alexametrics
30.2 C
Jember
Tuesday, 9 August 2022

Besaran Silpa Setara Anggaran Multiyears

APBD 2021 Sisakan PR Pemerintah Daerah

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – APBD Jember tahun anggaran 2021 yang ditetapkan sebesar Rp 4,41 triliun oleh pemerintah daerah telah dibelanjakan secara total mencapai Rp 3,73 triliun. Meski kinerja pemerintah menunjukkan indikator baik pada sektor pendapatan daerah yang mencapai 96,8 persen atau Rp 3,56 triliun, namun APBD mengalami defisit hingga mencapai Rp 707 miliar.

Terlebih, jika melihat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 676,61 miliar, pemerintah dirasa mesti melakukan banyak evaluasi. Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo menilai, kendati capaian pendapatan cukup baik, namun ada beberapa hal yang menurutnya lemah realisasinya. “Capaian pemerintah daerah atas APBD 2021 menyisakan beragam catatan. Dan itu musti ada evaluasi serta dilakukan perbaikan,” urai Ipung, sapaan akrab Edi Cahyo Purnomo.

Dia memulai dengan menyoroti soal kepatuhan kepala daerah, sebagaimana Pasal 320 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan Raperda LPP APBD kepada DPRD. Genap dengan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, terhitung maksimal 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Harusnya LPP APBD ini diserahkan ke dewan sejak Juni kemarin. Namun, ini baru berjalan Juli,” katanya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – APBD Jember tahun anggaran 2021 yang ditetapkan sebesar Rp 4,41 triliun oleh pemerintah daerah telah dibelanjakan secara total mencapai Rp 3,73 triliun. Meski kinerja pemerintah menunjukkan indikator baik pada sektor pendapatan daerah yang mencapai 96,8 persen atau Rp 3,56 triliun, namun APBD mengalami defisit hingga mencapai Rp 707 miliar.

Terlebih, jika melihat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 676,61 miliar, pemerintah dirasa mesti melakukan banyak evaluasi. Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo menilai, kendati capaian pendapatan cukup baik, namun ada beberapa hal yang menurutnya lemah realisasinya. “Capaian pemerintah daerah atas APBD 2021 menyisakan beragam catatan. Dan itu musti ada evaluasi serta dilakukan perbaikan,” urai Ipung, sapaan akrab Edi Cahyo Purnomo.

Dia memulai dengan menyoroti soal kepatuhan kepala daerah, sebagaimana Pasal 320 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan Raperda LPP APBD kepada DPRD. Genap dengan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, terhitung maksimal 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Harusnya LPP APBD ini diserahkan ke dewan sejak Juni kemarin. Namun, ini baru berjalan Juli,” katanya.

SUMBERSARI, Radar Jember – APBD Jember tahun anggaran 2021 yang ditetapkan sebesar Rp 4,41 triliun oleh pemerintah daerah telah dibelanjakan secara total mencapai Rp 3,73 triliun. Meski kinerja pemerintah menunjukkan indikator baik pada sektor pendapatan daerah yang mencapai 96,8 persen atau Rp 3,56 triliun, namun APBD mengalami defisit hingga mencapai Rp 707 miliar.

Terlebih, jika melihat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 676,61 miliar, pemerintah dirasa mesti melakukan banyak evaluasi. Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo menilai, kendati capaian pendapatan cukup baik, namun ada beberapa hal yang menurutnya lemah realisasinya. “Capaian pemerintah daerah atas APBD 2021 menyisakan beragam catatan. Dan itu musti ada evaluasi serta dilakukan perbaikan,” urai Ipung, sapaan akrab Edi Cahyo Purnomo.

Dia memulai dengan menyoroti soal kepatuhan kepala daerah, sebagaimana Pasal 320 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan Raperda LPP APBD kepada DPRD. Genap dengan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, terhitung maksimal 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Harusnya LPP APBD ini diserahkan ke dewan sejak Juni kemarin. Namun, ini baru berjalan Juli,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/