alexametrics
22.3 C
Jember
Tuesday, 9 August 2022

Tolak Pemekaran Otonomi Papua

Puluhan Mahasiswa Papua Gelar Aksi Damai

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Penolakan Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua menjadi salah satu tuntutan utama puluhan mahasiswa asal Papua dalam aksi demo kemarin. Puluhan mahasiswa Papua itu menggelar aksi damai di double way Universitas Jember (Unej), mereka menyampaikan orasi mengenai Otsus Papua.

BACA JUGA : Tertangkap Basah Sedang Membawa Sabu-Sabu

koordinator lapangan (korlap) aksi, Yomiles Yikwa, mengatakan, aksi tersebut dilakukan dalam rangka penolakan terhadap pemekaran Otonomi Khusus di tanah Papua. “Kami menuntut agar pemerintah pusat mencabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terkait Otsus di tanah Papua,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut Yomiles, sebagai mahasiswa Papua, mereka sangat peduli dengan keberlangsungan kebijakan yang ada di Tanah Cenderawasih itu. Terlebih, Yomiles menyebut, dalam pembuatan aturan tersebut pemerintah tak melibatkan perwakilan masyarakat Papua. Di dalamnya juga tidak memenuhi unsur jumlah masyarakat yang berada di tanah Papua, yang ketika dipaksakan justru akan diisi oleh orang di luar masyarakat Papua. “Dalam UU itu sama sekali tidak memenuhi beberapa unsur syarat pemekaran itu harus dilakukan,” terangnya di sela-sela aksi.

Lebih lanjut, Yomiles mengatakan bahwa pemerintah pusat dirasa terkesan memaksakan undang-undang tersebut. Dirinya menganggap hadirnya kebijakan Otsus ini bukan justru menyejahterakan masyarakat Papua, akan tetapi sebaliknya. “Otsus ini hanya akan menguntungkan elite-elite politik di Jakarta saja, sedangkan masyarakat asli Papua sendiri sengsara,” imbuhnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Penolakan Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua menjadi salah satu tuntutan utama puluhan mahasiswa asal Papua dalam aksi demo kemarin. Puluhan mahasiswa Papua itu menggelar aksi damai di double way Universitas Jember (Unej), mereka menyampaikan orasi mengenai Otsus Papua.

BACA JUGA : Tertangkap Basah Sedang Membawa Sabu-Sabu

koordinator lapangan (korlap) aksi, Yomiles Yikwa, mengatakan, aksi tersebut dilakukan dalam rangka penolakan terhadap pemekaran Otonomi Khusus di tanah Papua. “Kami menuntut agar pemerintah pusat mencabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terkait Otsus di tanah Papua,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Menurut Yomiles, sebagai mahasiswa Papua, mereka sangat peduli dengan keberlangsungan kebijakan yang ada di Tanah Cenderawasih itu. Terlebih, Yomiles menyebut, dalam pembuatan aturan tersebut pemerintah tak melibatkan perwakilan masyarakat Papua. Di dalamnya juga tidak memenuhi unsur jumlah masyarakat yang berada di tanah Papua, yang ketika dipaksakan justru akan diisi oleh orang di luar masyarakat Papua. “Dalam UU itu sama sekali tidak memenuhi beberapa unsur syarat pemekaran itu harus dilakukan,” terangnya di sela-sela aksi.

Lebih lanjut, Yomiles mengatakan bahwa pemerintah pusat dirasa terkesan memaksakan undang-undang tersebut. Dirinya menganggap hadirnya kebijakan Otsus ini bukan justru menyejahterakan masyarakat Papua, akan tetapi sebaliknya. “Otsus ini hanya akan menguntungkan elite-elite politik di Jakarta saja, sedangkan masyarakat asli Papua sendiri sengsara,” imbuhnya.

SUMBERSARI, Radar Jember – Penolakan Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua menjadi salah satu tuntutan utama puluhan mahasiswa asal Papua dalam aksi demo kemarin. Puluhan mahasiswa Papua itu menggelar aksi damai di double way Universitas Jember (Unej), mereka menyampaikan orasi mengenai Otsus Papua.

BACA JUGA : Tertangkap Basah Sedang Membawa Sabu-Sabu

koordinator lapangan (korlap) aksi, Yomiles Yikwa, mengatakan, aksi tersebut dilakukan dalam rangka penolakan terhadap pemekaran Otonomi Khusus di tanah Papua. “Kami menuntut agar pemerintah pusat mencabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terkait Otsus di tanah Papua,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Menurut Yomiles, sebagai mahasiswa Papua, mereka sangat peduli dengan keberlangsungan kebijakan yang ada di Tanah Cenderawasih itu. Terlebih, Yomiles menyebut, dalam pembuatan aturan tersebut pemerintah tak melibatkan perwakilan masyarakat Papua. Di dalamnya juga tidak memenuhi unsur jumlah masyarakat yang berada di tanah Papua, yang ketika dipaksakan justru akan diisi oleh orang di luar masyarakat Papua. “Dalam UU itu sama sekali tidak memenuhi beberapa unsur syarat pemekaran itu harus dilakukan,” terangnya di sela-sela aksi.

Lebih lanjut, Yomiles mengatakan bahwa pemerintah pusat dirasa terkesan memaksakan undang-undang tersebut. Dirinya menganggap hadirnya kebijakan Otsus ini bukan justru menyejahterakan masyarakat Papua, akan tetapi sebaliknya. “Otsus ini hanya akan menguntungkan elite-elite politik di Jakarta saja, sedangkan masyarakat asli Papua sendiri sengsara,” imbuhnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/