alexametrics
24.1 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Waspada SK Palsu agar Bisa Ikut PPPK

Tulis Keterangan Mengajar Sudah Lima Tahun

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) banyak menarik golongan guru untuk mengikutinya. Terlebih, para guru yang baru diangkat dan masih berstatus honorer.

Nah, salah satu syarat untuk dapat ikut seleksi PPPK adalah guru yang bersangkutan telah tercantum sebagai guru di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun, tidak secara otomatis guru tersebut memiliki Nomor Unik Pendidik dan Kependidikan (NUPTK). Padahal proses input data di Dapodik tidaklah mudah. Syarat utamanya, guru harus memiliki masa kerja dengan durasi waktu tertentu. Yaitu minimal dua tahun masa mengajar.

Berdasarkan data yang dihimpun dari kalangan guru sekolah swasta di bawah Dinas Pendidikan, diketahui bahwa durasi waktu untuk mendapatkan NUPTK cukup beragam. Beberapa guru lain dari lembaga pendidikan yang berbeda mengungkapkan bahwa baru bisa memproses NUPTK setelah mengajar lebih dari dua tahun. “Minimal mengajar lima tahun baru bisa punya NUPTK,” kata Eli, guru Biologi salah satu SMP swasta di Puger, kepada Jawa Pos Radar Jember, Rabu (9/6). Sehingga, lanjut dia, secara otomatis para guru honorer yang masih baru atau masa mengajarnya kurang dari satu tahun tidak dapat mengikuti PPPK.

Mobile_AP_Rectangle 2

Jika dibandingkan, gaji guru honorer tanpa mengikuti seleksi PPPK berkisar Rp 1 juta. Namun, jika guru tersebut mengikuti seleksi, maka yang bersangkutan berkesempatan mendapat gaji sebesar Rp 1,5 juta per bulan. “Sementara honorer kalau sudah dapat NIP dari sekolah bisa sekitar Rp 900 ribu. Kalau ikut PPPK itu mungkin sekitar Rp 1,5 juta,” tambah Eli.

Dengan persyaratan ini, muncul kecenderungan bahwa secara tidak langsung hal tersebut dapat mempersempit peluang para guru honorer baru untuk ikut PPPK. Kondisi inilah yang kemudian membuat adanya fenomena pembuatan surat keterangan palsu untuk bisa mendapat NUPTK dan terdata di Dapodik.

Alurnya, sekolah yang memiliki beberapa guru honorer baru mengeluarkan surat keterangan bahwa guru-guru tersebut telah mencapai masa kerja lima tahun. Selanjutnya, surat tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan, untuk selanjutnya dapat melakukan akses input data di Dapodik dan melakukan pembuatan NUPTK.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) banyak menarik golongan guru untuk mengikutinya. Terlebih, para guru yang baru diangkat dan masih berstatus honorer.

Nah, salah satu syarat untuk dapat ikut seleksi PPPK adalah guru yang bersangkutan telah tercantum sebagai guru di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun, tidak secara otomatis guru tersebut memiliki Nomor Unik Pendidik dan Kependidikan (NUPTK). Padahal proses input data di Dapodik tidaklah mudah. Syarat utamanya, guru harus memiliki masa kerja dengan durasi waktu tertentu. Yaitu minimal dua tahun masa mengajar.

Berdasarkan data yang dihimpun dari kalangan guru sekolah swasta di bawah Dinas Pendidikan, diketahui bahwa durasi waktu untuk mendapatkan NUPTK cukup beragam. Beberapa guru lain dari lembaga pendidikan yang berbeda mengungkapkan bahwa baru bisa memproses NUPTK setelah mengajar lebih dari dua tahun. “Minimal mengajar lima tahun baru bisa punya NUPTK,” kata Eli, guru Biologi salah satu SMP swasta di Puger, kepada Jawa Pos Radar Jember, Rabu (9/6). Sehingga, lanjut dia, secara otomatis para guru honorer yang masih baru atau masa mengajarnya kurang dari satu tahun tidak dapat mengikuti PPPK.

Jika dibandingkan, gaji guru honorer tanpa mengikuti seleksi PPPK berkisar Rp 1 juta. Namun, jika guru tersebut mengikuti seleksi, maka yang bersangkutan berkesempatan mendapat gaji sebesar Rp 1,5 juta per bulan. “Sementara honorer kalau sudah dapat NIP dari sekolah bisa sekitar Rp 900 ribu. Kalau ikut PPPK itu mungkin sekitar Rp 1,5 juta,” tambah Eli.

Dengan persyaratan ini, muncul kecenderungan bahwa secara tidak langsung hal tersebut dapat mempersempit peluang para guru honorer baru untuk ikut PPPK. Kondisi inilah yang kemudian membuat adanya fenomena pembuatan surat keterangan palsu untuk bisa mendapat NUPTK dan terdata di Dapodik.

Alurnya, sekolah yang memiliki beberapa guru honorer baru mengeluarkan surat keterangan bahwa guru-guru tersebut telah mencapai masa kerja lima tahun. Selanjutnya, surat tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan, untuk selanjutnya dapat melakukan akses input data di Dapodik dan melakukan pembuatan NUPTK.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) banyak menarik golongan guru untuk mengikutinya. Terlebih, para guru yang baru diangkat dan masih berstatus honorer.

Nah, salah satu syarat untuk dapat ikut seleksi PPPK adalah guru yang bersangkutan telah tercantum sebagai guru di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun, tidak secara otomatis guru tersebut memiliki Nomor Unik Pendidik dan Kependidikan (NUPTK). Padahal proses input data di Dapodik tidaklah mudah. Syarat utamanya, guru harus memiliki masa kerja dengan durasi waktu tertentu. Yaitu minimal dua tahun masa mengajar.

Berdasarkan data yang dihimpun dari kalangan guru sekolah swasta di bawah Dinas Pendidikan, diketahui bahwa durasi waktu untuk mendapatkan NUPTK cukup beragam. Beberapa guru lain dari lembaga pendidikan yang berbeda mengungkapkan bahwa baru bisa memproses NUPTK setelah mengajar lebih dari dua tahun. “Minimal mengajar lima tahun baru bisa punya NUPTK,” kata Eli, guru Biologi salah satu SMP swasta di Puger, kepada Jawa Pos Radar Jember, Rabu (9/6). Sehingga, lanjut dia, secara otomatis para guru honorer yang masih baru atau masa mengajarnya kurang dari satu tahun tidak dapat mengikuti PPPK.

Jika dibandingkan, gaji guru honorer tanpa mengikuti seleksi PPPK berkisar Rp 1 juta. Namun, jika guru tersebut mengikuti seleksi, maka yang bersangkutan berkesempatan mendapat gaji sebesar Rp 1,5 juta per bulan. “Sementara honorer kalau sudah dapat NIP dari sekolah bisa sekitar Rp 900 ribu. Kalau ikut PPPK itu mungkin sekitar Rp 1,5 juta,” tambah Eli.

Dengan persyaratan ini, muncul kecenderungan bahwa secara tidak langsung hal tersebut dapat mempersempit peluang para guru honorer baru untuk ikut PPPK. Kondisi inilah yang kemudian membuat adanya fenomena pembuatan surat keterangan palsu untuk bisa mendapat NUPTK dan terdata di Dapodik.

Alurnya, sekolah yang memiliki beberapa guru honorer baru mengeluarkan surat keterangan bahwa guru-guru tersebut telah mencapai masa kerja lima tahun. Selanjutnya, surat tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan, untuk selanjutnya dapat melakukan akses input data di Dapodik dan melakukan pembuatan NUPTK.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/