LKBHI IAIN Jember Turun ke Desa Mumbulsari Beri Pemahaman Hukum Warga

Muhaimin for Radar Jember PENYULUHAN HUKUM: Kegiatan sosialisasi hukum yang diselenggarakan oleh (LKBHI) IAIN Jember di Mumbulsari.

RADARJEMBER.ID-Rendahnya pemahaman hukum masyarakat  menggerakkan  Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LKBHI) IAIN Jember turun ke desa. Mereka datang ke Kecamatan memberikan penyuluhan. Selain warga miskin, juga para perangkat desa.

IKLAN

Direktur LKBHI IAIN Jember Martoyo mengatakan  kegiatan itu merupakan  kerja sama  dengan  Kementerian Hukum dan HAM Jawa timur. Tujuannya untuk monitoring dan  evaluasi  kegiatan bantuan hukum diberikan Organisasi Bantuan Hukum (OBH). “Salah satunya adalah LKBHI IAIN Jember,” katanya.

Untuk itu, Pejabat Kemenkumham Jatim juga ikut datang memastikan  apakah program bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu sudah berjalan. Yakni sesuai dengan peraturan dan  tepat sasaran. “Karena  dana yang digunakan dari negara yang harus dipertanggungjawabkan secara publik,” tambahnya.

Selain itu, lanjut dosen Fakultas Syariah itu, juga untuk  menegaskan  bahwa negara hadir dalam menjamin keadilan dan prinsip persamaan di depan hukum. “Keadilan tidak hanya bisa diakses oleh orang kaya,” tegasnya.

Namun masyarakat miskin juga memperoleh hak  sama dalam mendapatkan keadilan. Yakni dengan menerima bantuan hukum ketika menghadapi kasus hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.

Perlindungan hukum itu, lanjut dia,  missal ketika menjadi pelaku memastikan bahwa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan sanksi yang melebihi dari perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan

Penyuluhan itu mendapat apresiasi dari Kepala Divisi Pelayanan dan Bantuan Hukum Kemenkumham Jatim, Yusuf Affan. Sebab, LKBHI IAIN Jember menjalankan program bantuan hukum tepat sasaran. “Tingkat penyerapan dana yang maksimal dan implementasinya yang tidak menyalahi prosedur dan mekanisme,” terangnya.

Sementara itu, Muhaimin, sekretaris LKBHI IAIN Jember menambahkan Mumbulsari merupakan desa binaan. Kegiatannya meliputi  pemberdayaan dan pendampingan hukum. “Jenis perkara yang dibantu meliputi kasus pidana, perdata, atau PTUN,” paparnya.

Selain itu,  kegiatan lainnya  juga meliputi kasus yang diselesaikan di lembaga peradilan  maupun kasus yang dilaksanakan dan diselesaikan di luar peradilan. Seperti melalui jalur mediasi. “Selain penyuluhan, juga  konsultasi hukum,” tandasnya.

Reporter : Bagus Supriadi
Editor : M. Shodiq Syarif
Editor Bahasa: Yerri A Aji

Reporter :

Fotografer :

Editor :