut, tidak lagi pakai rumus penghitungan radius. “Tinggal diadu besar-besaran NEM-nya,” jelasnya.

Dikatakan Ghozali, sejatinya tidak ada masalah serius dengan kondisi kosongnya 1.629 kursi untuk jatah pelajar SMP negeri di Jember. Sebab, faktanya jatah pagu untuk SMP Negeri dinilainya memang sangat tinggi. Sehingga, peluang diterima masuk SMP Negeri cukup mudah.

Meski demikian, tidak kemudian pagu yang besar itu sampai mengurangi jatah calon murid SMP swasta. “Bahkan, ada laporan ke saya, SMP swasta sudah ada yang sampai nolak-nolak murid, karena siswanya sudah penuh,” akunya.

Itu bisa menjadi salah satu bukti, meski swasta, asalkan mampu menunjukkan kualitas dan mendapat kepercayaan publik, maka tidak akan ada sekolah vakum eksistensi karena label swasta atau negeri. “Harapannya, semua sekolah berpacu mengejar prestasi,” katanya.

Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi sementara yang dilakukan Dispendik Jember, sistem zonasi menunjukkan mulai berkurangnya dominasi sekolah unggulan. “Salah satu buktinya, ada yang sebelumnya sekolah unggulan, tetapi masih kekurangan murid,” imbuhnya. (rul/c2/hdi)

- Advertisement -

JEMBER KOTA – Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri, rupanya tidak seperti yang dikhawatirkan sekolah swasta. Buktinya, masih banyak kursi kosong di 53 SMP negeri se-Kabupaten Jember.

Bahkan, kata Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember M. Ghozali, kosongnya jatah kursi itu hingga 1.629. “Menyebar. Mulai dari SMP Negeri 1 Jember hingga sekolah pinggiran,” ungkapnya, Selasa (10/7) kemarin.

Kata Ghozali, di kota kondisinya tidak semua kosong. Hanya SMPN 1 Jember, SMPN 13 Jember, SMPN 14 Jember, dan SMPN 15 Jember. Saat dihitung, jumlah kursi kosong ada 89.

Namun yang memprihatinkan, SMP Negeri di pinggiran hampir semua jatah pagunya tidak terpenuhi. Bahkan, SMPN yang dekat dengan kota, seperti SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3 Arjasa, juga masih kekurangan calon murid. “Solusinya membuka pendaftaran gelombang dua. Dimulai hari ini (kemarin, Red) dan besok (hari ini, Red),” katanya.

Sistem penerimaannya pun hanya membuka sesuai sisa pagu yang ada. Semisal di SMPN 1 Jember yang tersisa 8 kursi. Jika yang daftar ada 10 siswa, maka akan ada 2 yang harus tereliminasi. Menentukan yang harus diterima di sekolah tersebut, tidak lagi pakai rumus penghitungan radius. “Tinggal diadu besar-besaran NEM-nya,” jelasnya.

Dikatakan Ghozali, sejatinya tidak ada masalah serius dengan kondisi kosongnya 1.629 kursi untuk jatah pelajar SMP negeri di Jember. Sebab, faktanya jatah pagu untuk SMP Negeri dinilainya memang sangat tinggi. Sehingga, peluang diterima masuk SMP Negeri cukup mudah.

Meski demikian, tidak kemudian pagu yang besar itu sampai mengurangi jatah calon murid SMP swasta. “Bahkan, ada laporan ke saya, SMP swasta sudah ada yang sampai nolak-nolak murid, karena siswanya sudah penuh,” akunya.

Itu bisa menjadi salah satu bukti, meski swasta, asalkan mampu menunjukkan kualitas dan mendapat kepercayaan publik, maka tidak akan ada sekolah vakum eksistensi karena label swasta atau negeri. “Harapannya, semua sekolah berpacu mengejar prestasi,” katanya.

Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi sementara yang dilakukan Dispendik Jember, sistem zonasi menunjukkan mulai berkurangnya dominasi sekolah unggulan. “Salah satu buktinya, ada yang sebelumnya sekolah unggulan, tetapi masih kekurangan murid,” imbuhnya. (rul/c2/hdi)

JEMBER KOTA – Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri, rupanya tidak seperti yang dikhawatirkan sekolah swasta. Buktinya, masih banyak kursi kosong di 53 SMP negeri se-Kabupaten Jember.

Bahkan, kata Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember M. Ghozali, kosongnya jatah kursi itu hingga 1.629. “Menyebar. Mulai dari SMP Negeri 1 Jember hingga sekolah pinggiran,” ungkapnya, Selasa (10/7) kemarin.

Kata Ghozali, di kota kondisinya tidak semua kosong. Hanya SMPN 1 Jember, SMPN 13 Jember, SMPN 14 Jember, dan SMPN 15 Jember. Saat dihitung, jumlah kursi kosong ada 89.

Namun yang memprihatinkan, SMP Negeri di pinggiran hampir semua jatah pagunya tidak terpenuhi. Bahkan, SMPN yang dekat dengan kota, seperti SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3 Arjasa, juga masih kekurangan calon murid. “Solusinya membuka pendaftaran gelombang dua. Dimulai hari ini (kemarin, Red) dan besok (hari ini, Red),” katanya.

Sistem penerimaannya pun hanya membuka sesuai sisa pagu yang ada. Semisal di SMPN 1 Jember yang tersisa 8 kursi. Jika yang daftar ada 10 siswa, maka akan ada 2 yang harus tereliminasi. Menentukan yang harus diterima di sekolah tersebut, tidak lagi pakai rumus penghitungan radius. “Tinggal diadu besar-besaran NEM-nya,” jelasnya.

Dikatakan Ghozali, sejatinya tidak ada masalah serius dengan kondisi kosongnya 1.629 kursi untuk jatah pelajar SMP negeri di Jember. Sebab, faktanya jatah pagu untuk SMP Negeri dinilainya memang sangat tinggi. Sehingga, peluang diterima masuk SMP Negeri cukup mudah.

Meski demikian, tidak kemudian pagu yang besar itu sampai mengurangi jatah calon murid SMP swasta. “Bahkan, ada laporan ke saya, SMP swasta sudah ada yang sampai nolak-nolak murid, karena siswanya sudah penuh,” akunya.

Itu bisa menjadi salah satu bukti, meski swasta, asalkan mampu menunjukkan kualitas dan mendapat kepercayaan publik, maka tidak akan ada sekolah vakum eksistensi karena label swasta atau negeri. “Harapannya, semua sekolah berpacu mengejar prestasi,” katanya.

Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi sementara yang dilakukan Dispendik Jember, sistem zonasi menunjukkan mulai berkurangnya dominasi sekolah unggulan. “Salah satu buktinya, ada yang sebelumnya sekolah unggulan, tetapi masih kekurangan murid,” imbuhnya. (rul/c2/hdi)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/