alexametrics
28 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Nilai Revisi RTRW Cacat Prosedur, PMII Jember Layangkan Lima Tuntutan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ratusan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD dan Pemkab Jember, Kamis (28/7). Mereka menyoroti amburadulnya pembahasan dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kabupaten Jember tahun 2021-2022. PMII menilai, revisi RTRW Jember banyak kecacatan dalam proses teknokrasinya, sehingga berimplikasi pada hasil RTRW tersebut.

Ketua Pegurus Cabang (PC) PMII Jember Mohammad Faqih Alharamain mengatakan, PC PMII menyoroti berbagai persoalan tentang revisi RTRW Jember yang sampai saat ini prosesnya masih kacau. “Hal ini terlihat dari pernyataan Dinas Cipta Karya yang menyatakan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memiliki persoalan penganggaran,” ujarnya, saat dikonfirmasi usai berunjukrasa di kantor Pemkab Jember.

BACA JUGA: Pemkab Jember Harus Tahu Tata Kelola Kawasan

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut Faqih, dalam proses pembahasan RTRW, industri ekstraktif yang bisa merusak lingkungan dan potensi bencana alam juga dibicarakan. Seharusnya, kata dia, persoalan gunung dan gumuk yang berpotensi mencegah bencana juga menjadi tema utama. Karena seharusnya, Perda RTRW ini sebagai bentuk mitigasi dan pencegahan bencana melalui tata ruang.

Sementara itu, Koordinator Lapangan PC PMII Jember Moch Mu’is menyebut, penyusunan RTDR cacat prosedural. Terhitung sejak 2021 RTDR dibuat, hingga saat masih dalam kajian berupa naskah teknis akademis. Sehingga, PMII menilai, penyusunan tata ruang di Jember cacat prosedural dan aturan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ratusan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD dan Pemkab Jember, Kamis (28/7). Mereka menyoroti amburadulnya pembahasan dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kabupaten Jember tahun 2021-2022. PMII menilai, revisi RTRW Jember banyak kecacatan dalam proses teknokrasinya, sehingga berimplikasi pada hasil RTRW tersebut.

Ketua Pegurus Cabang (PC) PMII Jember Mohammad Faqih Alharamain mengatakan, PC PMII menyoroti berbagai persoalan tentang revisi RTRW Jember yang sampai saat ini prosesnya masih kacau. “Hal ini terlihat dari pernyataan Dinas Cipta Karya yang menyatakan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memiliki persoalan penganggaran,” ujarnya, saat dikonfirmasi usai berunjukrasa di kantor Pemkab Jember.

BACA JUGA: Pemkab Jember Harus Tahu Tata Kelola Kawasan

Menurut Faqih, dalam proses pembahasan RTRW, industri ekstraktif yang bisa merusak lingkungan dan potensi bencana alam juga dibicarakan. Seharusnya, kata dia, persoalan gunung dan gumuk yang berpotensi mencegah bencana juga menjadi tema utama. Karena seharusnya, Perda RTRW ini sebagai bentuk mitigasi dan pencegahan bencana melalui tata ruang.

Sementara itu, Koordinator Lapangan PC PMII Jember Moch Mu’is menyebut, penyusunan RTDR cacat prosedural. Terhitung sejak 2021 RTDR dibuat, hingga saat masih dalam kajian berupa naskah teknis akademis. Sehingga, PMII menilai, penyusunan tata ruang di Jember cacat prosedural dan aturan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ratusan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD dan Pemkab Jember, Kamis (28/7). Mereka menyoroti amburadulnya pembahasan dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kabupaten Jember tahun 2021-2022. PMII menilai, revisi RTRW Jember banyak kecacatan dalam proses teknokrasinya, sehingga berimplikasi pada hasil RTRW tersebut.

Ketua Pegurus Cabang (PC) PMII Jember Mohammad Faqih Alharamain mengatakan, PC PMII menyoroti berbagai persoalan tentang revisi RTRW Jember yang sampai saat ini prosesnya masih kacau. “Hal ini terlihat dari pernyataan Dinas Cipta Karya yang menyatakan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memiliki persoalan penganggaran,” ujarnya, saat dikonfirmasi usai berunjukrasa di kantor Pemkab Jember.

BACA JUGA: Pemkab Jember Harus Tahu Tata Kelola Kawasan

Menurut Faqih, dalam proses pembahasan RTRW, industri ekstraktif yang bisa merusak lingkungan dan potensi bencana alam juga dibicarakan. Seharusnya, kata dia, persoalan gunung dan gumuk yang berpotensi mencegah bencana juga menjadi tema utama. Karena seharusnya, Perda RTRW ini sebagai bentuk mitigasi dan pencegahan bencana melalui tata ruang.

Sementara itu, Koordinator Lapangan PC PMII Jember Moch Mu’is menyebut, penyusunan RTDR cacat prosedural. Terhitung sejak 2021 RTDR dibuat, hingga saat masih dalam kajian berupa naskah teknis akademis. Sehingga, PMII menilai, penyusunan tata ruang di Jember cacat prosedural dan aturan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/