alexametrics
24.8 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Seribu Lebih GTT/PTT Tak Dapat SK

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Angin segar pembagian SK oleh Bupati Jember nyatanya tidak dirasakan oleh semua pegawai honorer yang bekerja di sektor pendidikan. Musababnya, terbatasnya anggaran dalam APBD dan tidak lengkapnya administrasi saat proses pendataan yang dilakukan pada era bupati sebelumnya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono mengungkapkan, lebih dari seribu guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) hingga saat ini masih menuntut SK bupati. “Mereka yang belum dapat SK ini adalah yang tidak lolos uji publik pada masa bupati sebelumnya,” ungkapnya, Jumat (7/4).

Dia menjelaskan, pada 2017 lalu terdapat sekitar 6.300 GTT/PTT yang terjaring dalam pendataan untuk mendapatkan surat penugasan (SP). Kala itu, PGRI telah meminta semua ketua cabang untuk mendata dan menyerahkan keperluan administratif mereka di sekolah masing-masing. “Data yang terkumpul ada 6.300 orang. Terdiri atas 4.500 GTT dan selebihnya adalah PTT. Data itu sudah kami kirim ke Dispendik,” bebernya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selanjutnya, data tersebut dilakukan uji publik oleh bupati sebelumnya. GTT/PTT yang masuk dalam uji publik dan tidak mendapat komplain dari masyarakat dijadikan dasar oleh bupati untuk mendapatkan SP. “Waktu itu, SP merupakan jawaban bupati atas permintaan SK,” ujarnya.

Bagi GTT/PTT yang tidak mengumpulkan data saat uji publik, kosekuensinya hingga hari ini belum mendapatkan SK bupati. Sebab, dasar untuk menerbitkan SK itu mengacu pada basis data di Dispendik yang sudah diperbarui. “Data di dinas yang sudah di-update dan ketambahan data baru tersebut belum bisa masuk semuanya karena jumlah anggaran yang tersedia (dalam APBD, Red) belum mencukupi,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Angin segar pembagian SK oleh Bupati Jember nyatanya tidak dirasakan oleh semua pegawai honorer yang bekerja di sektor pendidikan. Musababnya, terbatasnya anggaran dalam APBD dan tidak lengkapnya administrasi saat proses pendataan yang dilakukan pada era bupati sebelumnya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono mengungkapkan, lebih dari seribu guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) hingga saat ini masih menuntut SK bupati. “Mereka yang belum dapat SK ini adalah yang tidak lolos uji publik pada masa bupati sebelumnya,” ungkapnya, Jumat (7/4).

Dia menjelaskan, pada 2017 lalu terdapat sekitar 6.300 GTT/PTT yang terjaring dalam pendataan untuk mendapatkan surat penugasan (SP). Kala itu, PGRI telah meminta semua ketua cabang untuk mendata dan menyerahkan keperluan administratif mereka di sekolah masing-masing. “Data yang terkumpul ada 6.300 orang. Terdiri atas 4.500 GTT dan selebihnya adalah PTT. Data itu sudah kami kirim ke Dispendik,” bebernya.

Selanjutnya, data tersebut dilakukan uji publik oleh bupati sebelumnya. GTT/PTT yang masuk dalam uji publik dan tidak mendapat komplain dari masyarakat dijadikan dasar oleh bupati untuk mendapatkan SP. “Waktu itu, SP merupakan jawaban bupati atas permintaan SK,” ujarnya.

Bagi GTT/PTT yang tidak mengumpulkan data saat uji publik, kosekuensinya hingga hari ini belum mendapatkan SK bupati. Sebab, dasar untuk menerbitkan SK itu mengacu pada basis data di Dispendik yang sudah diperbarui. “Data di dinas yang sudah di-update dan ketambahan data baru tersebut belum bisa masuk semuanya karena jumlah anggaran yang tersedia (dalam APBD, Red) belum mencukupi,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Angin segar pembagian SK oleh Bupati Jember nyatanya tidak dirasakan oleh semua pegawai honorer yang bekerja di sektor pendidikan. Musababnya, terbatasnya anggaran dalam APBD dan tidak lengkapnya administrasi saat proses pendataan yang dilakukan pada era bupati sebelumnya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono mengungkapkan, lebih dari seribu guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) hingga saat ini masih menuntut SK bupati. “Mereka yang belum dapat SK ini adalah yang tidak lolos uji publik pada masa bupati sebelumnya,” ungkapnya, Jumat (7/4).

Dia menjelaskan, pada 2017 lalu terdapat sekitar 6.300 GTT/PTT yang terjaring dalam pendataan untuk mendapatkan surat penugasan (SP). Kala itu, PGRI telah meminta semua ketua cabang untuk mendata dan menyerahkan keperluan administratif mereka di sekolah masing-masing. “Data yang terkumpul ada 6.300 orang. Terdiri atas 4.500 GTT dan selebihnya adalah PTT. Data itu sudah kami kirim ke Dispendik,” bebernya.

Selanjutnya, data tersebut dilakukan uji publik oleh bupati sebelumnya. GTT/PTT yang masuk dalam uji publik dan tidak mendapat komplain dari masyarakat dijadikan dasar oleh bupati untuk mendapatkan SP. “Waktu itu, SP merupakan jawaban bupati atas permintaan SK,” ujarnya.

Bagi GTT/PTT yang tidak mengumpulkan data saat uji publik, kosekuensinya hingga hari ini belum mendapatkan SK bupati. Sebab, dasar untuk menerbitkan SK itu mengacu pada basis data di Dispendik yang sudah diperbarui. “Data di dinas yang sudah di-update dan ketambahan data baru tersebut belum bisa masuk semuanya karena jumlah anggaran yang tersedia (dalam APBD, Red) belum mencukupi,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/