23.2 C
Jember
Monday, 30 January 2023

BPN Pintu Legalitas Terakhir

Semua Legalitas Melewati Desa dan Pemda

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER KIDUL, Radar Jember – Kepentingan bisnis di sejumlah titik sempadan pantai selatan kerap menabrak aturan dan berujung eksploitasi tanah negara. Misalnya, aturan jarak 100 meter sudah dianggap tidak mempan bagi pelaku usaha. Serta administrasi perizinan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan sertifikat hak milik (SHM) di sempadan pantai yang sampai saat ini menjadi konflik antara pengelola usaha dengan masyarakat setempat.

BACA JUGA : Unik Pemilihan Ketua RT dan RW Gunakan Geogle Form

Luasan dan titik tanah negara di sempadan pantai memang terpencar-pencar. Sepanjang pantai selatan, ada berbagai titik tanah negara yang telah dikelola oleh investor. Mereka secara terang-terangan mengantongi HGU, HGB, maupun hak pakai yang dikeluarkan resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember. Namun, keluarnya sertifikat itu masih menjadi misteri. Mulai dari birokrasi paling bawah seperti kepala desa sampai di pintu terakhir, yakni BPN Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kepala BPN Jember Akhyar Tarfi menjelaskan, tanah yang berada di pesisir itu terdapat dua jenis. Yakni tanah negara dan tanah yasan atau tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat secara turun-temurun. Menurutnya, pengeluaran HGU, HGB, dan hak pakai kepada investor itu terjadi pada tanah negara yang akan diusulkan menjadi usaha. “Sementara di tanah yasan itu, kami bisa keluarkan dengan sertifikat hak milik (SHM),” katanya.

Mantan kepala BPN Aceh itu menyebut, dua jenis tanah di pesisir itu telah dikeluarkan sertifikatnya. Pertama, soal tanah negara yang sudah dikeluarkan hak pakai. Hal itu sesuai dengan usulan untuk mengelola usaha yang sifatnya tambang. Kedua, ada tanah negara yang dikeluarkan untuk investor dengan HGU, seperti tanah negara yang digunakan untuk tambak. Kemudian, HGB merupakan sertifikat yang dikeluarkan untuk usaha seperti pabrik. “Sertifikat itu keluar dari kami sesuai dengan usulan pengelolaan dari investor tersebut,” tandasnya.

- Advertisement -

JEMBER KIDUL, Radar Jember – Kepentingan bisnis di sejumlah titik sempadan pantai selatan kerap menabrak aturan dan berujung eksploitasi tanah negara. Misalnya, aturan jarak 100 meter sudah dianggap tidak mempan bagi pelaku usaha. Serta administrasi perizinan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan sertifikat hak milik (SHM) di sempadan pantai yang sampai saat ini menjadi konflik antara pengelola usaha dengan masyarakat setempat.

BACA JUGA : Unik Pemilihan Ketua RT dan RW Gunakan Geogle Form

Luasan dan titik tanah negara di sempadan pantai memang terpencar-pencar. Sepanjang pantai selatan, ada berbagai titik tanah negara yang telah dikelola oleh investor. Mereka secara terang-terangan mengantongi HGU, HGB, maupun hak pakai yang dikeluarkan resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember. Namun, keluarnya sertifikat itu masih menjadi misteri. Mulai dari birokrasi paling bawah seperti kepala desa sampai di pintu terakhir, yakni BPN Jember.

Kepala BPN Jember Akhyar Tarfi menjelaskan, tanah yang berada di pesisir itu terdapat dua jenis. Yakni tanah negara dan tanah yasan atau tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat secara turun-temurun. Menurutnya, pengeluaran HGU, HGB, dan hak pakai kepada investor itu terjadi pada tanah negara yang akan diusulkan menjadi usaha. “Sementara di tanah yasan itu, kami bisa keluarkan dengan sertifikat hak milik (SHM),” katanya.

Mantan kepala BPN Aceh itu menyebut, dua jenis tanah di pesisir itu telah dikeluarkan sertifikatnya. Pertama, soal tanah negara yang sudah dikeluarkan hak pakai. Hal itu sesuai dengan usulan untuk mengelola usaha yang sifatnya tambang. Kedua, ada tanah negara yang dikeluarkan untuk investor dengan HGU, seperti tanah negara yang digunakan untuk tambak. Kemudian, HGB merupakan sertifikat yang dikeluarkan untuk usaha seperti pabrik. “Sertifikat itu keluar dari kami sesuai dengan usulan pengelolaan dari investor tersebut,” tandasnya.

JEMBER KIDUL, Radar Jember – Kepentingan bisnis di sejumlah titik sempadan pantai selatan kerap menabrak aturan dan berujung eksploitasi tanah negara. Misalnya, aturan jarak 100 meter sudah dianggap tidak mempan bagi pelaku usaha. Serta administrasi perizinan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan sertifikat hak milik (SHM) di sempadan pantai yang sampai saat ini menjadi konflik antara pengelola usaha dengan masyarakat setempat.

BACA JUGA : Unik Pemilihan Ketua RT dan RW Gunakan Geogle Form

Luasan dan titik tanah negara di sempadan pantai memang terpencar-pencar. Sepanjang pantai selatan, ada berbagai titik tanah negara yang telah dikelola oleh investor. Mereka secara terang-terangan mengantongi HGU, HGB, maupun hak pakai yang dikeluarkan resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember. Namun, keluarnya sertifikat itu masih menjadi misteri. Mulai dari birokrasi paling bawah seperti kepala desa sampai di pintu terakhir, yakni BPN Jember.

Kepala BPN Jember Akhyar Tarfi menjelaskan, tanah yang berada di pesisir itu terdapat dua jenis. Yakni tanah negara dan tanah yasan atau tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat secara turun-temurun. Menurutnya, pengeluaran HGU, HGB, dan hak pakai kepada investor itu terjadi pada tanah negara yang akan diusulkan menjadi usaha. “Sementara di tanah yasan itu, kami bisa keluarkan dengan sertifikat hak milik (SHM),” katanya.

Mantan kepala BPN Aceh itu menyebut, dua jenis tanah di pesisir itu telah dikeluarkan sertifikatnya. Pertama, soal tanah negara yang sudah dikeluarkan hak pakai. Hal itu sesuai dengan usulan untuk mengelola usaha yang sifatnya tambang. Kedua, ada tanah negara yang dikeluarkan untuk investor dengan HGU, seperti tanah negara yang digunakan untuk tambak. Kemudian, HGB merupakan sertifikat yang dikeluarkan untuk usaha seperti pabrik. “Sertifikat itu keluar dari kami sesuai dengan usulan pengelolaan dari investor tersebut,” tandasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca