50 Miliar Beasiswa Pemkab Jember Juga untuk Mahasiswa Pondok Pesantren

SUMBERSARI, Radar Jember – Pemerintah berencana menggelontorkan dana segar untuk membantu putra-putri daerah yang sedang menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Program beasiswa kuliah Pemkab Jember tahun 2023 yang akan digulirkan diwanti-wanti agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan.

Tak tanggung-tanggung, Pemkab Jember akan mengalokasikan hingga Rp 50 miliar dari APBD Jember tahun 2023, demi salah satu janji program bupati itu tertunaikan. "Anggarannya sekitar Rp 50 miliar," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Jember Hadi Mulyono saat dikonfirmasi, Senin (6/3/).

Hadi mengungkapkan, anggaran Rp 50 miliar itu sedianya untuk membantu sekitar 10.000 mahasiswa yang merupakan putra-putri daerah Kabupaten Jember. Diperkirakan masing-masing mahasiswa akan memperoleh jatah sekitar Rp 5 juta.

Kuota penerima beasiswa itu lebih banyak dibanding penyaluran beasiswa tahun 2022 lalu yang menyasar sekitar 8.700 pelajar/mahasiswa. Meski dalam berjalannya waktu penyaluran tahun 2022 bermasalah, karena banyak penerima ganda dan double accounting.

Hadi berkeyakinan, kuota penerima beasiswa tahun 2023 ini jelas lebih banyak. Selain itu, pihaknya juga menambah kategori penerima. Pada tahun 2022 lalu hanya ada kategori mahasiswa berprestasi, kompetensi, guru dan perangkat desa, dan miskin. Sedangkan tahun 2023 ini ada penambahan kategori. "Penambahan kategori mahasiswa pondok pesantren ini mengingat di Jember banyak sekali pondok pesantren," sebutnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo menyebut, penyaluran beasiswa tahun ini mesti belajar dari penyaluran tahun lalu. Menurutnya, Komisi D mewanti-wanti agar penyaluran tidak sampai bermasalah di kemudian hari dan justru merugikan penerima. "Kesalahan seperti tahun lalu, double accounting, ada yang dapat dari APBN terus masih dapat dari APBD. Hal-hal semacam itu jangan sampai terjadi lagi," katanya, mengingatkan.

Ipung, sapaan akrab Edy Cahyo, juga meminta pemerintah menyeriusi semua tahapan penyaluran. Dari perencanaan, verifikasi, penyaluran, hingga pertanggungjawaban.

Meski kuota 10 ribu itu meleset dari janji pemerintah daerah yang sempat menargetkan 25 ribu mahasiswa, Ipung berharap ada penambahan kuota dan sistem verifikasi yang ketat. "Kami berharap semangat bupati menambah kuota setiap tahun itu harus didukung. Dan, dalam pelaksanaan atau penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan," pungkas legislator PDIP itu. (mau/c2/nur)