alexametrics
24.4 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Tenaga Honorer Terancam Jadi Pengangguran

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Penghapusan tenaga honorer diperkirakan berjalan efektif pada November 2023. Setahun menjelang penghapusan tersebut masih terdapat ratusan ribu tenaga honorer dan memiliki ketidakjelasan nasib. Sebagian lulus CPNS, diangkat ASN PPPK.

 

Tidak semua tenaga honorer yang dapat diselamatkan sebelum dihapus. Juru Bicara Partai Perindo Tama S. Langkun berpendapat, penghapusan tenaga honorer harus disertai dengan solusi. Pengangkatan di PPPK dan mereka mengikuti CPNS bukanlah solusi utama.

Mobile_AP_Rectangle 2

 

Mantan peneliti ICW itu mengatakan per Juni 2021 atau sebelum pelaksanaan CASN 2021 terdapat 410.010 tenaga honorer (THK-II). Semua itu tersebar di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penghapusan tenaga honorer adalah amanat dari PP Nomor 49 Tahun 2018.

 

Aturan itu tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pada pasal 99 ayat (1) menyatakan, pegawai non-PNS bertugas pada instansi pemerintah dan tetap bertugas paling lama 5 (lima) tahun setelah peraturan berlaku.

 

Artinya 28 November 2023, mereka sudah tidak bisa menjalankan tugas lagi alias dihapus.Tama paham bahwa Pemerintah sedang menjalankan aturan, namun, jangan lupakan ratusan ribu tenaga honorer karena berpotensi menjadi pengangguran,” ungkap Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo itu mengingatkan.

 

Tama menghimbau, pemerintah menyelamatkan para tenaga honorer tersebut sebelum dihapus, diantaranya mempersiapkan peta jalan jelas dan terukur, termasuk altenatif rasional untuk para tenaga honorer.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Penghapusan tenaga honorer diperkirakan berjalan efektif pada November 2023. Setahun menjelang penghapusan tersebut masih terdapat ratusan ribu tenaga honorer dan memiliki ketidakjelasan nasib. Sebagian lulus CPNS, diangkat ASN PPPK.

 

Tidak semua tenaga honorer yang dapat diselamatkan sebelum dihapus. Juru Bicara Partai Perindo Tama S. Langkun berpendapat, penghapusan tenaga honorer harus disertai dengan solusi. Pengangkatan di PPPK dan mereka mengikuti CPNS bukanlah solusi utama.

 

Mantan peneliti ICW itu mengatakan per Juni 2021 atau sebelum pelaksanaan CASN 2021 terdapat 410.010 tenaga honorer (THK-II). Semua itu tersebar di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penghapusan tenaga honorer adalah amanat dari PP Nomor 49 Tahun 2018.

 

Aturan itu tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pada pasal 99 ayat (1) menyatakan, pegawai non-PNS bertugas pada instansi pemerintah dan tetap bertugas paling lama 5 (lima) tahun setelah peraturan berlaku.

 

Artinya 28 November 2023, mereka sudah tidak bisa menjalankan tugas lagi alias dihapus.Tama paham bahwa Pemerintah sedang menjalankan aturan, namun, jangan lupakan ratusan ribu tenaga honorer karena berpotensi menjadi pengangguran,” ungkap Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo itu mengingatkan.

 

Tama menghimbau, pemerintah menyelamatkan para tenaga honorer tersebut sebelum dihapus, diantaranya mempersiapkan peta jalan jelas dan terukur, termasuk altenatif rasional untuk para tenaga honorer.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Penghapusan tenaga honorer diperkirakan berjalan efektif pada November 2023. Setahun menjelang penghapusan tersebut masih terdapat ratusan ribu tenaga honorer dan memiliki ketidakjelasan nasib. Sebagian lulus CPNS, diangkat ASN PPPK.

 

Tidak semua tenaga honorer yang dapat diselamatkan sebelum dihapus. Juru Bicara Partai Perindo Tama S. Langkun berpendapat, penghapusan tenaga honorer harus disertai dengan solusi. Pengangkatan di PPPK dan mereka mengikuti CPNS bukanlah solusi utama.

 

Mantan peneliti ICW itu mengatakan per Juni 2021 atau sebelum pelaksanaan CASN 2021 terdapat 410.010 tenaga honorer (THK-II). Semua itu tersebar di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penghapusan tenaga honorer adalah amanat dari PP Nomor 49 Tahun 2018.

 

Aturan itu tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pada pasal 99 ayat (1) menyatakan, pegawai non-PNS bertugas pada instansi pemerintah dan tetap bertugas paling lama 5 (lima) tahun setelah peraturan berlaku.

 

Artinya 28 November 2023, mereka sudah tidak bisa menjalankan tugas lagi alias dihapus.Tama paham bahwa Pemerintah sedang menjalankan aturan, namun, jangan lupakan ratusan ribu tenaga honorer karena berpotensi menjadi pengangguran,” ungkap Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo itu mengingatkan.

 

Tama menghimbau, pemerintah menyelamatkan para tenaga honorer tersebut sebelum dihapus, diantaranya mempersiapkan peta jalan jelas dan terukur, termasuk altenatif rasional untuk para tenaga honorer.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/