alexametrics
29.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

UN Dihapus, Perlu Standardisasi Kelulusan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak Kementerian Pendidikan memutuskan menghapus Ujian Nasional (UN) dan menyerahkan wewenang kelulusan siswa ke masing-masing sekolah, maka sudah tidak ada lagi campur tangan pemerintah untuk terlibat dalam memutuskan lulus tidaknya siswa. Hanya saja, kebijakan ini perlu diikuti petunjuk teknis lanjutan agar ada standardisasi kelulusan yang dipakai rujukan sekolah.

Sebenarnya, sejumlah pihak menilai penghapusan UN itu sebagai keputusan yang tepat. Terlebih, di situasi darurat seperti saat ini. Namun, jika seluruh wewenang itu dilimpahkan ke sekolah tanpa ada ketentuan baku yang berlaku menyeluruh, dikhawatirkan justru menyulitkan siswa di kemudian hari. Terutama untuk pelajar SMA-SMK atau setaranya.

Bagi mereka yang lulus dan langsung bekerja, tidak menjadi masalah. Namun, bagi yang hendak melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri (PTN) persoalannya berbeda. Sebab, setiap tahun, PTN membuka tes seleksi dengan bermacam jalur yang menjadi pilihan bagi calon mahasiswa. “Sebenarnya, pemerintah bisa berperan dalam standardisasi penilaian melalui keputusan menteri,” kata Prof Dafik, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ia membenarkan, pemerintah memang tidak mengambil peran sebagai examiner atau penguji kelulusan siswa. Namun, kata dia, bukan berarti standar penilaian menjadi tidak valid. Sehingga, menurutnya, harus ada standardisasi penilaian yang bisa menjadi acuan bagi penyelenggara pendidikan. Hal itu untuk menyeragamkan sebagai ketentuan baku.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak Kementerian Pendidikan memutuskan menghapus Ujian Nasional (UN) dan menyerahkan wewenang kelulusan siswa ke masing-masing sekolah, maka sudah tidak ada lagi campur tangan pemerintah untuk terlibat dalam memutuskan lulus tidaknya siswa. Hanya saja, kebijakan ini perlu diikuti petunjuk teknis lanjutan agar ada standardisasi kelulusan yang dipakai rujukan sekolah.

Sebenarnya, sejumlah pihak menilai penghapusan UN itu sebagai keputusan yang tepat. Terlebih, di situasi darurat seperti saat ini. Namun, jika seluruh wewenang itu dilimpahkan ke sekolah tanpa ada ketentuan baku yang berlaku menyeluruh, dikhawatirkan justru menyulitkan siswa di kemudian hari. Terutama untuk pelajar SMA-SMK atau setaranya.

Bagi mereka yang lulus dan langsung bekerja, tidak menjadi masalah. Namun, bagi yang hendak melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri (PTN) persoalannya berbeda. Sebab, setiap tahun, PTN membuka tes seleksi dengan bermacam jalur yang menjadi pilihan bagi calon mahasiswa. “Sebenarnya, pemerintah bisa berperan dalam standardisasi penilaian melalui keputusan menteri,” kata Prof Dafik, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Ia membenarkan, pemerintah memang tidak mengambil peran sebagai examiner atau penguji kelulusan siswa. Namun, kata dia, bukan berarti standar penilaian menjadi tidak valid. Sehingga, menurutnya, harus ada standardisasi penilaian yang bisa menjadi acuan bagi penyelenggara pendidikan. Hal itu untuk menyeragamkan sebagai ketentuan baku.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak Kementerian Pendidikan memutuskan menghapus Ujian Nasional (UN) dan menyerahkan wewenang kelulusan siswa ke masing-masing sekolah, maka sudah tidak ada lagi campur tangan pemerintah untuk terlibat dalam memutuskan lulus tidaknya siswa. Hanya saja, kebijakan ini perlu diikuti petunjuk teknis lanjutan agar ada standardisasi kelulusan yang dipakai rujukan sekolah.

Sebenarnya, sejumlah pihak menilai penghapusan UN itu sebagai keputusan yang tepat. Terlebih, di situasi darurat seperti saat ini. Namun, jika seluruh wewenang itu dilimpahkan ke sekolah tanpa ada ketentuan baku yang berlaku menyeluruh, dikhawatirkan justru menyulitkan siswa di kemudian hari. Terutama untuk pelajar SMA-SMK atau setaranya.

Bagi mereka yang lulus dan langsung bekerja, tidak menjadi masalah. Namun, bagi yang hendak melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri (PTN) persoalannya berbeda. Sebab, setiap tahun, PTN membuka tes seleksi dengan bermacam jalur yang menjadi pilihan bagi calon mahasiswa. “Sebenarnya, pemerintah bisa berperan dalam standardisasi penilaian melalui keputusan menteri,” kata Prof Dafik, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Ia membenarkan, pemerintah memang tidak mengambil peran sebagai examiner atau penguji kelulusan siswa. Namun, kata dia, bukan berarti standar penilaian menjadi tidak valid. Sehingga, menurutnya, harus ada standardisasi penilaian yang bisa menjadi acuan bagi penyelenggara pendidikan. Hal itu untuk menyeragamkan sebagai ketentuan baku.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/