alexametrics
32.2 C
Jember
Monday, 16 May 2022

Dewan Minta Pengawasan ASN Diperkuat

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengawasan bagi kinerja pegawai negeri sipil (PNS) dikhawatirkan lemah. Sebab, besaran dana yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jember jauh dari ideal. Dampaknya, tidak menutup kemungkinan para pegawai yang mokong tidak terawasi secara maksimal.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyatakan, menilik perjalanan pemerintahan di Jember, selalu saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Misalnya pada 2020 lalu, ada sejumlah pejabat dan ASN yang melakukan tindakan indisipliner. Perkara seperti itu, kata dia, tentu saja tak bisa dibiarkan. Harus ada proses dan sanksi, karena memang ada regulasi yang telah mengaturnya.

“Tahun lalu ada kasus ASN yang sampai sekarang belum selesai. Jadi, pengawasan di tubuh ASN penting untuk diperkuat. Jika tidak, penanganan bisa menjadi lemah,” kata Tabroni.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, di balik evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jember tahun ini, ada hal penting berkaitan dengan pengawasan yang tidak direkomendasi. Yaitu minimnya dana pengawasan di Inspektorat Pemkab Jember. “Kami melihat, dana pengawasan di Inspektorat tidak maksimal. Dalam rekomendasi juga tidak muncul,” ucapnya.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, anggaran pengawasan guna menguatkan pembinaan pegawai di Inspektorat dianggarkan sebesar Rp 8,4 miliar lebih. Dana yang tertuang dalam Raperda APBD itu sebesar 0,19 persen dari total belanja daerah.

Padahal, Tabroni menegaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 mengamanatkan, APBD yang nilainya di atas Rp 2 triliun seperti Jember, maka harus dianggarkan paling sedikit 0,50 persen dari total belanja daerah. “Artinya, penganggaran di Inspektorat ini harus di atas Rp 15 miliar, karena total APBD Jember mencapai Rp 4,4 triliun,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengawasan bagi kinerja pegawai negeri sipil (PNS) dikhawatirkan lemah. Sebab, besaran dana yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jember jauh dari ideal. Dampaknya, tidak menutup kemungkinan para pegawai yang mokong tidak terawasi secara maksimal.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyatakan, menilik perjalanan pemerintahan di Jember, selalu saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Misalnya pada 2020 lalu, ada sejumlah pejabat dan ASN yang melakukan tindakan indisipliner. Perkara seperti itu, kata dia, tentu saja tak bisa dibiarkan. Harus ada proses dan sanksi, karena memang ada regulasi yang telah mengaturnya.

“Tahun lalu ada kasus ASN yang sampai sekarang belum selesai. Jadi, pengawasan di tubuh ASN penting untuk diperkuat. Jika tidak, penanganan bisa menjadi lemah,” kata Tabroni.

Menurut dia, di balik evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jember tahun ini, ada hal penting berkaitan dengan pengawasan yang tidak direkomendasi. Yaitu minimnya dana pengawasan di Inspektorat Pemkab Jember. “Kami melihat, dana pengawasan di Inspektorat tidak maksimal. Dalam rekomendasi juga tidak muncul,” ucapnya.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, anggaran pengawasan guna menguatkan pembinaan pegawai di Inspektorat dianggarkan sebesar Rp 8,4 miliar lebih. Dana yang tertuang dalam Raperda APBD itu sebesar 0,19 persen dari total belanja daerah.

Padahal, Tabroni menegaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 mengamanatkan, APBD yang nilainya di atas Rp 2 triliun seperti Jember, maka harus dianggarkan paling sedikit 0,50 persen dari total belanja daerah. “Artinya, penganggaran di Inspektorat ini harus di atas Rp 15 miliar, karena total APBD Jember mencapai Rp 4,4 triliun,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengawasan bagi kinerja pegawai negeri sipil (PNS) dikhawatirkan lemah. Sebab, besaran dana yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jember jauh dari ideal. Dampaknya, tidak menutup kemungkinan para pegawai yang mokong tidak terawasi secara maksimal.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyatakan, menilik perjalanan pemerintahan di Jember, selalu saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Misalnya pada 2020 lalu, ada sejumlah pejabat dan ASN yang melakukan tindakan indisipliner. Perkara seperti itu, kata dia, tentu saja tak bisa dibiarkan. Harus ada proses dan sanksi, karena memang ada regulasi yang telah mengaturnya.

“Tahun lalu ada kasus ASN yang sampai sekarang belum selesai. Jadi, pengawasan di tubuh ASN penting untuk diperkuat. Jika tidak, penanganan bisa menjadi lemah,” kata Tabroni.

Menurut dia, di balik evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jember tahun ini, ada hal penting berkaitan dengan pengawasan yang tidak direkomendasi. Yaitu minimnya dana pengawasan di Inspektorat Pemkab Jember. “Kami melihat, dana pengawasan di Inspektorat tidak maksimal. Dalam rekomendasi juga tidak muncul,” ucapnya.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, anggaran pengawasan guna menguatkan pembinaan pegawai di Inspektorat dianggarkan sebesar Rp 8,4 miliar lebih. Dana yang tertuang dalam Raperda APBD itu sebesar 0,19 persen dari total belanja daerah.

Padahal, Tabroni menegaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 mengamanatkan, APBD yang nilainya di atas Rp 2 triliun seperti Jember, maka harus dianggarkan paling sedikit 0,50 persen dari total belanja daerah. “Artinya, penganggaran di Inspektorat ini harus di atas Rp 15 miliar, karena total APBD Jember mencapai Rp 4,4 triliun,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/