alexametrics
26.8 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Filosofi Perda Harus Sejalan dengan Pondok

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menetapkan regulasi yang berkaitan dengan kepesantrenan. Data di Ditpdpontren Kemenag, total ada 4.452 pesantren yang tersebar di kabupaten/kota se-Jawa Timur. Dan 611 pesantren di antaranya berlokasi di Jember. Jumlah itu pula yang menjadikan Jember menyandang predikat Kota Santri, karena memiliki jumlah pesantren terbanyak se-Jatim.

Baca Juga : Ratusan Miliar Bisa Muspro, Jika Jalan Tetap Dilewati Kendaraan Tambun

Banyaknya pondok pesantren di Jember itu sudah sepatutnya dibuatkan payung regulasi yang mengakomodasi kebutuhan pesantren. Paling tidak, ada bentuk kehadiran pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pola pendidikan di pesantren. Baik dalam hal kedudukan maupun kebutuhan pesantren. Termasuk dukungan anggaran dan perlindungan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sekretaris Umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember Abd Hamid Pujiono menuturkan, berkaitan dengan usulan Raperda Pesantren pihaknya sangat menyambut baik hal itu. Akan tetapi, turunan dari UU tersebut harus melalui pembahasan secara detail dan terperinci. Agar kemudian pokok dari UU tersebut tidak sampai mengubah isi dari ajaran-ajaran yang ada di pondok pesantren itu sendiri. “Secara historis, sebenarnya pondok pesantren sudah berdiri sebelum sekolah-sekolah formal itu ada, dan pondok pesantren secara prinsip sudah mandiri dan independen,” ungkap Hamid.

Pihaknya menambahkan, Raperda tentang Pesantren itu nanti harus dibahas dengan melibatkan pimpinan dan tokoh-tokoh pesantren. Baik salaf maupun modern. Agar pokok turunan dari UU Pesantren tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pondok pesantren. “Mereka nanti harus dilibatkan, karena mereka yang tahu betul kondisi di lapangan. Tidak boleh nanti yang membahas ini dari mereka yang tidak paham dengan pondok pesantren atau dari golongan radikal,” imbuhnya.

Selain itu, Hamid mengatakan, lewat perda ini, diharapkan nantinya pemerintah ikut andil dalam mendukung kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Kemudian, UU ini tidak boleh mengubah konten dan isi. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan dari UU ini. Kemudian, sosialisasi terlebih dahulu kepada pesantren-pesantren agar mereka paham. “Seperti ma’had ali yang sudah ada di pondok-pondok pesantren yang mencetak santri yang level dan kapasitasnya setara dengan lulusan sekolah tinggi negeri lainnya. Nah, ini yang perlu di-support,” ungkapnya.

Kemudian, diharapkan pemerintah ikut melestarikan kitab-kitab salaf. Sebab, dia mengatakan, akhir-akhir ini banyak golongan yang ingin memperbarui atau mencetak kembali kitab salaf. “Saya mengkhawatirkan, justru pembaruan ini akan menghilangkan kitab-kitab salaf yang sudah banyak dikaji di pondok-pondok pesantren,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengurus Cabang Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Jember Muhammad Masykur Abdillah menjelaskan, pihaknya juga mengapresiasi usulan raperda tersebut. Sebab, dengan UU tersebut pondok pesantren tidak menjadi komunitas yang dinomorduakan. “Dengan adanya UU, citra pesantren mulai terangkat. Tetapi, juga harus siap dengan konsekuensinya,” ungkapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menetapkan regulasi yang berkaitan dengan kepesantrenan. Data di Ditpdpontren Kemenag, total ada 4.452 pesantren yang tersebar di kabupaten/kota se-Jawa Timur. Dan 611 pesantren di antaranya berlokasi di Jember. Jumlah itu pula yang menjadikan Jember menyandang predikat Kota Santri, karena memiliki jumlah pesantren terbanyak se-Jatim.

Baca Juga : Ratusan Miliar Bisa Muspro, Jika Jalan Tetap Dilewati Kendaraan Tambun

Banyaknya pondok pesantren di Jember itu sudah sepatutnya dibuatkan payung regulasi yang mengakomodasi kebutuhan pesantren. Paling tidak, ada bentuk kehadiran pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pola pendidikan di pesantren. Baik dalam hal kedudukan maupun kebutuhan pesantren. Termasuk dukungan anggaran dan perlindungan.

Sekretaris Umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember Abd Hamid Pujiono menuturkan, berkaitan dengan usulan Raperda Pesantren pihaknya sangat menyambut baik hal itu. Akan tetapi, turunan dari UU tersebut harus melalui pembahasan secara detail dan terperinci. Agar kemudian pokok dari UU tersebut tidak sampai mengubah isi dari ajaran-ajaran yang ada di pondok pesantren itu sendiri. “Secara historis, sebenarnya pondok pesantren sudah berdiri sebelum sekolah-sekolah formal itu ada, dan pondok pesantren secara prinsip sudah mandiri dan independen,” ungkap Hamid.

Pihaknya menambahkan, Raperda tentang Pesantren itu nanti harus dibahas dengan melibatkan pimpinan dan tokoh-tokoh pesantren. Baik salaf maupun modern. Agar pokok turunan dari UU Pesantren tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pondok pesantren. “Mereka nanti harus dilibatkan, karena mereka yang tahu betul kondisi di lapangan. Tidak boleh nanti yang membahas ini dari mereka yang tidak paham dengan pondok pesantren atau dari golongan radikal,” imbuhnya.

Selain itu, Hamid mengatakan, lewat perda ini, diharapkan nantinya pemerintah ikut andil dalam mendukung kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Kemudian, UU ini tidak boleh mengubah konten dan isi. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan dari UU ini. Kemudian, sosialisasi terlebih dahulu kepada pesantren-pesantren agar mereka paham. “Seperti ma’had ali yang sudah ada di pondok-pondok pesantren yang mencetak santri yang level dan kapasitasnya setara dengan lulusan sekolah tinggi negeri lainnya. Nah, ini yang perlu di-support,” ungkapnya.

Kemudian, diharapkan pemerintah ikut melestarikan kitab-kitab salaf. Sebab, dia mengatakan, akhir-akhir ini banyak golongan yang ingin memperbarui atau mencetak kembali kitab salaf. “Saya mengkhawatirkan, justru pembaruan ini akan menghilangkan kitab-kitab salaf yang sudah banyak dikaji di pondok-pondok pesantren,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengurus Cabang Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Jember Muhammad Masykur Abdillah menjelaskan, pihaknya juga mengapresiasi usulan raperda tersebut. Sebab, dengan UU tersebut pondok pesantren tidak menjadi komunitas yang dinomorduakan. “Dengan adanya UU, citra pesantren mulai terangkat. Tetapi, juga harus siap dengan konsekuensinya,” ungkapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menetapkan regulasi yang berkaitan dengan kepesantrenan. Data di Ditpdpontren Kemenag, total ada 4.452 pesantren yang tersebar di kabupaten/kota se-Jawa Timur. Dan 611 pesantren di antaranya berlokasi di Jember. Jumlah itu pula yang menjadikan Jember menyandang predikat Kota Santri, karena memiliki jumlah pesantren terbanyak se-Jatim.

Baca Juga : Ratusan Miliar Bisa Muspro, Jika Jalan Tetap Dilewati Kendaraan Tambun

Banyaknya pondok pesantren di Jember itu sudah sepatutnya dibuatkan payung regulasi yang mengakomodasi kebutuhan pesantren. Paling tidak, ada bentuk kehadiran pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pola pendidikan di pesantren. Baik dalam hal kedudukan maupun kebutuhan pesantren. Termasuk dukungan anggaran dan perlindungan.

Sekretaris Umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember Abd Hamid Pujiono menuturkan, berkaitan dengan usulan Raperda Pesantren pihaknya sangat menyambut baik hal itu. Akan tetapi, turunan dari UU tersebut harus melalui pembahasan secara detail dan terperinci. Agar kemudian pokok dari UU tersebut tidak sampai mengubah isi dari ajaran-ajaran yang ada di pondok pesantren itu sendiri. “Secara historis, sebenarnya pondok pesantren sudah berdiri sebelum sekolah-sekolah formal itu ada, dan pondok pesantren secara prinsip sudah mandiri dan independen,” ungkap Hamid.

Pihaknya menambahkan, Raperda tentang Pesantren itu nanti harus dibahas dengan melibatkan pimpinan dan tokoh-tokoh pesantren. Baik salaf maupun modern. Agar pokok turunan dari UU Pesantren tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pondok pesantren. “Mereka nanti harus dilibatkan, karena mereka yang tahu betul kondisi di lapangan. Tidak boleh nanti yang membahas ini dari mereka yang tidak paham dengan pondok pesantren atau dari golongan radikal,” imbuhnya.

Selain itu, Hamid mengatakan, lewat perda ini, diharapkan nantinya pemerintah ikut andil dalam mendukung kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Kemudian, UU ini tidak boleh mengubah konten dan isi. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan dari UU ini. Kemudian, sosialisasi terlebih dahulu kepada pesantren-pesantren agar mereka paham. “Seperti ma’had ali yang sudah ada di pondok-pondok pesantren yang mencetak santri yang level dan kapasitasnya setara dengan lulusan sekolah tinggi negeri lainnya. Nah, ini yang perlu di-support,” ungkapnya.

Kemudian, diharapkan pemerintah ikut melestarikan kitab-kitab salaf. Sebab, dia mengatakan, akhir-akhir ini banyak golongan yang ingin memperbarui atau mencetak kembali kitab salaf. “Saya mengkhawatirkan, justru pembaruan ini akan menghilangkan kitab-kitab salaf yang sudah banyak dikaji di pondok-pondok pesantren,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengurus Cabang Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Jember Muhammad Masykur Abdillah menjelaskan, pihaknya juga mengapresiasi usulan raperda tersebut. Sebab, dengan UU tersebut pondok pesantren tidak menjadi komunitas yang dinomorduakan. “Dengan adanya UU, citra pesantren mulai terangkat. Tetapi, juga harus siap dengan konsekuensinya,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/