22.9 C
Jember
Tuesday, 7 February 2023

Aset Desa Wajib Tercatat dalam Sipades

Mobile_AP_Rectangle 1

SLAWU, Radar Jember – Desa menjadi bagian terkecil dari pemerintahan dan perlu pengawasan dalam menjalankan pembangunan. Kepemilikan aset desa juga harus terkontrol dan saat ini seluruh desa termasuk di Jember mulai digalakkan penggunaan aplikasi Sipades untuk menginventarisasi aset desa. Hal itu terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga langsung melakukan monitoring.

BACA JUGA : Pelajar Bunuh Pelajar Ditangkap Polisi

Bupati Jember Hendy Siswanto sebelumnya telah memberikan wejangan kepada para kades terkait pengelolaan keuangan desa. Sebab, KPK sudah mulai turun langsung ke tiap-tiap desa untuk melalukan pengawasan, melalui inspektorat hingga kepolisian. Hal itu dilakukan agar tidak ada kebobolan data yang berkaitan dengan aset desa, sehingga juga perlu dirapikan. “KPK akan segera memantau langsung ke desa. Kades harus jeli soal database desa,” ucapnya saat menutup kursus kepemimpinan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kades Angkatan 1 tahun 2022 Pemkab Jember, Sabtu (26/11), di Secaba Rindam V Brawijaya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Diketahui bahwa bimbingan teknis (bimtek) terkait penggunaan aplikasi Sipades sudah diberikan kepada seluruh desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Jember. Untuk menindaklanjuti, monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan untuk memastikan setiap desa sudah menggunakan aplikasi Sipades serta mencatat dan menginput data-data yang diharuskan. Mulai dari aset yang masih ada sampai yang hilang atau tidak ditemukan.

Kepala Inspektorat Jember Ratno Cahyadi Sembodo menjelaskan bahwa KPK telah memberikan arahan terkait program pengelolaan aset desa. Sebagai langkah lanjutan, monev pengelolaan aset desa berbasis aplikasi (Sipades) tengah dilakukan kepada 226 desa di Jember. Dari 28 sampai 30 November nanti di SMPN 7 Jember.

- Advertisement -

SLAWU, Radar Jember – Desa menjadi bagian terkecil dari pemerintahan dan perlu pengawasan dalam menjalankan pembangunan. Kepemilikan aset desa juga harus terkontrol dan saat ini seluruh desa termasuk di Jember mulai digalakkan penggunaan aplikasi Sipades untuk menginventarisasi aset desa. Hal itu terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga langsung melakukan monitoring.

BACA JUGA : Pelajar Bunuh Pelajar Ditangkap Polisi

Bupati Jember Hendy Siswanto sebelumnya telah memberikan wejangan kepada para kades terkait pengelolaan keuangan desa. Sebab, KPK sudah mulai turun langsung ke tiap-tiap desa untuk melalukan pengawasan, melalui inspektorat hingga kepolisian. Hal itu dilakukan agar tidak ada kebobolan data yang berkaitan dengan aset desa, sehingga juga perlu dirapikan. “KPK akan segera memantau langsung ke desa. Kades harus jeli soal database desa,” ucapnya saat menutup kursus kepemimpinan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kades Angkatan 1 tahun 2022 Pemkab Jember, Sabtu (26/11), di Secaba Rindam V Brawijaya.

Diketahui bahwa bimbingan teknis (bimtek) terkait penggunaan aplikasi Sipades sudah diberikan kepada seluruh desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Jember. Untuk menindaklanjuti, monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan untuk memastikan setiap desa sudah menggunakan aplikasi Sipades serta mencatat dan menginput data-data yang diharuskan. Mulai dari aset yang masih ada sampai yang hilang atau tidak ditemukan.

Kepala Inspektorat Jember Ratno Cahyadi Sembodo menjelaskan bahwa KPK telah memberikan arahan terkait program pengelolaan aset desa. Sebagai langkah lanjutan, monev pengelolaan aset desa berbasis aplikasi (Sipades) tengah dilakukan kepada 226 desa di Jember. Dari 28 sampai 30 November nanti di SMPN 7 Jember.

SLAWU, Radar Jember – Desa menjadi bagian terkecil dari pemerintahan dan perlu pengawasan dalam menjalankan pembangunan. Kepemilikan aset desa juga harus terkontrol dan saat ini seluruh desa termasuk di Jember mulai digalakkan penggunaan aplikasi Sipades untuk menginventarisasi aset desa. Hal itu terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga langsung melakukan monitoring.

BACA JUGA : Pelajar Bunuh Pelajar Ditangkap Polisi

Bupati Jember Hendy Siswanto sebelumnya telah memberikan wejangan kepada para kades terkait pengelolaan keuangan desa. Sebab, KPK sudah mulai turun langsung ke tiap-tiap desa untuk melalukan pengawasan, melalui inspektorat hingga kepolisian. Hal itu dilakukan agar tidak ada kebobolan data yang berkaitan dengan aset desa, sehingga juga perlu dirapikan. “KPK akan segera memantau langsung ke desa. Kades harus jeli soal database desa,” ucapnya saat menutup kursus kepemimpinan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kades Angkatan 1 tahun 2022 Pemkab Jember, Sabtu (26/11), di Secaba Rindam V Brawijaya.

Diketahui bahwa bimbingan teknis (bimtek) terkait penggunaan aplikasi Sipades sudah diberikan kepada seluruh desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Jember. Untuk menindaklanjuti, monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan untuk memastikan setiap desa sudah menggunakan aplikasi Sipades serta mencatat dan menginput data-data yang diharuskan. Mulai dari aset yang masih ada sampai yang hilang atau tidak ditemukan.

Kepala Inspektorat Jember Ratno Cahyadi Sembodo menjelaskan bahwa KPK telah memberikan arahan terkait program pengelolaan aset desa. Sebagai langkah lanjutan, monev pengelolaan aset desa berbasis aplikasi (Sipades) tengah dilakukan kepada 226 desa di Jember. Dari 28 sampai 30 November nanti di SMPN 7 Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca