Jangan Ada Penyelewengan Anggaran Sekolah

TAPEN, Radar Ijen - Penyalahgunaan dana untuk sekolah, seperti bantuan operasional sekolah (BOS) hingga Program Indonesia Pintar (PIP), masih ditemui di Bondowoso. Oleh sebab itu, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali, Dinas Pendidikan (Dispendik) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso memberikan penyuluhan kepada para kepala SD yang berada di Kecamatan Tapen, Wonosari, Sukosari, Sumberwringin, dan Ijen, kemarin (7/7).

BACA JUGA : Wisata TPA Pakusari, Daur Ulang Sampah untuk Spot Foto

Kadispendik Bondowoso Sugiono Eksantoso mengatakan, masih ditemukan adanya dugaan penyimpangan anggaran keuangan di lembaga SD. Menurutnya, hal itu bukan dalam rangka disengaja, melainkan karena sumber daya manusia (SDM) yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengelolaan anggaran.

Oleh sebab itu, Sugiono menuturkan, pihaknya mengajak kejari untuk memberikan pemahaman. Harapannya, tidak ada lagi indikasi atau dugaan penyelewengan anggaran yang terjadi. Serta, para kepala sekolah, bendahara, dan guru lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran. "Mereka diberi peringatan hukum dulu,” imbuhnya.

Kajari Bondowoso Puji Triasmoro mengatakan, penyuluhan tersebut dalam rangka memberikan pemahaman terkait hukum kepada para kepala sekolah. Tujuannya agar mereka mampu menggunakan anggaran sekolah tepat sasaran, sesuai dengan regulasi, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang berlaku. "Apa pun itu bantuannya, baik BOS ataupun dana hibah, supaya dipahami aturan mainnya. Sehingga tidak menyimpang dari itu," tegasnya.

Ia menerangkan, pihaknya juga akan memberikan layanan konsultasi hukum kepada kepala sekolah jika ada keraguan dan kurang jelas. Sebab, menurutnya, banyak indikasi penyimpangan yang terjadi karena ketidakpahaman akan aturan. "Jadi, tidak dipahami, tidak dipelajari, dan tidak mau tanya," tuturnya.

Dirinya mengingatkan agar tidak sampai timbul niat untuk mengambil uang negara. Sebab, kata Puji,  sebaik apa pun aturan dibuat, tapi ada niat untuk melakukan penyelewengan, maka itu akan terjadi. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan bantuan hukum kepada para kepala sekolah yang membutuhkan. "Kami juga bisa memberikan pelayanan hukum kepada kepala sekolah," pungkasnya. (ham/c2/dwi)