"Kami mengira Senin lalu, KUA PPAS sudah selesai. Ternyata masih ada lima OPD yang belum selesai. Kami pun berharap, agar KUA PPAS dan Raperda APBD segera diajukan," kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni.
Politisi PDIP itu menyebut, kerja OPD yang belum selesai sebelumnya lantaran mereka belum melakukan koordinasi dengan Bupati Jember. "Bupati harus tegas dan fokus menyelesaikan KUA PPAS serta draf APBD. Setelah diajukan, tentu akan diagendakan melalui badan musyawarah," imbuhnya.
Tabroni mengingatkan agar input data, penyusunan KUA PPAS, serta penyusunan APBD benar-benar mempertimbangkan program-program sesuai kebutuhan. "Bagaimanapun, penanganan wabah korona tetap menjadi hal penting. Kemudian, program yang dapat membangkitkan perekonomian warga juga menjadi kebutuhan di masa sekarang ini," paparnya.
Apabila dalam penyusunan KUA PPAS serta draf APBD nanti banyak berisi program yang tidak sesuai kebutuhan, menurut Tabroni, kondisi tersebut bisa saja memperlambat pembahasan APBD Jember tahun ini. "Kalau program-program yang masuk banyak yang di luar prioritas, saya kira bisa banyak perubahan. Kalau ingin cepat, maka program-program prioritas yang diutamakan," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim sempat menyebutkan, gambaran APBD Jember diperkirakan sebesar Rp 4,4 Triliun. Anggaran itu akan dibahas rencana penggunaannya melalui KUA PPAS sebelum membahas APBD.
Proyeksi APBD Jember Rp 4,4 T itu, digambarkan dalam KUA PPAS yang masih disusun. Dalam KUA PPAS sementara itulah, menurut Halim, telah ada gambaran. "APBD Jember 2021 diprediksi sebesar Rp 4,4 T. Ini berdasar hasil rapat dengan bupati serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," katanya.
Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti Editor : Radar Digital