alexametrics
23.4 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Kebijakan Ada, Implementasi Tumpul

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tantangan sekolah inklusi memang begitu rumit. Mulai dari kebijakan, implementasi kebijakan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Padahal, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Turunannya, juga ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 69 Tahun 2017.

Regulasi itu menjelaskan, negara atau pemerintah wajib hadir dalam memberikan jaminan kepada para penyandang disabilitas untuk mengatur adanya sekolah inklusi. “Namun, pada tataran implementasi kebijakan, belum ada pemenuhan tenaga guru yang mumpuni,” terang Asrorul Mais, dosen yang sekaligus aktivis difabel tersebut, saat dihubungi Jawa Pos Radar Jember, belum lama ini.

Warga Perum Villa Indah Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, itu mengungkapkan, pada zaman pemerintahan Bupati Jember MZA Djalal, setiap kecamatan memiliki dua SD inklusi. Bahkan ada juga yang tiga. Namun, hingga saat ini, sangat minim sekolah yang memiliki tenaga pengajar yang khusus mendidik anak berkebutuhan khusus (ABK).

Mobile_AP_Rectangle 2

Problemnya, kata Mais, ketika ketersediaan tenaga guru tidak ada, serta tak ditunjang dengan sarana dan prasarana pendukung, pihak sekolah terpaksa menerima siswa difabel agar tidak dikatakan menolak disabilitas. “Siswa disabilitas ditampung dalam satu kelas. Namun pembelajaran tidak optimal,” ungkapnya.

Belum lagi, keberadaan sekolah inklusi masih jenjang SD. Belum ada SMP dan SMA yang ditunjuk oleh pemerintah. “Pertanyaan besarnya, mau dikemanakan mereka? Padahal program pemerintah wajib belajar sembilan tahun,” jelasnya.

Lantaran tiadanya SMP atau SMA inklusi itu, setelah lulus SD, ada siswa yang kembali ke sekolah luar biasa (SLB). Ada juga yang ke swasta yang mau menerima penyandang disabilitas. Dia justru mengapresiasi sekolah swasta yang malah eksis, meski tidak ditunjuk oleh pemerintah. “Meski minim, tapi mau menampung. SMP negeri yang ada malah belum,” ujar Wakil Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI Argopuro Jember itu.

Ketua Dewan Pembina Persatuan Penyandang Cacat (Perpenca) Jember tersebut mengaku sempat senang dengan adanya zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) beberapa tahun belakangan ini. Dia berpikir, siapa pun anak di radius dekat sekolah bisa diterima tanpa terkecuali. Termasuk anak difabel. Namun pada praktiknya, ternyata tidak seperti itu.

Di sisi lain, harapan penyandang disabilitas kembali tumbuh ketika pemerintah bersama DPRD mengesahkan Perda Nomor 7 Tahun 2016, disusul Perbup Nomor 69 Tahun 2017 yang mengatur tentang  perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Setidaknya, dua tahun setelah diberlakukannya regulasi tersebut, ada akselerasi pemenuhan hak warga difabel, termasuk di bidang pendidikan. Namun nyatanya, implementasi perda masih belum riil hingga kini. “Saya selaku pendidik mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikannya,” tegasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tantangan sekolah inklusi memang begitu rumit. Mulai dari kebijakan, implementasi kebijakan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Padahal, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Turunannya, juga ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 69 Tahun 2017.

Regulasi itu menjelaskan, negara atau pemerintah wajib hadir dalam memberikan jaminan kepada para penyandang disabilitas untuk mengatur adanya sekolah inklusi. “Namun, pada tataran implementasi kebijakan, belum ada pemenuhan tenaga guru yang mumpuni,” terang Asrorul Mais, dosen yang sekaligus aktivis difabel tersebut, saat dihubungi Jawa Pos Radar Jember, belum lama ini.

Warga Perum Villa Indah Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, itu mengungkapkan, pada zaman pemerintahan Bupati Jember MZA Djalal, setiap kecamatan memiliki dua SD inklusi. Bahkan ada juga yang tiga. Namun, hingga saat ini, sangat minim sekolah yang memiliki tenaga pengajar yang khusus mendidik anak berkebutuhan khusus (ABK).

Problemnya, kata Mais, ketika ketersediaan tenaga guru tidak ada, serta tak ditunjang dengan sarana dan prasarana pendukung, pihak sekolah terpaksa menerima siswa difabel agar tidak dikatakan menolak disabilitas. “Siswa disabilitas ditampung dalam satu kelas. Namun pembelajaran tidak optimal,” ungkapnya.

Belum lagi, keberadaan sekolah inklusi masih jenjang SD. Belum ada SMP dan SMA yang ditunjuk oleh pemerintah. “Pertanyaan besarnya, mau dikemanakan mereka? Padahal program pemerintah wajib belajar sembilan tahun,” jelasnya.

Lantaran tiadanya SMP atau SMA inklusi itu, setelah lulus SD, ada siswa yang kembali ke sekolah luar biasa (SLB). Ada juga yang ke swasta yang mau menerima penyandang disabilitas. Dia justru mengapresiasi sekolah swasta yang malah eksis, meski tidak ditunjuk oleh pemerintah. “Meski minim, tapi mau menampung. SMP negeri yang ada malah belum,” ujar Wakil Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI Argopuro Jember itu.

Ketua Dewan Pembina Persatuan Penyandang Cacat (Perpenca) Jember tersebut mengaku sempat senang dengan adanya zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) beberapa tahun belakangan ini. Dia berpikir, siapa pun anak di radius dekat sekolah bisa diterima tanpa terkecuali. Termasuk anak difabel. Namun pada praktiknya, ternyata tidak seperti itu.

Di sisi lain, harapan penyandang disabilitas kembali tumbuh ketika pemerintah bersama DPRD mengesahkan Perda Nomor 7 Tahun 2016, disusul Perbup Nomor 69 Tahun 2017 yang mengatur tentang  perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Setidaknya, dua tahun setelah diberlakukannya regulasi tersebut, ada akselerasi pemenuhan hak warga difabel, termasuk di bidang pendidikan. Namun nyatanya, implementasi perda masih belum riil hingga kini. “Saya selaku pendidik mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikannya,” tegasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tantangan sekolah inklusi memang begitu rumit. Mulai dari kebijakan, implementasi kebijakan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Padahal, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Turunannya, juga ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 69 Tahun 2017.

Regulasi itu menjelaskan, negara atau pemerintah wajib hadir dalam memberikan jaminan kepada para penyandang disabilitas untuk mengatur adanya sekolah inklusi. “Namun, pada tataran implementasi kebijakan, belum ada pemenuhan tenaga guru yang mumpuni,” terang Asrorul Mais, dosen yang sekaligus aktivis difabel tersebut, saat dihubungi Jawa Pos Radar Jember, belum lama ini.

Warga Perum Villa Indah Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, itu mengungkapkan, pada zaman pemerintahan Bupati Jember MZA Djalal, setiap kecamatan memiliki dua SD inklusi. Bahkan ada juga yang tiga. Namun, hingga saat ini, sangat minim sekolah yang memiliki tenaga pengajar yang khusus mendidik anak berkebutuhan khusus (ABK).

Problemnya, kata Mais, ketika ketersediaan tenaga guru tidak ada, serta tak ditunjang dengan sarana dan prasarana pendukung, pihak sekolah terpaksa menerima siswa difabel agar tidak dikatakan menolak disabilitas. “Siswa disabilitas ditampung dalam satu kelas. Namun pembelajaran tidak optimal,” ungkapnya.

Belum lagi, keberadaan sekolah inklusi masih jenjang SD. Belum ada SMP dan SMA yang ditunjuk oleh pemerintah. “Pertanyaan besarnya, mau dikemanakan mereka? Padahal program pemerintah wajib belajar sembilan tahun,” jelasnya.

Lantaran tiadanya SMP atau SMA inklusi itu, setelah lulus SD, ada siswa yang kembali ke sekolah luar biasa (SLB). Ada juga yang ke swasta yang mau menerima penyandang disabilitas. Dia justru mengapresiasi sekolah swasta yang malah eksis, meski tidak ditunjuk oleh pemerintah. “Meski minim, tapi mau menampung. SMP negeri yang ada malah belum,” ujar Wakil Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI Argopuro Jember itu.

Ketua Dewan Pembina Persatuan Penyandang Cacat (Perpenca) Jember tersebut mengaku sempat senang dengan adanya zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) beberapa tahun belakangan ini. Dia berpikir, siapa pun anak di radius dekat sekolah bisa diterima tanpa terkecuali. Termasuk anak difabel. Namun pada praktiknya, ternyata tidak seperti itu.

Di sisi lain, harapan penyandang disabilitas kembali tumbuh ketika pemerintah bersama DPRD mengesahkan Perda Nomor 7 Tahun 2016, disusul Perbup Nomor 69 Tahun 2017 yang mengatur tentang  perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Setidaknya, dua tahun setelah diberlakukannya regulasi tersebut, ada akselerasi pemenuhan hak warga difabel, termasuk di bidang pendidikan. Namun nyatanya, implementasi perda masih belum riil hingga kini. “Saya selaku pendidik mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikannya,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/