alexametrics
23 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Problem NUPTK Bisa Hambat Kesejahteraan Guru

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Masih adanya guru di Jember yang belum memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) menjadi masalah tersendiri yang harus dirampungkan segera oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan terkait. Sebab, hal ini berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan mereka. Dampaknya, jika guru tidak memiliki NUPTK, maka mereka tidak bisa mendapat tunjangan profesi guru (TPP) alias sertifikasi.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono mengungkapkan, permasalahan NUPTK sebenarnya sudah lama. Sejak akhir pemerintahan MZA Djalal hingga Faida. Persoalan itu menjadi masalah klasik yang tak kunjung selesai. Sebab, persyaratan NUPTK mengacu pada aturan lama. Yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.

Menurut Supriyono, syarat yang tidak berubah sedari dulu adalah status guru harus dibuktikan oleh surat pengangkatan oleh lembaga, menunggu dua tahun dalam masa pengabdian, serta memiliki kualifikasi ijazah minimal S-1 atau D-4. Selain itu, harus ada surat pengantar dari kepala daerah. “Guru memang diangkat oleh kepala sekolah, tapi harus ada SK bupati. Dari zamannya Bupati Jalal dan Faida, memang tidak ada,” bebernya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki sertifikat pendidik yang menjadi penanda bahwa guru itu profesional. Dan untuk mendapat sertifikat, guru harus mengikuti sertifikasi yang salah satu syarat di dalamnya adalah memiliki NUPTK. “NUPTK itu ada kalau ada SK bupati. Padahal PP Nomor 48 melarang bupati mengangkat dan memberikan SK. Inilah yang terjadi benturan hukum. Menurut saya, secara hukum harusnya undang-undang lebih kuat ketimbang PP,” jelasnya.

Namun, di era bupati saat ini, permasalahan itu sudah teratasi. Guru akan mendapatkan SK yang bisa menjadi dasar mengusulkan NUPTK. Dengan begitu, ke depan, guru yang telah mendapat NUPTK bisa mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) atau program sertifikasi. “Kalau sesuai dengan permintaan kami, SK yang dibuat itu bisa menjadi syarat mengajukan NUPTK atau mengikuti sertifikasi,” paparnya.

Supriyono menambahkan, setelah terbitnya SK itu, nama guru secara otomatis akan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Nantinya, data itu bisa menjadi jalan bagi guru dalam mendaftar atau mengikuti rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. “Kami sudah menyampaikan bahwa teman-teman GTT membutuhkan SK bukan SP (surat penugasan, Red). Dan bupati sudah menjanjikan bakal menerbitkan SK,” pungkasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Masih adanya guru di Jember yang belum memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) menjadi masalah tersendiri yang harus dirampungkan segera oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan terkait. Sebab, hal ini berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan mereka. Dampaknya, jika guru tidak memiliki NUPTK, maka mereka tidak bisa mendapat tunjangan profesi guru (TPP) alias sertifikasi.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono mengungkapkan, permasalahan NUPTK sebenarnya sudah lama. Sejak akhir pemerintahan MZA Djalal hingga Faida. Persoalan itu menjadi masalah klasik yang tak kunjung selesai. Sebab, persyaratan NUPTK mengacu pada aturan lama. Yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.

Menurut Supriyono, syarat yang tidak berubah sedari dulu adalah status guru harus dibuktikan oleh surat pengangkatan oleh lembaga, menunggu dua tahun dalam masa pengabdian, serta memiliki kualifikasi ijazah minimal S-1 atau D-4. Selain itu, harus ada surat pengantar dari kepala daerah. “Guru memang diangkat oleh kepala sekolah, tapi harus ada SK bupati. Dari zamannya Bupati Jalal dan Faida, memang tidak ada,” bebernya.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki sertifikat pendidik yang menjadi penanda bahwa guru itu profesional. Dan untuk mendapat sertifikat, guru harus mengikuti sertifikasi yang salah satu syarat di dalamnya adalah memiliki NUPTK. “NUPTK itu ada kalau ada SK bupati. Padahal PP Nomor 48 melarang bupati mengangkat dan memberikan SK. Inilah yang terjadi benturan hukum. Menurut saya, secara hukum harusnya undang-undang lebih kuat ketimbang PP,” jelasnya.

Namun, di era bupati saat ini, permasalahan itu sudah teratasi. Guru akan mendapatkan SK yang bisa menjadi dasar mengusulkan NUPTK. Dengan begitu, ke depan, guru yang telah mendapat NUPTK bisa mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) atau program sertifikasi. “Kalau sesuai dengan permintaan kami, SK yang dibuat itu bisa menjadi syarat mengajukan NUPTK atau mengikuti sertifikasi,” paparnya.

Supriyono menambahkan, setelah terbitnya SK itu, nama guru secara otomatis akan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Nantinya, data itu bisa menjadi jalan bagi guru dalam mendaftar atau mengikuti rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. “Kami sudah menyampaikan bahwa teman-teman GTT membutuhkan SK bukan SP (surat penugasan, Red). Dan bupati sudah menjanjikan bakal menerbitkan SK,” pungkasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Masih adanya guru di Jember yang belum memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) menjadi masalah tersendiri yang harus dirampungkan segera oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan terkait. Sebab, hal ini berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan mereka. Dampaknya, jika guru tidak memiliki NUPTK, maka mereka tidak bisa mendapat tunjangan profesi guru (TPP) alias sertifikasi.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono mengungkapkan, permasalahan NUPTK sebenarnya sudah lama. Sejak akhir pemerintahan MZA Djalal hingga Faida. Persoalan itu menjadi masalah klasik yang tak kunjung selesai. Sebab, persyaratan NUPTK mengacu pada aturan lama. Yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.

Menurut Supriyono, syarat yang tidak berubah sedari dulu adalah status guru harus dibuktikan oleh surat pengangkatan oleh lembaga, menunggu dua tahun dalam masa pengabdian, serta memiliki kualifikasi ijazah minimal S-1 atau D-4. Selain itu, harus ada surat pengantar dari kepala daerah. “Guru memang diangkat oleh kepala sekolah, tapi harus ada SK bupati. Dari zamannya Bupati Jalal dan Faida, memang tidak ada,” bebernya.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki sertifikat pendidik yang menjadi penanda bahwa guru itu profesional. Dan untuk mendapat sertifikat, guru harus mengikuti sertifikasi yang salah satu syarat di dalamnya adalah memiliki NUPTK. “NUPTK itu ada kalau ada SK bupati. Padahal PP Nomor 48 melarang bupati mengangkat dan memberikan SK. Inilah yang terjadi benturan hukum. Menurut saya, secara hukum harusnya undang-undang lebih kuat ketimbang PP,” jelasnya.

Namun, di era bupati saat ini, permasalahan itu sudah teratasi. Guru akan mendapatkan SK yang bisa menjadi dasar mengusulkan NUPTK. Dengan begitu, ke depan, guru yang telah mendapat NUPTK bisa mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) atau program sertifikasi. “Kalau sesuai dengan permintaan kami, SK yang dibuat itu bisa menjadi syarat mengajukan NUPTK atau mengikuti sertifikasi,” paparnya.

Supriyono menambahkan, setelah terbitnya SK itu, nama guru secara otomatis akan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Nantinya, data itu bisa menjadi jalan bagi guru dalam mendaftar atau mengikuti rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. “Kami sudah menyampaikan bahwa teman-teman GTT membutuhkan SK bukan SP (surat penugasan, Red). Dan bupati sudah menjanjikan bakal menerbitkan SK,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/