alexametrics
27.8 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

Bupati Tanggapi Penolakan Fraksi soal Raperda Gedung Bangunan

Harapan DPRD Sejalan dengan Eksekutif

Mobile_AP_Rectangle 1

Selain mengacu pada pernyataan Presiden RI, Bupati Jember juga mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 188.34/7060/OTDA tanggal 2 November 2021. SE itu berisi tindaklanjuti UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu, mengenai proses izin mendirikan bangunan (IMB/PBG), Pemkab Jember masih menggunakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 1 Tahun 2015.

Sebelumnya, pekan lalu (23/3), pandangan fraksi atas nota pengantar Raperda Gedung Bangunan yang disampaikan bupati disambut baik. Hampir seluruh fraksi menerima. Beberapa di antaranya juga melengkapi dengan catatan kritis. Sementara, Fraksi PDIP menolak karena menganggap Raperda Gedung Bangunan itu cacat formal.

Partai berlambang banteng moncong putih ini menilai UU Cipta Kerja telah diputus oleh MK atas pengujian formal perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan itu menyatakan, UU 11/2020 itu harus ada perbaikan formal dan diberikan waktu perbaikan selama dua tahun. Secara bersamaan, MK juga meminta pemerintah agar menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020 tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pada aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek lokalitas, dan aspek fiskal, sebenarnya Fraksi PDIP setuju. Namun, mengingat sandaran aspek yuridis yang dinilai lemah, maka berpotensi bermasalah di kemudian hari. Untuk menghindari ketidaktertiban hukum itu, akhirnya Fraksi PDIP menolak. “Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menolak pembahasan Raperda tentang Bangunan Gedung ini. Karena aspek yuridis lemah dan demi menghindari ketidaktertiban hukum,” ulas Tabroni, Juru Bicara Fraksi PDIP, pada paripurna sebelumnya.

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -

Selain mengacu pada pernyataan Presiden RI, Bupati Jember juga mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 188.34/7060/OTDA tanggal 2 November 2021. SE itu berisi tindaklanjuti UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu, mengenai proses izin mendirikan bangunan (IMB/PBG), Pemkab Jember masih menggunakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 1 Tahun 2015.

Sebelumnya, pekan lalu (23/3), pandangan fraksi atas nota pengantar Raperda Gedung Bangunan yang disampaikan bupati disambut baik. Hampir seluruh fraksi menerima. Beberapa di antaranya juga melengkapi dengan catatan kritis. Sementara, Fraksi PDIP menolak karena menganggap Raperda Gedung Bangunan itu cacat formal.

Partai berlambang banteng moncong putih ini menilai UU Cipta Kerja telah diputus oleh MK atas pengujian formal perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan itu menyatakan, UU 11/2020 itu harus ada perbaikan formal dan diberikan waktu perbaikan selama dua tahun. Secara bersamaan, MK juga meminta pemerintah agar menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020 tersebut.

Pada aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek lokalitas, dan aspek fiskal, sebenarnya Fraksi PDIP setuju. Namun, mengingat sandaran aspek yuridis yang dinilai lemah, maka berpotensi bermasalah di kemudian hari. Untuk menghindari ketidaktertiban hukum itu, akhirnya Fraksi PDIP menolak. “Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menolak pembahasan Raperda tentang Bangunan Gedung ini. Karena aspek yuridis lemah dan demi menghindari ketidaktertiban hukum,” ulas Tabroni, Juru Bicara Fraksi PDIP, pada paripurna sebelumnya.

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih

Selain mengacu pada pernyataan Presiden RI, Bupati Jember juga mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 188.34/7060/OTDA tanggal 2 November 2021. SE itu berisi tindaklanjuti UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu, mengenai proses izin mendirikan bangunan (IMB/PBG), Pemkab Jember masih menggunakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 1 Tahun 2015.

Sebelumnya, pekan lalu (23/3), pandangan fraksi atas nota pengantar Raperda Gedung Bangunan yang disampaikan bupati disambut baik. Hampir seluruh fraksi menerima. Beberapa di antaranya juga melengkapi dengan catatan kritis. Sementara, Fraksi PDIP menolak karena menganggap Raperda Gedung Bangunan itu cacat formal.

Partai berlambang banteng moncong putih ini menilai UU Cipta Kerja telah diputus oleh MK atas pengujian formal perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan itu menyatakan, UU 11/2020 itu harus ada perbaikan formal dan diberikan waktu perbaikan selama dua tahun. Secara bersamaan, MK juga meminta pemerintah agar menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020 tersebut.

Pada aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek lokalitas, dan aspek fiskal, sebenarnya Fraksi PDIP setuju. Namun, mengingat sandaran aspek yuridis yang dinilai lemah, maka berpotensi bermasalah di kemudian hari. Untuk menghindari ketidaktertiban hukum itu, akhirnya Fraksi PDIP menolak. “Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menolak pembahasan Raperda tentang Bangunan Gedung ini. Karena aspek yuridis lemah dan demi menghindari ketidaktertiban hukum,” ulas Tabroni, Juru Bicara Fraksi PDIP, pada paripurna sebelumnya.

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/