Banyak Sekolah Bergantung Guru Honorer

Wacana Penghapusan Dianggap Memberatkan

BUTUH GURU HONORER: Mardiana guru honorer di SDN Jember Lor 03, Kecamatan Patrang, tengah menyampaikan mater pelajaran ke siswa. Saat ini beberapa sekolah masih memerlukan guru honorer karena masih kekurangan tenaga pengajar.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Wacana pemerintah untuk menghapus tenaga guru honorer di lingkungan pendidikan mulai menuai kritik. Tak sedikit mereka yang menilai, kebijakan tersebut tak hanya mengancam keberlangsungan nasib guru secara personal, tapi juga berdampak terhadap kelembagaan.

IKLAN

Hal itu karena hampir di setiap sekolah di berbagai jenjang, keberadaan guru honorer masih cukup besar. Bahkan, jumlahnya bisa lebih besar dari pada guru pegawai negeri sipil (PNS). “Sekolah pasti kelimpungan, karena satu sekolah saja, honorer lebih banyak dari pada guru PNS-nya,” kata Wakil Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Cabang Jember Nur Hasyim.

Menurutnya, ketika diberlakukan, guru honorer hanya mempunyai dua pilihan. Akan kembali bertaruh mengikuti CPNS atau seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), atau justru mendapati kemungkinan terburuknya, yaitu berhenti menjadi guru. “Itu tentu bukan kebijakan yang manusiawi,” keluhnya.

Belum lagi, berkaitan dengan hak-hak mereka. Menurut Hasyim, hak yang diterima guru honorer umumnya masih jauh seperti yang diharapkan. Tidak sedikit guru honorer yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Guru Agama SMKN 2 Jember itu meyakini, di Jember terdapat ribuan guru yang masih berstatus honorer.

Sementara itu, Supriyono, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Jember, meminta pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tidak merugikan berbagai pihak, terutama kalangan guru honorer. Wacana penghapusan guru honorer, kata dia, perlu menampilkan sisi humanistis.

“Karena jika lihat kiprah guru honorer, tidak sedikit mereka yang sudah puluhan tahun berkecimpung sebagai tenaga pendidik berstatus non-PNS. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, tidak bisa jika serta merta dihapus tanpa adanya solusi. Minimal ada aturan istimewa untuk mereka,” pintanya.

Aturan istimewa itu, lanjut Supriyono, bisa dilakukan dengan melihat masa pengabdian guru honorer selama kurun waktu tertentu. Seperti menggunakan jalur pengangkatan P3K untuk guru yang usia 35 ke atas dan jalur pengangkatan PNS untuk guru usia 35 tahun ke bawah. “Karena mereka-mereka ini sudah berjasa sekian tahun. Apalagi kalau berpikir mengambil yang masih fresh yang baru lulus kuliah misalnya, itu sangat tidak adil dan melukai mereka,” tegasnya.

Kebijakan tersebut menurutnya sudah ditanggapi oleh Pengurus Besar PGRI Pusat. Hal itu diupayakan untuk mencari alternatif-alternatif dan solusi mengenai kelanjutan guru berstatus honorer. “Kita masih menunggu hasil koordinasi dari PB PGRI, jika sudah ada rekomendasi nanti pasti tersosialisasikan ke semua pengurus hingga daerah, termasuk di Jember,” tandasnya.

Reporter : Maulana

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Lintang Anis Bena Kinanti