alexametrics
23 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Kucinya Kemudahan Izin

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bocornya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor reklame, sebenarnya bisa disumbat dengan proses perizinan yang mudah. Maka dari itu, kejelasan syarat, prosedur, dan lamanya waktu pengurusan menjadi penentu dalam proses layanan tersebut. Karena bagaimanapun, antara pengusaha advertising dan pemerintah daerah, sama-sama membutuhkan. Pengusaha perlu layanan yang cepat dan mudah, pemerintah butuh PAD dari pajak yang mereka bayarkan.

Di sisi lain, setelah proses perizinan tuntas, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan. Karena bisa saja, ada pengusaha nakal yang main kucing-kucingan dengan memasang reklame bodong. Namun, sejauh ini, untuk mengetahui apakah reklame itu telah mengantongi izin atau tidak, publik masih belum mengetahuinya. Sebab, tidak ada petunjuk fisik yang bisa dipantau langsung oleh masyarakat.

“Kalau untuk mengetahui itu berizin atau tidak, jelasnya harus dicek ke kantor PTSP,” kata Arief Tjahjono, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

BACA JUGA : Cegah Kebocoran PAD dari Sektor Reklame

Dari data perizinan yang dikeluarkan PTSP itu, bisa diketahui reklame itu di ruas jalan mana, berapa ukurannya, dan telah memiliki izin atau tidak. “Jika tidak ada dalam data, pastinya ilegal,” sebutnya.

Menurut dia, selama ini Dinas PTSP hanya mengeluarkan izin pada reklame yang tetap. Artinya, reklame yang terpasang untuk kepentingan jangka waktu satu tahun atau beberapa tahun, bukan reklame yang sifatnya insidental atau reklame semi permanen yang menggunakan kayu dan sejenisnya. “Kalau jenis itu, nanti tugasnya satpol PP yang menertibkan,” jelas Arief.

Sementara untuk jenis reklame berizin itu, lanjutnya, merupakan banner yang diurus oleh pengusaha advertising dari sejak awal pengajuan, memperoleh izin, hingga membayar pajaknya ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bocornya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor reklame, sebenarnya bisa disumbat dengan proses perizinan yang mudah. Maka dari itu, kejelasan syarat, prosedur, dan lamanya waktu pengurusan menjadi penentu dalam proses layanan tersebut. Karena bagaimanapun, antara pengusaha advertising dan pemerintah daerah, sama-sama membutuhkan. Pengusaha perlu layanan yang cepat dan mudah, pemerintah butuh PAD dari pajak yang mereka bayarkan.

Di sisi lain, setelah proses perizinan tuntas, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan. Karena bisa saja, ada pengusaha nakal yang main kucing-kucingan dengan memasang reklame bodong. Namun, sejauh ini, untuk mengetahui apakah reklame itu telah mengantongi izin atau tidak, publik masih belum mengetahuinya. Sebab, tidak ada petunjuk fisik yang bisa dipantau langsung oleh masyarakat.

“Kalau untuk mengetahui itu berizin atau tidak, jelasnya harus dicek ke kantor PTSP,” kata Arief Tjahjono, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jember.

BACA JUGA : Cegah Kebocoran PAD dari Sektor Reklame

Dari data perizinan yang dikeluarkan PTSP itu, bisa diketahui reklame itu di ruas jalan mana, berapa ukurannya, dan telah memiliki izin atau tidak. “Jika tidak ada dalam data, pastinya ilegal,” sebutnya.

Menurut dia, selama ini Dinas PTSP hanya mengeluarkan izin pada reklame yang tetap. Artinya, reklame yang terpasang untuk kepentingan jangka waktu satu tahun atau beberapa tahun, bukan reklame yang sifatnya insidental atau reklame semi permanen yang menggunakan kayu dan sejenisnya. “Kalau jenis itu, nanti tugasnya satpol PP yang menertibkan,” jelas Arief.

Sementara untuk jenis reklame berizin itu, lanjutnya, merupakan banner yang diurus oleh pengusaha advertising dari sejak awal pengajuan, memperoleh izin, hingga membayar pajaknya ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bocornya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor reklame, sebenarnya bisa disumbat dengan proses perizinan yang mudah. Maka dari itu, kejelasan syarat, prosedur, dan lamanya waktu pengurusan menjadi penentu dalam proses layanan tersebut. Karena bagaimanapun, antara pengusaha advertising dan pemerintah daerah, sama-sama membutuhkan. Pengusaha perlu layanan yang cepat dan mudah, pemerintah butuh PAD dari pajak yang mereka bayarkan.

Di sisi lain, setelah proses perizinan tuntas, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan. Karena bisa saja, ada pengusaha nakal yang main kucing-kucingan dengan memasang reklame bodong. Namun, sejauh ini, untuk mengetahui apakah reklame itu telah mengantongi izin atau tidak, publik masih belum mengetahuinya. Sebab, tidak ada petunjuk fisik yang bisa dipantau langsung oleh masyarakat.

“Kalau untuk mengetahui itu berizin atau tidak, jelasnya harus dicek ke kantor PTSP,” kata Arief Tjahjono, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jember.

BACA JUGA : Cegah Kebocoran PAD dari Sektor Reklame

Dari data perizinan yang dikeluarkan PTSP itu, bisa diketahui reklame itu di ruas jalan mana, berapa ukurannya, dan telah memiliki izin atau tidak. “Jika tidak ada dalam data, pastinya ilegal,” sebutnya.

Menurut dia, selama ini Dinas PTSP hanya mengeluarkan izin pada reklame yang tetap. Artinya, reklame yang terpasang untuk kepentingan jangka waktu satu tahun atau beberapa tahun, bukan reklame yang sifatnya insidental atau reklame semi permanen yang menggunakan kayu dan sejenisnya. “Kalau jenis itu, nanti tugasnya satpol PP yang menertibkan,” jelas Arief.

Sementara untuk jenis reklame berizin itu, lanjutnya, merupakan banner yang diurus oleh pengusaha advertising dari sejak awal pengajuan, memperoleh izin, hingga membayar pajaknya ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/