Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Saran dari Warga Terus Diharapkan, Pelayanan Adminduk Harus Cepat dan Responsif

S
Penulis: Safitri❯

 


Advertisement

 

HARUS MELAYANI DENGAN PRIMA: Bupati Jember Hendy Siswanto (kiri) ketika meninjau pelayanan administrasi di Kelurahan Wirolegi, Sumbersari, beberapa waktu lalu. Pelayanan adminduk menjadi prioritas
HARUS MELAYANI DENGAN PRIMA: Bupati Jember Hendy Siswanto (kiri) ketika meninjau pelayanan administrasi di Kelurahan Wirolegi, Sumbersari, beberapa waktu lalu. Pelayanan adminduk menjadi prioritas
 

SUMBERSARI, Radar Jember – Pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di tingkat desa dan kelurahan terus menjadi perhatian Bupati Jember Hendy Siswanto. Sebab, salah satu pelayanan dasar bagi warga mengenai data kependudukan itu harus responsif.

Advertisement

Layanan, sistem, fasilitas, sarana dan prasarana, hingga kemudahan bagi warga terus jadi perhatian. Bupati Hendy mengakui bahwa pelayanan adminduk di sejumlah desa atau kelurahan belum prima 100 persen. Masih belum maksimal sepenuhnya. Meski begitu, pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memprioritaskan.

Peningkatan kualitas pelayanan jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten sampai pemerintah desa sekalipun. Dia menambahkan, seluruh pejabat ASN tak boleh memperlambat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Tentunya masukan, saran, dan kritik dari masyarakat masih kami perlukan. Sebab, saran itu juga untuk sarana membangun pelayanan kami agar lebih baik ke depan. Yang kurang apa, agar segera diperbaiki lagi,” ungkapnya.

Advertisement

Bupati Hendy menyebut, ASN yang bertugas harus responsif dan cepat dalam hal pelayanan. Melayani warga, terlebih urusan adminduk, menjadi hal yang utama di tingkat desa dan kelurahan.

“Tidak mungkin Pemkab Jember melakukan sesuatu yang memperlambat pelayanan. Tidak sama sekali. Itu bukan zamannya. Jadi, harus responsif, cepat, dan tepat melayani masyarakat,” tegasnya.

Bupati Hendy menambahkan, sebagai ASN sudah seharusnya memberikan layanan prima. Layanan adminduk itu juga perlu didukung dengan sistem digitalisasi yang gencar diterapkan pada tata kelola pemerintahan.

“Hal itu memudahkan akses masyarakat. Terutama dalam tertib adminduk. Jadi, masyarakat bisa mengurus dengan efisien, fleksibel, murah, mudah, serta cepat,” pungkasnya. (c2/bud)

 

Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer