alexametrics
24.8 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

4.619 Guru PAUD Tidak Terima Insentif

Dampak Kesalahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sebanyak 4.619 guru PAUD diketahui tidak menerima insentif selama enam bulan, sejak Januari lalu. Pasalnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember melakukan kesalahan mencantumkan keterangan dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA).

Plt Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Supriyono mengungkapkan bahwa dalam DPA tersebut status insentif dicantumkan sebagai dana hibah. Karena itu, jika dicairkan, dananya diperuntukkan satuan lembaga, bukan setiap individu. Padahal, idealnya dalam DPA dicantumkan status anggaran sebagai dana hibah bansos, yang nantinya diperuntukkan setiap guru PAUD.

“Kode rekening diberikan kepada masyarakat ada hibah dan hibah bansos, termasuk di dalamnya adalah insentif. Tapi, di DPA bunyinya dana hibah, bukan dana hibah bansos. Sehingga prosedurnya berbeda,” paparnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terkait kesalahan data tersebut, lanjut dia, Dinas Pendidikan telah menyampaikannya kepada Bupati Jember Hendy Siswanto. Sehingga prosesnya bergantung pada keputusan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah bupati. “Data ini sudah di pemkab. Tinggal diskusinya seperti apa,” kata Supriyono lagi.

Salah satu tenaga pendidik PAUD yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa dalam hal ini bupati memiliki kewenangan untuk melakukan dekresi. Dekresi merupakan kebijakan melanggar hukum untuk melayani masyarakat karena kepentingan mendesak. Jika sudah melakukan dekresi, maka pencairan insentif enam bulan dapat segera dilakukan.

Namun, jika bupati tidak melakukan dekresi, maka pencairan akan ditunda hingga Juli mendatang. Yaitu mengambil APBD tahun yang akan datang. Adapun nominal dari enam bulan tersebut adalah Rp 1,8 juta. “Tinggal bagaimana bupati menyikapinya,” ungkapnya.

Sementara itu, pakar hukum Universitas Jember, Edy Mulyono, mengungkapkan bahwa dalam prosedur pengelolaan daerah, terdapat dua dasar hukum yang dipakai dalam mengelola keuangan daerah. Yaitu berdasarkan APBD dan penerbitan aturan bupati untuk menjalankan keuangan daerah.

Jika kegiatan tersebut termasuk dalam APBD, kata dia, maka wajib dicairkan. Namun, jika tidak termasuk, maka akan menjadi masalah. Sebab, bupati melakukan pencairan. “Apakah hibah untuk guru PAUD tercantum dalam APBD. Tetapi, jika tidak tercantum, dasarnya apa bupati mau mencairkan,” terang Edy.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sebanyak 4.619 guru PAUD diketahui tidak menerima insentif selama enam bulan, sejak Januari lalu. Pasalnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember melakukan kesalahan mencantumkan keterangan dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA).

Plt Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Supriyono mengungkapkan bahwa dalam DPA tersebut status insentif dicantumkan sebagai dana hibah. Karena itu, jika dicairkan, dananya diperuntukkan satuan lembaga, bukan setiap individu. Padahal, idealnya dalam DPA dicantumkan status anggaran sebagai dana hibah bansos, yang nantinya diperuntukkan setiap guru PAUD.

“Kode rekening diberikan kepada masyarakat ada hibah dan hibah bansos, termasuk di dalamnya adalah insentif. Tapi, di DPA bunyinya dana hibah, bukan dana hibah bansos. Sehingga prosedurnya berbeda,” paparnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Terkait kesalahan data tersebut, lanjut dia, Dinas Pendidikan telah menyampaikannya kepada Bupati Jember Hendy Siswanto. Sehingga prosesnya bergantung pada keputusan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah bupati. “Data ini sudah di pemkab. Tinggal diskusinya seperti apa,” kata Supriyono lagi.

Salah satu tenaga pendidik PAUD yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa dalam hal ini bupati memiliki kewenangan untuk melakukan dekresi. Dekresi merupakan kebijakan melanggar hukum untuk melayani masyarakat karena kepentingan mendesak. Jika sudah melakukan dekresi, maka pencairan insentif enam bulan dapat segera dilakukan.

Namun, jika bupati tidak melakukan dekresi, maka pencairan akan ditunda hingga Juli mendatang. Yaitu mengambil APBD tahun yang akan datang. Adapun nominal dari enam bulan tersebut adalah Rp 1,8 juta. “Tinggal bagaimana bupati menyikapinya,” ungkapnya.

Sementara itu, pakar hukum Universitas Jember, Edy Mulyono, mengungkapkan bahwa dalam prosedur pengelolaan daerah, terdapat dua dasar hukum yang dipakai dalam mengelola keuangan daerah. Yaitu berdasarkan APBD dan penerbitan aturan bupati untuk menjalankan keuangan daerah.

Jika kegiatan tersebut termasuk dalam APBD, kata dia, maka wajib dicairkan. Namun, jika tidak termasuk, maka akan menjadi masalah. Sebab, bupati melakukan pencairan. “Apakah hibah untuk guru PAUD tercantum dalam APBD. Tetapi, jika tidak tercantum, dasarnya apa bupati mau mencairkan,” terang Edy.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sebanyak 4.619 guru PAUD diketahui tidak menerima insentif selama enam bulan, sejak Januari lalu. Pasalnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember melakukan kesalahan mencantumkan keterangan dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA).

Plt Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Supriyono mengungkapkan bahwa dalam DPA tersebut status insentif dicantumkan sebagai dana hibah. Karena itu, jika dicairkan, dananya diperuntukkan satuan lembaga, bukan setiap individu. Padahal, idealnya dalam DPA dicantumkan status anggaran sebagai dana hibah bansos, yang nantinya diperuntukkan setiap guru PAUD.

“Kode rekening diberikan kepada masyarakat ada hibah dan hibah bansos, termasuk di dalamnya adalah insentif. Tapi, di DPA bunyinya dana hibah, bukan dana hibah bansos. Sehingga prosedurnya berbeda,” paparnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Terkait kesalahan data tersebut, lanjut dia, Dinas Pendidikan telah menyampaikannya kepada Bupati Jember Hendy Siswanto. Sehingga prosesnya bergantung pada keputusan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah bupati. “Data ini sudah di pemkab. Tinggal diskusinya seperti apa,” kata Supriyono lagi.

Salah satu tenaga pendidik PAUD yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa dalam hal ini bupati memiliki kewenangan untuk melakukan dekresi. Dekresi merupakan kebijakan melanggar hukum untuk melayani masyarakat karena kepentingan mendesak. Jika sudah melakukan dekresi, maka pencairan insentif enam bulan dapat segera dilakukan.

Namun, jika bupati tidak melakukan dekresi, maka pencairan akan ditunda hingga Juli mendatang. Yaitu mengambil APBD tahun yang akan datang. Adapun nominal dari enam bulan tersebut adalah Rp 1,8 juta. “Tinggal bagaimana bupati menyikapinya,” ungkapnya.

Sementara itu, pakar hukum Universitas Jember, Edy Mulyono, mengungkapkan bahwa dalam prosedur pengelolaan daerah, terdapat dua dasar hukum yang dipakai dalam mengelola keuangan daerah. Yaitu berdasarkan APBD dan penerbitan aturan bupati untuk menjalankan keuangan daerah.

Jika kegiatan tersebut termasuk dalam APBD, kata dia, maka wajib dicairkan. Namun, jika tidak termasuk, maka akan menjadi masalah. Sebab, bupati melakukan pencairan. “Apakah hibah untuk guru PAUD tercantum dalam APBD. Tetapi, jika tidak tercantum, dasarnya apa bupati mau mencairkan,” terang Edy.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/