alexametrics
29.5 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

Banyak Sekolah Bergantung Guru Honorer

Wacana Penghapusan Dianggap Memberatkan

Mobile_AP_Rectangle 1

Sementara itu, Supriyono, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Jember, meminta pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tidak merugikan berbagai pihak, terutama kalangan guru honorer. Wacana penghapusan guru honorer, kata dia, perlu menampilkan sisi humanistis.

“Karena jika lihat kiprah guru honorer, tidak sedikit mereka yang sudah puluhan tahun berkecimpung sebagai tenaga pendidik berstatus non-PNS. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, tidak bisa jika serta merta dihapus tanpa adanya solusi. Minimal ada aturan istimewa untuk mereka,” pintanya.

Aturan istimewa itu, lanjut Supriyono, bisa dilakukan dengan melihat masa pengabdian guru honorer selama kurun waktu tertentu. Seperti menggunakan jalur pengangkatan P3K untuk guru yang usia 35 ke atas dan jalur pengangkatan PNS untuk guru usia 35 tahun ke bawah. “Karena mereka-mereka ini sudah berjasa sekian tahun. Apalagi kalau berpikir mengambil yang masih fresh yang baru lulus kuliah misalnya, itu sangat tidak adil dan melukai mereka,” tegasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kebijakan tersebut menurutnya sudah ditanggapi oleh Pengurus Besar PGRI Pusat. Hal itu diupayakan untuk mencari alternatif-alternatif dan solusi mengenai kelanjutan guru berstatus honorer. “Kita masih menunggu hasil koordinasi dari PB PGRI, jika sudah ada rekomendasi nanti pasti tersosialisasikan ke semua pengurus hingga daerah, termasuk di Jember,” tandasnya.

- Advertisement -

Sementara itu, Supriyono, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Jember, meminta pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tidak merugikan berbagai pihak, terutama kalangan guru honorer. Wacana penghapusan guru honorer, kata dia, perlu menampilkan sisi humanistis.

“Karena jika lihat kiprah guru honorer, tidak sedikit mereka yang sudah puluhan tahun berkecimpung sebagai tenaga pendidik berstatus non-PNS. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, tidak bisa jika serta merta dihapus tanpa adanya solusi. Minimal ada aturan istimewa untuk mereka,” pintanya.

Aturan istimewa itu, lanjut Supriyono, bisa dilakukan dengan melihat masa pengabdian guru honorer selama kurun waktu tertentu. Seperti menggunakan jalur pengangkatan P3K untuk guru yang usia 35 ke atas dan jalur pengangkatan PNS untuk guru usia 35 tahun ke bawah. “Karena mereka-mereka ini sudah berjasa sekian tahun. Apalagi kalau berpikir mengambil yang masih fresh yang baru lulus kuliah misalnya, itu sangat tidak adil dan melukai mereka,” tegasnya.

Kebijakan tersebut menurutnya sudah ditanggapi oleh Pengurus Besar PGRI Pusat. Hal itu diupayakan untuk mencari alternatif-alternatif dan solusi mengenai kelanjutan guru berstatus honorer. “Kita masih menunggu hasil koordinasi dari PB PGRI, jika sudah ada rekomendasi nanti pasti tersosialisasikan ke semua pengurus hingga daerah, termasuk di Jember,” tandasnya.

Sementara itu, Supriyono, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Jember, meminta pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tidak merugikan berbagai pihak, terutama kalangan guru honorer. Wacana penghapusan guru honorer, kata dia, perlu menampilkan sisi humanistis.

“Karena jika lihat kiprah guru honorer, tidak sedikit mereka yang sudah puluhan tahun berkecimpung sebagai tenaga pendidik berstatus non-PNS. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, tidak bisa jika serta merta dihapus tanpa adanya solusi. Minimal ada aturan istimewa untuk mereka,” pintanya.

Aturan istimewa itu, lanjut Supriyono, bisa dilakukan dengan melihat masa pengabdian guru honorer selama kurun waktu tertentu. Seperti menggunakan jalur pengangkatan P3K untuk guru yang usia 35 ke atas dan jalur pengangkatan PNS untuk guru usia 35 tahun ke bawah. “Karena mereka-mereka ini sudah berjasa sekian tahun. Apalagi kalau berpikir mengambil yang masih fresh yang baru lulus kuliah misalnya, itu sangat tidak adil dan melukai mereka,” tegasnya.

Kebijakan tersebut menurutnya sudah ditanggapi oleh Pengurus Besar PGRI Pusat. Hal itu diupayakan untuk mencari alternatif-alternatif dan solusi mengenai kelanjutan guru berstatus honorer. “Kita masih menunggu hasil koordinasi dari PB PGRI, jika sudah ada rekomendasi nanti pasti tersosialisasikan ke semua pengurus hingga daerah, termasuk di Jember,” tandasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/