JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus pengeroyokan sesama siswa di salah satu SMP negeri Desa Sarimulyo, Kecamatan Jombang, Selasa (29/3) kemarin, kian menambah buram wajah pendidikan di Kota Tembakau. Beberapa pekan sebelumnya, kasus-kasus serupa yang menyeret pelajar SMP juga kerap terjadi dengan berbagai motif.
Baca Juga :Â Siswa SMP di Jember Dikeroyok karena Adukan Temannya Bolos
Seperti kasus pelajar SMP asal Kecamatan Kaliwates yang dilaporkan ke polisi lantaran merekam adegan layaknya suami istri bersama pacarnya (24/3). Dan kasus pil koplo di salah satu SMP negeri di Kecamatan Patrang, Januari 2022 lalu.
Kasus yang pelakunya para bocah yang masih bau kencur ini sebenarnya disayangkan. Secara bersamaan, peran pihak sekolah dan lembaga terkait pun dipertanyakan. Sejauh mana pengawasan mereka hingga siswanya harus berurusan dengan hukum. “Dinas Pendidikan harus segera mengambil langkah tegas terhadap kasus-kasus di SMP ini. Jika tidak, memicu kasus-kasus berikutnya,” pinta Muhammad Hafidi, Ketua Komisi D DPRD Jember.
Menurut Hafidi, lemahnya pengawasan pihak sekolah itu misalnya terlihat dalam aksi pengeroyokan siswa. Mereka masih mengenakan seragam sekolah, saat jam kosong, dan dilakukan di lokasi yang tidak jauh dari sekolah.
Wakil rakyat yang juga pengasuh 5.000-an santri di lembaganya ini menilai, seorang guru sebagai pahlawan yang harus memberikan contoh baik bagi siswa dan memiliki tanggung jawab. Karenanya, langkah Dinas Pendidikan dinilai sangat menentukan dan dibutuhkan.
“Kalau cuma diarahkan tapi tanpa langkah tegas, percuma. Misalnya, dicopot kepala sekolahnya. Itu agar yang lain ada perhatian luar dalam terhadap anak-anak,” tambah Hafidi saat ditemui di rumahnya, Kecamatan Pakusari, (31/3) kemarin.
Dalam waktu dekat, pihaknya melalui Komisi D akan menjadwalkan pemanggilan kepada Dinas Pendidikan, kepala sekolah, beserta pihak terkait lainnya. “Kami akan evaluasi. Semua harus kami cek, di mana letak kesalahannya. Agar ke depan ada perbaikan,” tegasnya. (mau/c2/nur)