alexametrics
22 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Banyak ASN Gagap SIPD

- Menghambat Kerja maupun Program APBD

- Miliaran Dana Tak Cair, Termasuk Pabrik Pupuk

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan sistem pengelolaan data daerah berbasis elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Sistem yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Mendagri ini sudah berjalan dua tahun. Sayangnya, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang gagap menggunakannya.

BACA JUGA : Dua Bocah di Bawah Umur Asal Puger Tertangkap Edarkan Pil Edan

SIPD ini berlaku untuk semua kabupaten/kota berdasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Termasuk Pemkab Jember. Nah, SIPD disebut-sebut mempermudah pemerintah daerah dalam merencanakan, merealisasikan, hingga pelaporan, agar pembangunan daerah terintegrasi dengan pusat. Bahkan mencegah duplikasi anggaran hingga mempermudah audit keuangan negara.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun siapa sangka, di Jember terdapat sejumlah program yang tidak bisa dieksekusi karena SIPD. Seperti anggaran Rp 4 miliar untuk pembangunan dua pabrik pupuk organik dan realisasi dana pasien SPM (surat pernyataan miskin) sebesar Rp 20 miliar. Hal ini menjadi potret sistem yang dibangun pemerintah pusat itu belum berjalan mulus. Bisa jadi karena aplikasinya atau karena human error yang dilakukan ASN di Jember. Akibatnya, sejumlah program gagal dijalankan dan ramai akan diusulkan lagi di Perubahan APBD. Guna memastikan apakah SIPD yang bermasalah atau human error pada ASN, Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasi sejumlah pejabat.

Litbang Evaluasi Pembangunan Daerah dan SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember Agus Cahyo menyampaikan, Bappeda Jember kerap mendapati sejumlah kelemahan pada sistem baru itu. Seperti notifikasi yang tidak jalan, proses input yang kadang tidak tersimpan, dan kendala-kendala lain kala penyusunan perencanaan. “SIPD ini amanah Permendagri, kami tidak bisa menjamin. Sering kali kami sendiri ketika melakukan penginputan, ada sejumlah gangguan karena dari sistemnya,” kata Agus Cahyo.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan sistem pengelolaan data daerah berbasis elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Sistem yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Mendagri ini sudah berjalan dua tahun. Sayangnya, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang gagap menggunakannya.

BACA JUGA : Dua Bocah di Bawah Umur Asal Puger Tertangkap Edarkan Pil Edan

SIPD ini berlaku untuk semua kabupaten/kota berdasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Termasuk Pemkab Jember. Nah, SIPD disebut-sebut mempermudah pemerintah daerah dalam merencanakan, merealisasikan, hingga pelaporan, agar pembangunan daerah terintegrasi dengan pusat. Bahkan mencegah duplikasi anggaran hingga mempermudah audit keuangan negara.

Namun siapa sangka, di Jember terdapat sejumlah program yang tidak bisa dieksekusi karena SIPD. Seperti anggaran Rp 4 miliar untuk pembangunan dua pabrik pupuk organik dan realisasi dana pasien SPM (surat pernyataan miskin) sebesar Rp 20 miliar. Hal ini menjadi potret sistem yang dibangun pemerintah pusat itu belum berjalan mulus. Bisa jadi karena aplikasinya atau karena human error yang dilakukan ASN di Jember. Akibatnya, sejumlah program gagal dijalankan dan ramai akan diusulkan lagi di Perubahan APBD. Guna memastikan apakah SIPD yang bermasalah atau human error pada ASN, Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasi sejumlah pejabat.

Litbang Evaluasi Pembangunan Daerah dan SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember Agus Cahyo menyampaikan, Bappeda Jember kerap mendapati sejumlah kelemahan pada sistem baru itu. Seperti notifikasi yang tidak jalan, proses input yang kadang tidak tersimpan, dan kendala-kendala lain kala penyusunan perencanaan. “SIPD ini amanah Permendagri, kami tidak bisa menjamin. Sering kali kami sendiri ketika melakukan penginputan, ada sejumlah gangguan karena dari sistemnya,” kata Agus Cahyo.

SUMBERSARI, Radar Jember – Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan sistem pengelolaan data daerah berbasis elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Sistem yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Mendagri ini sudah berjalan dua tahun. Sayangnya, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang gagap menggunakannya.

BACA JUGA : Dua Bocah di Bawah Umur Asal Puger Tertangkap Edarkan Pil Edan

SIPD ini berlaku untuk semua kabupaten/kota berdasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Termasuk Pemkab Jember. Nah, SIPD disebut-sebut mempermudah pemerintah daerah dalam merencanakan, merealisasikan, hingga pelaporan, agar pembangunan daerah terintegrasi dengan pusat. Bahkan mencegah duplikasi anggaran hingga mempermudah audit keuangan negara.

Namun siapa sangka, di Jember terdapat sejumlah program yang tidak bisa dieksekusi karena SIPD. Seperti anggaran Rp 4 miliar untuk pembangunan dua pabrik pupuk organik dan realisasi dana pasien SPM (surat pernyataan miskin) sebesar Rp 20 miliar. Hal ini menjadi potret sistem yang dibangun pemerintah pusat itu belum berjalan mulus. Bisa jadi karena aplikasinya atau karena human error yang dilakukan ASN di Jember. Akibatnya, sejumlah program gagal dijalankan dan ramai akan diusulkan lagi di Perubahan APBD. Guna memastikan apakah SIPD yang bermasalah atau human error pada ASN, Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasi sejumlah pejabat.

Litbang Evaluasi Pembangunan Daerah dan SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember Agus Cahyo menyampaikan, Bappeda Jember kerap mendapati sejumlah kelemahan pada sistem baru itu. Seperti notifikasi yang tidak jalan, proses input yang kadang tidak tersimpan, dan kendala-kendala lain kala penyusunan perencanaan. “SIPD ini amanah Permendagri, kami tidak bisa menjamin. Sering kali kami sendiri ketika melakukan penginputan, ada sejumlah gangguan karena dari sistemnya,” kata Agus Cahyo.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/