alexametrics
21.6 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

Menagih Penyematan “Kota Santri”

Ada sekitar 611 pesantren di Jember, tersebar di penjuru desa/kecamatan. Dari yang bertahan dengan konsep tradisionalnya (salaf) atau telah bertransformasi modern (memiliki lembaga formal). Lantas, bagaimana bentuk kehadiran pemerintahan terhadap keberadaan pesantren-pesantren ini.

Mobile_AP_Rectangle 1

Wakil rakyat yang kini duduk sebagai anggota Komisi C DPRD Jember ini menguraikan, dalam penyusunan NA tersebut, fraksi telah melibatkan sejumlah unsur akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Jember. Seperti Universitas Islam Jember (UIJ), UIN KHAS Jember, dan Universitas Jember.

Kendati fraksi telah menunjuk tiga perguruan tinggi untuk penyusunan NA, namun pihaknya mengaku terbuka untuk menerima masukan dan saran. Khususnya dari kalangan pesantren-pesantren di Jember. Agar inisiasi perda tersebut benar-benar mengakomodasi kebutuhan pesantren. “Dalam pembahasan NA, rencananya juga akan diundang pesantren-pesantren di Jember untuk melengkapi NA. Agar ketika raperda itu menjadi perda, tidak jadi persoalan lagi di kemudian hari,” harapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Bola Ada pada Bupati-DPRD

Mengenai usulan dari Fraksi PKB terkait Raperda Pesantren itu, Sekretaris DPC PKB Jember M Itqon Syauqi mengatakan, perjalanan Raperda Pesantren sejauh ini juga tengah menunggu pembahasan, di tengah pembebasan raperda lain yang kini tengah berlangsung pembahasannya. “Kami (fraksi PKB, Red) sudah teken kontrak dengan sejumlah akademisi untuk segera merampungkan penyusunan naskah akademiknya,” jelasnya.

Mengenai aspek-aspek ataupun poin penting dalam penyusunan NA itu, kata Itqon, pihaknya memasrahkan sepenuhnya kepada tim perumus. Namun yang pasti, beberapa di antaranya menyangkut poin tentang landasan atau pijakan hukum, perlindungan, pengelolaan, penyelenggaraan, dan beberapa lainnya tentang kepesantrenan. “Nanti ada pansus untuk kita dalami bersama-sama,” jelas Itqon.

Politisi yang kini duduk sebagai Ketua DPRD Jember ini menegaskan, inisiasi Raperda Pesantren merupakan amanah dari UU Pesantren yang harus diturunkan berupa Perda tentang Pesantren. Karena itu, pihaknya berharap segala proses Raperda Pesantren bisa berjalan maksimal. “Raperda Pesantren adalah amanah dari UU Pesantren yang harus dibuatkan turunannya di daerah. Tentu pemerintah daerah, termasuk DPRD, harus mengawal itu,” tukas Itqon.

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Nur Hariri

- Advertisement -

Wakil rakyat yang kini duduk sebagai anggota Komisi C DPRD Jember ini menguraikan, dalam penyusunan NA tersebut, fraksi telah melibatkan sejumlah unsur akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Jember. Seperti Universitas Islam Jember (UIJ), UIN KHAS Jember, dan Universitas Jember.

Kendati fraksi telah menunjuk tiga perguruan tinggi untuk penyusunan NA, namun pihaknya mengaku terbuka untuk menerima masukan dan saran. Khususnya dari kalangan pesantren-pesantren di Jember. Agar inisiasi perda tersebut benar-benar mengakomodasi kebutuhan pesantren. “Dalam pembahasan NA, rencananya juga akan diundang pesantren-pesantren di Jember untuk melengkapi NA. Agar ketika raperda itu menjadi perda, tidak jadi persoalan lagi di kemudian hari,” harapnya.

Bola Ada pada Bupati-DPRD

Mengenai usulan dari Fraksi PKB terkait Raperda Pesantren itu, Sekretaris DPC PKB Jember M Itqon Syauqi mengatakan, perjalanan Raperda Pesantren sejauh ini juga tengah menunggu pembahasan, di tengah pembebasan raperda lain yang kini tengah berlangsung pembahasannya. “Kami (fraksi PKB, Red) sudah teken kontrak dengan sejumlah akademisi untuk segera merampungkan penyusunan naskah akademiknya,” jelasnya.

Mengenai aspek-aspek ataupun poin penting dalam penyusunan NA itu, kata Itqon, pihaknya memasrahkan sepenuhnya kepada tim perumus. Namun yang pasti, beberapa di antaranya menyangkut poin tentang landasan atau pijakan hukum, perlindungan, pengelolaan, penyelenggaraan, dan beberapa lainnya tentang kepesantrenan. “Nanti ada pansus untuk kita dalami bersama-sama,” jelas Itqon.

Politisi yang kini duduk sebagai Ketua DPRD Jember ini menegaskan, inisiasi Raperda Pesantren merupakan amanah dari UU Pesantren yang harus diturunkan berupa Perda tentang Pesantren. Karena itu, pihaknya berharap segala proses Raperda Pesantren bisa berjalan maksimal. “Raperda Pesantren adalah amanah dari UU Pesantren yang harus dibuatkan turunannya di daerah. Tentu pemerintah daerah, termasuk DPRD, harus mengawal itu,” tukas Itqon.

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Nur Hariri

Wakil rakyat yang kini duduk sebagai anggota Komisi C DPRD Jember ini menguraikan, dalam penyusunan NA tersebut, fraksi telah melibatkan sejumlah unsur akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Jember. Seperti Universitas Islam Jember (UIJ), UIN KHAS Jember, dan Universitas Jember.

Kendati fraksi telah menunjuk tiga perguruan tinggi untuk penyusunan NA, namun pihaknya mengaku terbuka untuk menerima masukan dan saran. Khususnya dari kalangan pesantren-pesantren di Jember. Agar inisiasi perda tersebut benar-benar mengakomodasi kebutuhan pesantren. “Dalam pembahasan NA, rencananya juga akan diundang pesantren-pesantren di Jember untuk melengkapi NA. Agar ketika raperda itu menjadi perda, tidak jadi persoalan lagi di kemudian hari,” harapnya.

Bola Ada pada Bupati-DPRD

Mengenai usulan dari Fraksi PKB terkait Raperda Pesantren itu, Sekretaris DPC PKB Jember M Itqon Syauqi mengatakan, perjalanan Raperda Pesantren sejauh ini juga tengah menunggu pembahasan, di tengah pembebasan raperda lain yang kini tengah berlangsung pembahasannya. “Kami (fraksi PKB, Red) sudah teken kontrak dengan sejumlah akademisi untuk segera merampungkan penyusunan naskah akademiknya,” jelasnya.

Mengenai aspek-aspek ataupun poin penting dalam penyusunan NA itu, kata Itqon, pihaknya memasrahkan sepenuhnya kepada tim perumus. Namun yang pasti, beberapa di antaranya menyangkut poin tentang landasan atau pijakan hukum, perlindungan, pengelolaan, penyelenggaraan, dan beberapa lainnya tentang kepesantrenan. “Nanti ada pansus untuk kita dalami bersama-sama,” jelas Itqon.

Politisi yang kini duduk sebagai Ketua DPRD Jember ini menegaskan, inisiasi Raperda Pesantren merupakan amanah dari UU Pesantren yang harus diturunkan berupa Perda tentang Pesantren. Karena itu, pihaknya berharap segala proses Raperda Pesantren bisa berjalan maksimal. “Raperda Pesantren adalah amanah dari UU Pesantren yang harus dibuatkan turunannya di daerah. Tentu pemerintah daerah, termasuk DPRD, harus mengawal itu,” tukas Itqon.

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Nur Hariri

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/