alexametrics
31.2 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Menagih Penyematan “Kota Santri”

Ada sekitar 611 pesantren di Jember, tersebar di penjuru desa/kecamatan. Dari yang bertahan dengan konsep tradisionalnya (salaf) atau telah bertransformasi modern (memiliki lembaga formal). Lantas, bagaimana bentuk kehadiran pemerintahan terhadap keberadaan pesantren-pesantren ini.

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Selain dikenal sebagai Kota Tembakau, Kabupaten Jember juga dikenal sebagai Kota Santri. Penyematan sebagai kota santri itu cukup beralasan. Ditpdpontren Kemenag mencatat, ada sekitar 611 pesantren di Jember. Jumlah itu menjadikan terbesar sekabupaten/kota se-Jawa Timur secara keseluruhan yang jumlahnya total 4.452 pesantren.

Baca Juga : Pak Guru Ribut Viral Gegara Edukasi Seks

Sayangnya, banyaknya pesantren di Jember selama ini masih belum mendapatkan porsi perhatian yang pas. Pesantren terkesan dibiarkan berjalan dengan kemandiriannya, sebagai pusat pendidikan, pengajaran, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Di satu sisi, pesantren juga terlibat dalam menopang perputaran perekonomian di masyarakat. Tidak sedikit pesantren yang menjalankan usaha dengan badan usahanya. Lalu, juga menyerap tenaga kerja melalui santri atau alumninya. Bahkan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan kegotongroyongan, sosial, maupun berkiprah di panggung-panggung politik pemerintahan.

Begitu besarnya dominasi dan keberadaan pondok pesantren sudah sewajarnya mendapat dukungan dari pemerintah melalui regulasi atau berupa peraturan daerah yang bisa mengakomodasi kebutuhan pesantren. Paling tidak, ada bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pola pendidikan di pesantren. Baik dalam hal kedudukan maupun kebutuhan pesantren. Termasuk dukungan anggaran dan perlindungan.

Kaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren atau Raperda Pesantren sejauh ini progresnya masih terus digodok. Setelah melalui sinkronisasi oleh Pemprov Jawa Timur, progres raperda itu kini tiba pada tahap penyusunan naskah akademik. “Hari ini (Raperda Pesantren, Red) memasuki tahap penyusunan naskah akademik atau NA. Mudah-mudahan ini segera terealisasi,” kata Mufid, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saat ditemui, kemarin.

Pria yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember ini menguraikan, perjalanan penyusunan Raperda Pesantren telah melalui proses panjang. Berawal dari Undang-Undang (UU) 18/2019 tentang Pesantren yang telah diundangkan di pusat, tahun 2019 lalu.

Kini, sudah menjadi tugas pemerintah daerah yang harus menangkap itu sebagai bentuk pengejewantahan atas UU Pesantren tersebut. Selain itu, dalam data Ditpdpontren Kemenag tercatat, ada sekitar 611 pesantren di Jember. Bahkan jumlah itu terbesar dari kabupaten/kota se-Jawa Timur secara keseluruhan yang jumlahnya total 4.452 pesantren.

Itulah mengapa Fraksi PKB dianggapnya begitu getol menginisiasi dan menyuarakan Raperda Pesantren itu segera dijadikan peraturan daerah. “Kenapa harus kami prioritaskan? di Jawa Timur, termasuk di Jember, cukup banyak jumlah pesantren. Karena itulah diperlukan payung hukum tentang penyelenggaraan pesantren ini,” tambah Mufid.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Selain dikenal sebagai Kota Tembakau, Kabupaten Jember juga dikenal sebagai Kota Santri. Penyematan sebagai kota santri itu cukup beralasan. Ditpdpontren Kemenag mencatat, ada sekitar 611 pesantren di Jember. Jumlah itu menjadikan terbesar sekabupaten/kota se-Jawa Timur secara keseluruhan yang jumlahnya total 4.452 pesantren.

Baca Juga : Pak Guru Ribut Viral Gegara Edukasi Seks

Sayangnya, banyaknya pesantren di Jember selama ini masih belum mendapatkan porsi perhatian yang pas. Pesantren terkesan dibiarkan berjalan dengan kemandiriannya, sebagai pusat pendidikan, pengajaran, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Di satu sisi, pesantren juga terlibat dalam menopang perputaran perekonomian di masyarakat. Tidak sedikit pesantren yang menjalankan usaha dengan badan usahanya. Lalu, juga menyerap tenaga kerja melalui santri atau alumninya. Bahkan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan kegotongroyongan, sosial, maupun berkiprah di panggung-panggung politik pemerintahan.

Begitu besarnya dominasi dan keberadaan pondok pesantren sudah sewajarnya mendapat dukungan dari pemerintah melalui regulasi atau berupa peraturan daerah yang bisa mengakomodasi kebutuhan pesantren. Paling tidak, ada bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pola pendidikan di pesantren. Baik dalam hal kedudukan maupun kebutuhan pesantren. Termasuk dukungan anggaran dan perlindungan.

Kaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren atau Raperda Pesantren sejauh ini progresnya masih terus digodok. Setelah melalui sinkronisasi oleh Pemprov Jawa Timur, progres raperda itu kini tiba pada tahap penyusunan naskah akademik. “Hari ini (Raperda Pesantren, Red) memasuki tahap penyusunan naskah akademik atau NA. Mudah-mudahan ini segera terealisasi,” kata Mufid, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saat ditemui, kemarin.

Pria yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember ini menguraikan, perjalanan penyusunan Raperda Pesantren telah melalui proses panjang. Berawal dari Undang-Undang (UU) 18/2019 tentang Pesantren yang telah diundangkan di pusat, tahun 2019 lalu.

Kini, sudah menjadi tugas pemerintah daerah yang harus menangkap itu sebagai bentuk pengejewantahan atas UU Pesantren tersebut. Selain itu, dalam data Ditpdpontren Kemenag tercatat, ada sekitar 611 pesantren di Jember. Bahkan jumlah itu terbesar dari kabupaten/kota se-Jawa Timur secara keseluruhan yang jumlahnya total 4.452 pesantren.

Itulah mengapa Fraksi PKB dianggapnya begitu getol menginisiasi dan menyuarakan Raperda Pesantren itu segera dijadikan peraturan daerah. “Kenapa harus kami prioritaskan? di Jawa Timur, termasuk di Jember, cukup banyak jumlah pesantren. Karena itulah diperlukan payung hukum tentang penyelenggaraan pesantren ini,” tambah Mufid.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Selain dikenal sebagai Kota Tembakau, Kabupaten Jember juga dikenal sebagai Kota Santri. Penyematan sebagai kota santri itu cukup beralasan. Ditpdpontren Kemenag mencatat, ada sekitar 611 pesantren di Jember. Jumlah itu menjadikan terbesar sekabupaten/kota se-Jawa Timur secara keseluruhan yang jumlahnya total 4.452 pesantren.

Baca Juga : Pak Guru Ribut Viral Gegara Edukasi Seks

Sayangnya, banyaknya pesantren di Jember selama ini masih belum mendapatkan porsi perhatian yang pas. Pesantren terkesan dibiarkan berjalan dengan kemandiriannya, sebagai pusat pendidikan, pengajaran, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Di satu sisi, pesantren juga terlibat dalam menopang perputaran perekonomian di masyarakat. Tidak sedikit pesantren yang menjalankan usaha dengan badan usahanya. Lalu, juga menyerap tenaga kerja melalui santri atau alumninya. Bahkan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan kegotongroyongan, sosial, maupun berkiprah di panggung-panggung politik pemerintahan.

Begitu besarnya dominasi dan keberadaan pondok pesantren sudah sewajarnya mendapat dukungan dari pemerintah melalui regulasi atau berupa peraturan daerah yang bisa mengakomodasi kebutuhan pesantren. Paling tidak, ada bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pola pendidikan di pesantren. Baik dalam hal kedudukan maupun kebutuhan pesantren. Termasuk dukungan anggaran dan perlindungan.

Kaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren atau Raperda Pesantren sejauh ini progresnya masih terus digodok. Setelah melalui sinkronisasi oleh Pemprov Jawa Timur, progres raperda itu kini tiba pada tahap penyusunan naskah akademik. “Hari ini (Raperda Pesantren, Red) memasuki tahap penyusunan naskah akademik atau NA. Mudah-mudahan ini segera terealisasi,” kata Mufid, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saat ditemui, kemarin.

Pria yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember ini menguraikan, perjalanan penyusunan Raperda Pesantren telah melalui proses panjang. Berawal dari Undang-Undang (UU) 18/2019 tentang Pesantren yang telah diundangkan di pusat, tahun 2019 lalu.

Kini, sudah menjadi tugas pemerintah daerah yang harus menangkap itu sebagai bentuk pengejewantahan atas UU Pesantren tersebut. Selain itu, dalam data Ditpdpontren Kemenag tercatat, ada sekitar 611 pesantren di Jember. Bahkan jumlah itu terbesar dari kabupaten/kota se-Jawa Timur secara keseluruhan yang jumlahnya total 4.452 pesantren.

Itulah mengapa Fraksi PKB dianggapnya begitu getol menginisiasi dan menyuarakan Raperda Pesantren itu segera dijadikan peraturan daerah. “Kenapa harus kami prioritaskan? di Jawa Timur, termasuk di Jember, cukup banyak jumlah pesantren. Karena itulah diperlukan payung hukum tentang penyelenggaraan pesantren ini,” tambah Mufid.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/