alexametrics
24.8 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Bupati Tanggapi Penolakan Fraksi soal Raperda Gedung Bangunan

Harapan DPRD Sejalan dengan Eksekutif

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Eksekutif menjawab penolakan sekaligus pandangan fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Gedung Bangunan. Jawaban yang dibacakan Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman itu disampaikan pada Rapat Paripurna III di Gedung DPRD Jember, kemarin (28/3).

Baca Juga : Gara-Gara Utang PL Wastafel Rp 107 M, Bebani Keuangan Daerah di Jember

Wakil bupati yang karib disapa Gus Firjaun itu menyambut baik seluruh pandangan umum fraksi atas nota pengantar Raperda Gedung Bangunan yang sebelumnya disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto. “Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap fraksi DPRD Jember. Apa yang menjadi harapan dari DPRD juga sejalan dengan kami, Pemkab Jember,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi, Gus Firjaun juga memaparkan alasannya atas Fraksi PDIP yang sebelumnya sempat menolak nota pengantar Raperda Gedung Bangunan tersebut. PDIP menilai ada cacat formal dalam raperda tersebut.

Tanggapan bupati ini mengurai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-19/2020 tentang UU Cipta Kerja. Regulasi ini dinilai bisa menjadi pedoman penyusunan Raperda Gedung Bangunan. Hal itu juga dikuatkan dengan pernyataan Presiden Indonesia terkait putusan MK. Dalam keterangan persnya di Istana Merdeka pada 19 November 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menyebut, seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.

“MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku. Pemerintah dan DPRD sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk revisi atau perbaikan,” tutur Gus Firjaun.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Eksekutif menjawab penolakan sekaligus pandangan fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Gedung Bangunan. Jawaban yang dibacakan Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman itu disampaikan pada Rapat Paripurna III di Gedung DPRD Jember, kemarin (28/3).

Baca Juga : Gara-Gara Utang PL Wastafel Rp 107 M, Bebani Keuangan Daerah di Jember

Wakil bupati yang karib disapa Gus Firjaun itu menyambut baik seluruh pandangan umum fraksi atas nota pengantar Raperda Gedung Bangunan yang sebelumnya disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto. “Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap fraksi DPRD Jember. Apa yang menjadi harapan dari DPRD juga sejalan dengan kami, Pemkab Jember,” katanya.

Selain mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi, Gus Firjaun juga memaparkan alasannya atas Fraksi PDIP yang sebelumnya sempat menolak nota pengantar Raperda Gedung Bangunan tersebut. PDIP menilai ada cacat formal dalam raperda tersebut.

Tanggapan bupati ini mengurai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-19/2020 tentang UU Cipta Kerja. Regulasi ini dinilai bisa menjadi pedoman penyusunan Raperda Gedung Bangunan. Hal itu juga dikuatkan dengan pernyataan Presiden Indonesia terkait putusan MK. Dalam keterangan persnya di Istana Merdeka pada 19 November 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menyebut, seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.

“MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku. Pemerintah dan DPRD sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk revisi atau perbaikan,” tutur Gus Firjaun.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Eksekutif menjawab penolakan sekaligus pandangan fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Gedung Bangunan. Jawaban yang dibacakan Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman itu disampaikan pada Rapat Paripurna III di Gedung DPRD Jember, kemarin (28/3).

Baca Juga : Gara-Gara Utang PL Wastafel Rp 107 M, Bebani Keuangan Daerah di Jember

Wakil bupati yang karib disapa Gus Firjaun itu menyambut baik seluruh pandangan umum fraksi atas nota pengantar Raperda Gedung Bangunan yang sebelumnya disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto. “Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap fraksi DPRD Jember. Apa yang menjadi harapan dari DPRD juga sejalan dengan kami, Pemkab Jember,” katanya.

Selain mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi, Gus Firjaun juga memaparkan alasannya atas Fraksi PDIP yang sebelumnya sempat menolak nota pengantar Raperda Gedung Bangunan tersebut. PDIP menilai ada cacat formal dalam raperda tersebut.

Tanggapan bupati ini mengurai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-19/2020 tentang UU Cipta Kerja. Regulasi ini dinilai bisa menjadi pedoman penyusunan Raperda Gedung Bangunan. Hal itu juga dikuatkan dengan pernyataan Presiden Indonesia terkait putusan MK. Dalam keterangan persnya di Istana Merdeka pada 19 November 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menyebut, seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.

“MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku. Pemerintah dan DPRD sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk revisi atau perbaikan,” tutur Gus Firjaun.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/