Mobile_AP_Rectangle 1
KEPATIHAN, Radar Jember – Bupati Jember Hendy Siswanto telah menganggap serius kasus stunting dan AKI/AKB yang berpotensi besar mengganggu tercapainya generasi emas 2045. Melalui kebijakannya, Bupati Hendy telah membentuk tim khusus, yaitu Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
BACA JUGA : Warga Keluhkan Limbah, Pabrik Tahu Ditutup
Secara resmi, TPPS Jember dikukuhkan oleh Bupati Hendy pada 28 Januari 2022. Tim tersebut diketuai oleh Wakil Bupati Jember MB Firjaun Barlaman. Tugas utamanya adalah merancang dan melaksanakan strategi percepatan penurunan stunting di Jember.
Mobile_AP_Rectangle 2
Wabup Gus Firjaun mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya menurunkan kasus stunting. “Fungsi utama TPPS adalah mengupayakan berbagai ikhtiar bersama bagaimana Jember harus stop stunting dari hulu hingga menjadi zero new stunting,” paparnya.
Dia melibatkan dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam melakukan pencegahan kasus baru. Serta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan intervensi penanganannya. Bahkan, juga melibatkan berbagai OPD seperti Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk edukasi di tingkat sekolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai tim perencanaan penganggaran strategi, hingga Pengadilan Agama (PA) Jember sebagai kontrol adanya perkawinan anak.
- Advertisement -
KEPATIHAN, Radar Jember – Bupati Jember Hendy Siswanto telah menganggap serius kasus stunting dan AKI/AKB yang berpotensi besar mengganggu tercapainya generasi emas 2045. Melalui kebijakannya, Bupati Hendy telah membentuk tim khusus, yaitu Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
BACA JUGA : Warga Keluhkan Limbah, Pabrik Tahu Ditutup
Secara resmi, TPPS Jember dikukuhkan oleh Bupati Hendy pada 28 Januari 2022. Tim tersebut diketuai oleh Wakil Bupati Jember MB Firjaun Barlaman. Tugas utamanya adalah merancang dan melaksanakan strategi percepatan penurunan stunting di Jember.
Wabup Gus Firjaun mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya menurunkan kasus stunting. “Fungsi utama TPPS adalah mengupayakan berbagai ikhtiar bersama bagaimana Jember harus stop stunting dari hulu hingga menjadi zero new stunting,” paparnya.
Dia melibatkan dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam melakukan pencegahan kasus baru. Serta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan intervensi penanganannya. Bahkan, juga melibatkan berbagai OPD seperti Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk edukasi di tingkat sekolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai tim perencanaan penganggaran strategi, hingga Pengadilan Agama (PA) Jember sebagai kontrol adanya perkawinan anak.
KEPATIHAN, Radar Jember – Bupati Jember Hendy Siswanto telah menganggap serius kasus stunting dan AKI/AKB yang berpotensi besar mengganggu tercapainya generasi emas 2045. Melalui kebijakannya, Bupati Hendy telah membentuk tim khusus, yaitu Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
BACA JUGA : Warga Keluhkan Limbah, Pabrik Tahu Ditutup
Secara resmi, TPPS Jember dikukuhkan oleh Bupati Hendy pada 28 Januari 2022. Tim tersebut diketuai oleh Wakil Bupati Jember MB Firjaun Barlaman. Tugas utamanya adalah merancang dan melaksanakan strategi percepatan penurunan stunting di Jember.
Wabup Gus Firjaun mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya menurunkan kasus stunting. “Fungsi utama TPPS adalah mengupayakan berbagai ikhtiar bersama bagaimana Jember harus stop stunting dari hulu hingga menjadi zero new stunting,” paparnya.
Dia melibatkan dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam melakukan pencegahan kasus baru. Serta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan intervensi penanganannya. Bahkan, juga melibatkan berbagai OPD seperti Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk edukasi di tingkat sekolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai tim perencanaan penganggaran strategi, hingga Pengadilan Agama (PA) Jember sebagai kontrol adanya perkawinan anak.
