Radar Jember - Berakhirnya tahun 2025, sejumlah catatan muncul dari dewan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program di lapangan.
Evaluasi ini tidak semata mencari kekurangan, tetapi menjadi ruang memberi masukan agar roda pemerintahan berjalan lebih rapi dan efektif.
DPRD menilai banyak capaian positif yang dilakukan Pemkab Jember, tetapi tidak sedikit pula pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara serius.
Refleksi akhir tahun ini diharapkan menjadi pijakan perbaikan tata kelola pemerintahan pada 2026.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyebut, ada beberapa catatan. Di antaranya penyelesaian regulasi daerah yang hingga akhir tahun masih belum tuntas.
Beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), baik inisiatif DPRD maupun eksekutif, sebenarnya telah rampung di tahap pembahasan dan tinggal menunggu pengesahan.
Namun, sebagian masih terkendala evaluasi biro hukum provinsi serta perbaikan substansi, seperti Raperda Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta penyelenggaraan pendidikan.
“Ada beberapa Perda yang tinggal menunggu evaluasi biro hukum provinsi, setelah itu bisa segera disahkan,” ujarnya.
Selain regulasi, Widarto menyoroti aspek pengawasan dan tata kelola program pemerintah daerah.
Menurutnya, banyak program yang memiliki tujuan baik, namun pelaksanaannya masih lemah karena melibatkan lintas OPD sehingga rawan persoalan administrasi.
Ia mencontohkan program-program kolaboratif yang perlu manajemen lebih rapi agar tidak memunculkan temuan.
“Program lintas OPD seperti Bunga Desaku, Apel Sholawat dan lainnya, ini rawan. Sehingga tata kelolanya harus baik agar tidak menurunkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Catatan lain yang disampaikan adalah pelaksanaan proyek fisik yang hingga mendekati akhir tahun belum rampung.
Politisi PDIP ini menilai, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan maupun pelaksanaan.
Padahal anggaran telah disiapkan sejak awal. Ia mengingatkan agar keterlambatan seperti ini tidak terus berulang.
“Harusnya pertengahan sudah selesai. Tapi ternyata banyak yang belum rampung. Bahkan ada papan proyek yang sudah terpasang tapi pekerjaannya belum berjalan, berarti ada yang salah dalam prosesnya (perencanaan hingga pelaksanaan, Red),” tegasnya.
Pihaknya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran yang dinilai belum optimal sebagai stimulus ekonomi daerah.
Widarto mengaku pesimistis serapan APBD 2025 bisa mencapai 90 persen, padahal di tengah kondisi ekonomi masyarakat, anggaran daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara optimalisasi PAD dan percepatan belanja pembangunan.
Ke depan, Widarto meminta Pemkab Jember lebih cermat menyelaraskan program daerah dengan kebijakan prioritas pemerintah pusat.
Sehingga tak hanya baik secara program namun juga cermat dalam pelaksanaannya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh