alexametrics
31.8 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Perbaiki DTKS, Kementerian Sosial Dapat Predikat WTP dari BPK

Mobile_AP_Rectangle 1

Jakarta, RADARJEMBER.ID –  Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2021.

Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi Achsanul Qosasi saat ditemui di Jakarta, mengatakan terdapat temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti Kemensos mengenai ketidaktepatan sasaran penerima bansos yang dikucurkan senilai Rp 120 triliun, sehingga telah dilakukan perbaikan data.

Dari hasil pemeriksaan, Kementerian Sosial sudah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) setiap bulannya, sehingga otomatis mengurangi penyimpangan terhadap pemberian bansos.

Mobile_AP_Rectangle 2

“BPK menilai Kemensos mendapatkan apresiasi dan kita berikan WTP, karena hanya 2,5 persen penyimpangan dari Rp 120 triliun yang ada di Kemensos,” ujarnya.

Kemensos, menurut Achsanul, telah bekerja keras menyelesaikan administrasi untuk penilaian BPK, juga melakukan pengujian di lapangan pada enam provinsi dan 58 kabupaten/kota.

Temuan-temuan BPK yang telah dijawab Kemensos juga di antaranya adalah data aparatur sipil negara (ASN) yang menerima bansos, termasuk pada perorangan yang terdaftar di administrasi hukum umum (AHU), dalam hal ini menjadi pengurus perusahaan.

Data-data tersebut sudah dibekukan, dan dipastikan pada tahun depan tidak akan menerima bansos. Dari Rp 6 triliun temuan BPK atas indikasi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, sebesar Rp 5,4 triliun sudah diselesaikan Kemensos. “Artinya sudah kita uji dan pertanggungjawabannya sudah selesai,” ujarnya.

- Advertisement -

Jakarta, RADARJEMBER.ID –  Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2021.

Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi Achsanul Qosasi saat ditemui di Jakarta, mengatakan terdapat temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti Kemensos mengenai ketidaktepatan sasaran penerima bansos yang dikucurkan senilai Rp 120 triliun, sehingga telah dilakukan perbaikan data.

Dari hasil pemeriksaan, Kementerian Sosial sudah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) setiap bulannya, sehingga otomatis mengurangi penyimpangan terhadap pemberian bansos.

“BPK menilai Kemensos mendapatkan apresiasi dan kita berikan WTP, karena hanya 2,5 persen penyimpangan dari Rp 120 triliun yang ada di Kemensos,” ujarnya.

Kemensos, menurut Achsanul, telah bekerja keras menyelesaikan administrasi untuk penilaian BPK, juga melakukan pengujian di lapangan pada enam provinsi dan 58 kabupaten/kota.

Temuan-temuan BPK yang telah dijawab Kemensos juga di antaranya adalah data aparatur sipil negara (ASN) yang menerima bansos, termasuk pada perorangan yang terdaftar di administrasi hukum umum (AHU), dalam hal ini menjadi pengurus perusahaan.

Data-data tersebut sudah dibekukan, dan dipastikan pada tahun depan tidak akan menerima bansos. Dari Rp 6 triliun temuan BPK atas indikasi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, sebesar Rp 5,4 triliun sudah diselesaikan Kemensos. “Artinya sudah kita uji dan pertanggungjawabannya sudah selesai,” ujarnya.

Jakarta, RADARJEMBER.ID –  Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2021.

Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi Achsanul Qosasi saat ditemui di Jakarta, mengatakan terdapat temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti Kemensos mengenai ketidaktepatan sasaran penerima bansos yang dikucurkan senilai Rp 120 triliun, sehingga telah dilakukan perbaikan data.

Dari hasil pemeriksaan, Kementerian Sosial sudah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) setiap bulannya, sehingga otomatis mengurangi penyimpangan terhadap pemberian bansos.

“BPK menilai Kemensos mendapatkan apresiasi dan kita berikan WTP, karena hanya 2,5 persen penyimpangan dari Rp 120 triliun yang ada di Kemensos,” ujarnya.

Kemensos, menurut Achsanul, telah bekerja keras menyelesaikan administrasi untuk penilaian BPK, juga melakukan pengujian di lapangan pada enam provinsi dan 58 kabupaten/kota.

Temuan-temuan BPK yang telah dijawab Kemensos juga di antaranya adalah data aparatur sipil negara (ASN) yang menerima bansos, termasuk pada perorangan yang terdaftar di administrasi hukum umum (AHU), dalam hal ini menjadi pengurus perusahaan.

Data-data tersebut sudah dibekukan, dan dipastikan pada tahun depan tidak akan menerima bansos. Dari Rp 6 triliun temuan BPK atas indikasi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, sebesar Rp 5,4 triliun sudah diselesaikan Kemensos. “Artinya sudah kita uji dan pertanggungjawabannya sudah selesai,” ujarnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/