Tak Diizinkan Sekolah, PNS Ngotot ke Lombok, Pulang Ditunggu Sanksi 

Cab Disdik Prov for Radar Ijen PENGAJUAN BERANGKAT: Inilah bukti pengajuan pemberangkatan Sumartono yang diajukan ke Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

RADARJEMBER.ID – Sumartono, PNS guru produktif SMKN 1 Tamanan bakal ditunggu sanksi sepulang dari wilayah gempa Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Sumartono bisa dianggap tidak menjalankan tugas sebagai guru di SMKN 1 Tamanan. Dia memilih menjadi relawan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) di Lombok tanpa restu dari kepala sekolah tempatnya mengajar.

IKLAN

Bahkan Sumartono membuat surat pernyataan. Pria yang beralamat di Perum Permata Rinjani Regency ini menyatakan siap menerima sanksi kedisiplinan sesuai PP RI NO 53 Tahun 2010 dan UU No 5 Tahun 2014 disebabkan meninggalkan tugas mengajar di SMKN 1 Tamanan. Dia berangkat ke Lombok, NTB karena menjadi relawan kemanusiaan BSMI. Dia berangkat 3 September dan pulang 7 September 2018.

Kepala SMKN 1 Tamanan Kabupaten Bondowoso Dra Tati Arminiati mengaku menerima pengajuan izin dari Sumartono. Namun secara tegas, dia tidak mengizinkan. Sebab, sesuai PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tepatnya bab II Kewajiban dan Larangan, PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 menerangkan PNS wajib mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan. “Intinya saya tidak mengizinkan,” tegasnya.

Tati menegaskan, pihaknya tidak mengizinkan karena memiliki dasar undang-undang. Jika mengizinkan, maka malah salah. Namun, per Senin (3/9), Sumartono tidak menunaikan kewajibannya sebagai PNS. “Saya hitung, lima hari. Kok sampai meninggalkan kewajiban lima hari, tiga hari saja ada sanksinya,” jelasnya.

Lebih jauh, Tati mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi ke Ketua BSMI Cabang Bondowoso. Ketuanya adalah dr Lukman Hakim M MKes, yang saat ini menjadi Kepala Puskesmas Wonosari. Hasil konfirmasinya, sebenarnya seorang PNS tidak harus berangkat menjadi relawan. “Ternyata Beliau (dr Lukman, Red) menyatakan, jika tidak diperbolehkan ya sudah,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dr Lukman sangat paham dengan aturan PNS. Bahkan pihaknya mengembalikan konsekuensi kepada yang bersangkutan. “Katanya kalau begitu, risiko ditanggung sendiri,” paparnya. Perihal sanksi yang diterapkan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi.

Sebagai guru kata Tati, memang memiliki kewajiban yang berat. Sebab memang tidak bisa meninggalkan kewajiban tanpa ada halangan yang diperbolehkan undang-undang. Bahkan seumpama mengambil cuti tahunan, dalam aturan, seorang guru tidak boleh. “Sebab guru itu liburnya sangat banyak, ketika hari aktif, tidak boleh cuti tahunan yang sampai 12 hari,” tuturnya.

Reporter : Sholikhul Huda
Editor : Narto
Editor Bahasa: Yerri A Aji

Reporter :

Fotografer :

Editor :