alexametrics
21.8 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Validasi Dapodik Masih Rendah

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Validasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masih menjadi masalah pelik dalam dunia pendidikan di Jember. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM sekolah untuk memperbarui data kondisi sekolah.

Imbasnya, beberapa program bantuan tidak bisa dirasakan secara langsung oleh sekolah. Sebab, semua alur bantuan pendanaan kepada sekolah berpaku pada data dalam Dapodik. Artinya, sumber data yang dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan masih belum valid.

Kondisi ini juga tercantum dalam draf RPJMD bidang pendidikan. Masalah pokoknya adalah rendahnya validasi dan kualitas data laporan dalam Dapodik. Sebab, setiap satuan pendidikan, khususnya di SD, belum memiliki tenaga administrasi. Karenanya, tak hanya data sekolah saja yang tidak komplet dan sesuai, namun juga data guru atau pendidik yang masih banyak belum masuk Dapodik.

Mobile_AP_Rectangle 2

Jika dirunut lebih jauh, setiap sekolah masih belum memiliki tenaga operator yang memasukkan data Dapodik dengan penuh tanggung jawab dan jaminan upah yang memenuhi standar. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Endang Sulistyowati pun membenarkan akan hal ini. “Kalau di SMP ada tenaga administrasi dan dia mempunyai SK secara resmi. Tapi, kalau di SD tidak ada. Penyebutannya operator yang membantu kepala sekolah,” ungkapnya, Jumat (9/7) kemarin.

Endang juga menambahkan bahwa selama ini belum ada peningkatan SDM untuk operator. Mengatasi hal ini, pihaknya akan membentuk operator kecamatan (OPK) yang fungsinya semacam kelompok kerja guru (KKG). Setiap OPK akan memberikan pemahaman untuk mengisi Dapodik dengan benar dan sesuai kondisi di sekolah. “Nanti ada pemahaman mengenai Dapodik. Mana yang harus di-update, mana yang harus diperhatikan,” tutur mantan pengawas sekolah itu.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Validasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masih menjadi masalah pelik dalam dunia pendidikan di Jember. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM sekolah untuk memperbarui data kondisi sekolah.

Imbasnya, beberapa program bantuan tidak bisa dirasakan secara langsung oleh sekolah. Sebab, semua alur bantuan pendanaan kepada sekolah berpaku pada data dalam Dapodik. Artinya, sumber data yang dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan masih belum valid.

Kondisi ini juga tercantum dalam draf RPJMD bidang pendidikan. Masalah pokoknya adalah rendahnya validasi dan kualitas data laporan dalam Dapodik. Sebab, setiap satuan pendidikan, khususnya di SD, belum memiliki tenaga administrasi. Karenanya, tak hanya data sekolah saja yang tidak komplet dan sesuai, namun juga data guru atau pendidik yang masih banyak belum masuk Dapodik.

Jika dirunut lebih jauh, setiap sekolah masih belum memiliki tenaga operator yang memasukkan data Dapodik dengan penuh tanggung jawab dan jaminan upah yang memenuhi standar. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Endang Sulistyowati pun membenarkan akan hal ini. “Kalau di SMP ada tenaga administrasi dan dia mempunyai SK secara resmi. Tapi, kalau di SD tidak ada. Penyebutannya operator yang membantu kepala sekolah,” ungkapnya, Jumat (9/7) kemarin.

Endang juga menambahkan bahwa selama ini belum ada peningkatan SDM untuk operator. Mengatasi hal ini, pihaknya akan membentuk operator kecamatan (OPK) yang fungsinya semacam kelompok kerja guru (KKG). Setiap OPK akan memberikan pemahaman untuk mengisi Dapodik dengan benar dan sesuai kondisi di sekolah. “Nanti ada pemahaman mengenai Dapodik. Mana yang harus di-update, mana yang harus diperhatikan,” tutur mantan pengawas sekolah itu.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Validasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masih menjadi masalah pelik dalam dunia pendidikan di Jember. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM sekolah untuk memperbarui data kondisi sekolah.

Imbasnya, beberapa program bantuan tidak bisa dirasakan secara langsung oleh sekolah. Sebab, semua alur bantuan pendanaan kepada sekolah berpaku pada data dalam Dapodik. Artinya, sumber data yang dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan masih belum valid.

Kondisi ini juga tercantum dalam draf RPJMD bidang pendidikan. Masalah pokoknya adalah rendahnya validasi dan kualitas data laporan dalam Dapodik. Sebab, setiap satuan pendidikan, khususnya di SD, belum memiliki tenaga administrasi. Karenanya, tak hanya data sekolah saja yang tidak komplet dan sesuai, namun juga data guru atau pendidik yang masih banyak belum masuk Dapodik.

Jika dirunut lebih jauh, setiap sekolah masih belum memiliki tenaga operator yang memasukkan data Dapodik dengan penuh tanggung jawab dan jaminan upah yang memenuhi standar. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Endang Sulistyowati pun membenarkan akan hal ini. “Kalau di SMP ada tenaga administrasi dan dia mempunyai SK secara resmi. Tapi, kalau di SD tidak ada. Penyebutannya operator yang membantu kepala sekolah,” ungkapnya, Jumat (9/7) kemarin.

Endang juga menambahkan bahwa selama ini belum ada peningkatan SDM untuk operator. Mengatasi hal ini, pihaknya akan membentuk operator kecamatan (OPK) yang fungsinya semacam kelompok kerja guru (KKG). Setiap OPK akan memberikan pemahaman untuk mengisi Dapodik dengan benar dan sesuai kondisi di sekolah. “Nanti ada pemahaman mengenai Dapodik. Mana yang harus di-update, mana yang harus diperhatikan,” tutur mantan pengawas sekolah itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/