alexametrics
23.5 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Minta Kaji Ulang Ujian Luring

FKKKS Bikin Lomba Cipta Puisi Anak Negeri

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan ujian penilaian akhir tahun (PAT) SMP yang rencananya berlangsung luring menuai pro dan kontra. Ada yang menilai, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP mengambil keputusan sepihak dan tidak mempertimbangkan kondisi pandemi. Selain itu, keputusan tersebut juga dianggap tidak berdasar karena tidak disertai perintah tertulis dari Dinas Pendidikan (Dispendik) atau Bupati Jember.

Ketua Forum Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur Ilham Wahyudi mengungkapkan, pelaksanaan PAT luring itu perlu dikaji ulang. Sebab, sebelumnya tidak ada imbauan atau edaran resmi dari Dispendik untuk melaksanakannya. Pemberitahuan hanya dibagikan melalui pesan berantai WhatsApp.

Guru honorer salah satu SMP di Jember ini mengungkapkan, dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa PAT dilakukan secara luring. Dasarnya adalah keputusan bupati bahwa PTM dapat dilakukan setelah Idul Fitri. “Pengumuman ini kan tidak resmi. Kecuali kalau ada surat edaran dari Dinas Pendidikan,” ungkap Ilham, kemarin (1/6).

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia menyatakan, jika PAT dilakukan secara luring, maka potensi penularan Covid-19 di kalangan pelajar akan tinggi. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya muncul klaster baru di kalangan siswa. “Apalagi guru-gurunya juga belum divaksin semua. Saya masih divaksin satu kali,” tuturnya.

Ilham merasa, PAT lebih aman dilakukan secara daring melalui Google Form. Mekanisme ini dapat meredam potensi penyebaran Covid-19 di kalangan pelajar. Selain itu, biaya yang dikeluarkan sekolah juga minim. “Kalau luring, sekolah keluar biaya untuk bayar soal-soalnya. Kalau daring cukup pakai Google Form. Lebih hemat. Apalagi ini juga dalam kondisi pandemi,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala SMP 1 Ambulu Edi Supranoto mengatakan, sejatinya mekanisme PAT ini sudah dirembuk dengan kepala sekolah lain melalui MKKS. Namun, pihaknya tidak berani menggelar PAT luring. Sebab, tidak ada surat edaran dari bupati atau Dispendik untuk melaksanakannya. “Sehingga kami akan melakukan PAT secara daring. Jika ada surat imbauan, maka kami ikuti,” katanya, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Edi mengaku telah menerima kiriman soal ujian PAT kelas VII, beberapa hari lalu. Untuk kelas VIII, ia masih belum mendapatkannya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan ujian penilaian akhir tahun (PAT) SMP yang rencananya berlangsung luring menuai pro dan kontra. Ada yang menilai, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP mengambil keputusan sepihak dan tidak mempertimbangkan kondisi pandemi. Selain itu, keputusan tersebut juga dianggap tidak berdasar karena tidak disertai perintah tertulis dari Dinas Pendidikan (Dispendik) atau Bupati Jember.

Ketua Forum Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur Ilham Wahyudi mengungkapkan, pelaksanaan PAT luring itu perlu dikaji ulang. Sebab, sebelumnya tidak ada imbauan atau edaran resmi dari Dispendik untuk melaksanakannya. Pemberitahuan hanya dibagikan melalui pesan berantai WhatsApp.

Guru honorer salah satu SMP di Jember ini mengungkapkan, dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa PAT dilakukan secara luring. Dasarnya adalah keputusan bupati bahwa PTM dapat dilakukan setelah Idul Fitri. “Pengumuman ini kan tidak resmi. Kecuali kalau ada surat edaran dari Dinas Pendidikan,” ungkap Ilham, kemarin (1/6).

Dia menyatakan, jika PAT dilakukan secara luring, maka potensi penularan Covid-19 di kalangan pelajar akan tinggi. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya muncul klaster baru di kalangan siswa. “Apalagi guru-gurunya juga belum divaksin semua. Saya masih divaksin satu kali,” tuturnya.

Ilham merasa, PAT lebih aman dilakukan secara daring melalui Google Form. Mekanisme ini dapat meredam potensi penyebaran Covid-19 di kalangan pelajar. Selain itu, biaya yang dikeluarkan sekolah juga minim. “Kalau luring, sekolah keluar biaya untuk bayar soal-soalnya. Kalau daring cukup pakai Google Form. Lebih hemat. Apalagi ini juga dalam kondisi pandemi,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala SMP 1 Ambulu Edi Supranoto mengatakan, sejatinya mekanisme PAT ini sudah dirembuk dengan kepala sekolah lain melalui MKKS. Namun, pihaknya tidak berani menggelar PAT luring. Sebab, tidak ada surat edaran dari bupati atau Dispendik untuk melaksanakannya. “Sehingga kami akan melakukan PAT secara daring. Jika ada surat imbauan, maka kami ikuti,” katanya, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Edi mengaku telah menerima kiriman soal ujian PAT kelas VII, beberapa hari lalu. Untuk kelas VIII, ia masih belum mendapatkannya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan ujian penilaian akhir tahun (PAT) SMP yang rencananya berlangsung luring menuai pro dan kontra. Ada yang menilai, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP mengambil keputusan sepihak dan tidak mempertimbangkan kondisi pandemi. Selain itu, keputusan tersebut juga dianggap tidak berdasar karena tidak disertai perintah tertulis dari Dinas Pendidikan (Dispendik) atau Bupati Jember.

Ketua Forum Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur Ilham Wahyudi mengungkapkan, pelaksanaan PAT luring itu perlu dikaji ulang. Sebab, sebelumnya tidak ada imbauan atau edaran resmi dari Dispendik untuk melaksanakannya. Pemberitahuan hanya dibagikan melalui pesan berantai WhatsApp.

Guru honorer salah satu SMP di Jember ini mengungkapkan, dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa PAT dilakukan secara luring. Dasarnya adalah keputusan bupati bahwa PTM dapat dilakukan setelah Idul Fitri. “Pengumuman ini kan tidak resmi. Kecuali kalau ada surat edaran dari Dinas Pendidikan,” ungkap Ilham, kemarin (1/6).

Dia menyatakan, jika PAT dilakukan secara luring, maka potensi penularan Covid-19 di kalangan pelajar akan tinggi. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya muncul klaster baru di kalangan siswa. “Apalagi guru-gurunya juga belum divaksin semua. Saya masih divaksin satu kali,” tuturnya.

Ilham merasa, PAT lebih aman dilakukan secara daring melalui Google Form. Mekanisme ini dapat meredam potensi penyebaran Covid-19 di kalangan pelajar. Selain itu, biaya yang dikeluarkan sekolah juga minim. “Kalau luring, sekolah keluar biaya untuk bayar soal-soalnya. Kalau daring cukup pakai Google Form. Lebih hemat. Apalagi ini juga dalam kondisi pandemi,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala SMP 1 Ambulu Edi Supranoto mengatakan, sejatinya mekanisme PAT ini sudah dirembuk dengan kepala sekolah lain melalui MKKS. Namun, pihaknya tidak berani menggelar PAT luring. Sebab, tidak ada surat edaran dari bupati atau Dispendik untuk melaksanakannya. “Sehingga kami akan melakukan PAT secara daring. Jika ada surat imbauan, maka kami ikuti,” katanya, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Edi mengaku telah menerima kiriman soal ujian PAT kelas VII, beberapa hari lalu. Untuk kelas VIII, ia masih belum mendapatkannya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/