23.3 C
Jember
Monday, 30 January 2023

Bupati Jember Imbau Kades Jauhi Korupsi dan Narkoba

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pejabat publik selalu identik dengan pelayan masyarakat. Pasalnya, jabatan mereka juga dipilih dari rakyat untuk menjadi pemimpin bagi rakyat. Bahkan, keuangan didalamnya sejatinya adalah milik rakyat. Karenanya, Bupati Jember memberikan peringatan keras kepada semua pejabat di Jember agar tidak korupsi dan tidak berhubungan dengan narkoba. Sebab, posisinya adalah representasi dari rakyat yang dinilai sebagai orang pilihan.

Akan Wujudkan Sistem Keuangan Terintegrasi dan Transparan

Peringatan ini dikhususkan kepada pejabat biroksasi tingkat bawah, yakni jajaran kepala desa yang ada Jember. Sebab, jabatan kades merupakan kedudukan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Karenanya, tanggung jawab dan amanah harus ditonjolkan kepada masyarakat, agar keberadaannya dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, hal yang berkaitan dengan aturan dan keuangan di desa juga harus dikelola dengan baik.

Mobile_AP_Rectangle 2

Bupati Jember Hendy Siswanto mengingatkan kepada para kepala desa di Jember agar bekerja di garisnya, tidak membuat kebijakan yang menyusahkan masyarakat, apalagi sampai mencuri uang rakyat demi kepentingan pribadi. Bupati Hendy meneybut bahwa jabatan kades itu diraih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat setempat. Sejak terpilihnya sebagai kades, hal ini berarti ada kepercayaan rakyat yang melekat pada setiap tugas yang dijalankan. “Hati-hati mengelola uang desa, ada Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD), dan banyak lagi,” tegasnya.

Bupati Hendy menjelaskan, berbicara soal pengelolaan uang juga berkaitan dengan transparansinya. Rencana anggarannya tersusun rapi dan serapannya juga terlaporkan dengan jelas. Ketika terjadi ketidaksesuaian jatuhnya adalah tindak pidana korupsi. “Maka, harus berhati-hati, lihat dan teliti lagi regulasinya seperti apa,” terangnya saat menutup kursus kepemimpinan peningkatan kapasitas SDM bagi Kades angkatan 1 tahun 2022 Pemkab Jember, kemarin (26/11) di Secaba Rindam V Brawijaya.

Dia mengatakan, saat ini KPK sudah mulai melakukan pemantauan sampai ke desa. Ada banyak cara yang dijalankan untuk memastikan pengelolaan keuangan sudah benar hingga tingkat pemerintahan terkecil sekalipun. Seperti memanfaatkan sistem pelaporan terintegrasi dengan Inspektorat, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres.

Peringatan lain juga dilayangkan oleh Bupati Hendy. Para Kades diminta untuk tidak ikut menjadi bagian dari penyalahgunaan narkoba. Seperti kasus yang sudah pernah terjadi. Sebaliknya, sebagai pemimpin desa harus menjadi pencegah peredaran narkoba di tengah warganya.

Kedua hal tersebut, tambahnya, bisa menjadi salah satu pembawa kepercayaan masyarakat. Di samping itu, juga perlu adanya keseriusan dalam membangun desa. Dengan sepenuh hati memprioritaskan rakyat dan menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kebijakan yang dibuat juga tidak terlepas dari kemaslahatan rakyat. Meski tidak bisa menyenangkan semua orang. “Kita tidak mungkin memuaskan semua orang,” pesannya. Asalkan tidak hanya mengumbar janji tetapi ada bukti kerja nyata. (sil/mun)

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pejabat publik selalu identik dengan pelayan masyarakat. Pasalnya, jabatan mereka juga dipilih dari rakyat untuk menjadi pemimpin bagi rakyat. Bahkan, keuangan didalamnya sejatinya adalah milik rakyat. Karenanya, Bupati Jember memberikan peringatan keras kepada semua pejabat di Jember agar tidak korupsi dan tidak berhubungan dengan narkoba. Sebab, posisinya adalah representasi dari rakyat yang dinilai sebagai orang pilihan.

Akan Wujudkan Sistem Keuangan Terintegrasi dan Transparan

Peringatan ini dikhususkan kepada pejabat biroksasi tingkat bawah, yakni jajaran kepala desa yang ada Jember. Sebab, jabatan kades merupakan kedudukan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Karenanya, tanggung jawab dan amanah harus ditonjolkan kepada masyarakat, agar keberadaannya dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, hal yang berkaitan dengan aturan dan keuangan di desa juga harus dikelola dengan baik.

Bupati Jember Hendy Siswanto mengingatkan kepada para kepala desa di Jember agar bekerja di garisnya, tidak membuat kebijakan yang menyusahkan masyarakat, apalagi sampai mencuri uang rakyat demi kepentingan pribadi. Bupati Hendy meneybut bahwa jabatan kades itu diraih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat setempat. Sejak terpilihnya sebagai kades, hal ini berarti ada kepercayaan rakyat yang melekat pada setiap tugas yang dijalankan. “Hati-hati mengelola uang desa, ada Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD), dan banyak lagi,” tegasnya.

Bupati Hendy menjelaskan, berbicara soal pengelolaan uang juga berkaitan dengan transparansinya. Rencana anggarannya tersusun rapi dan serapannya juga terlaporkan dengan jelas. Ketika terjadi ketidaksesuaian jatuhnya adalah tindak pidana korupsi. “Maka, harus berhati-hati, lihat dan teliti lagi regulasinya seperti apa,” terangnya saat menutup kursus kepemimpinan peningkatan kapasitas SDM bagi Kades angkatan 1 tahun 2022 Pemkab Jember, kemarin (26/11) di Secaba Rindam V Brawijaya.

Dia mengatakan, saat ini KPK sudah mulai melakukan pemantauan sampai ke desa. Ada banyak cara yang dijalankan untuk memastikan pengelolaan keuangan sudah benar hingga tingkat pemerintahan terkecil sekalipun. Seperti memanfaatkan sistem pelaporan terintegrasi dengan Inspektorat, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres.

Peringatan lain juga dilayangkan oleh Bupati Hendy. Para Kades diminta untuk tidak ikut menjadi bagian dari penyalahgunaan narkoba. Seperti kasus yang sudah pernah terjadi. Sebaliknya, sebagai pemimpin desa harus menjadi pencegah peredaran narkoba di tengah warganya.

Kedua hal tersebut, tambahnya, bisa menjadi salah satu pembawa kepercayaan masyarakat. Di samping itu, juga perlu adanya keseriusan dalam membangun desa. Dengan sepenuh hati memprioritaskan rakyat dan menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kebijakan yang dibuat juga tidak terlepas dari kemaslahatan rakyat. Meski tidak bisa menyenangkan semua orang. “Kita tidak mungkin memuaskan semua orang,” pesannya. Asalkan tidak hanya mengumbar janji tetapi ada bukti kerja nyata. (sil/mun)

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pejabat publik selalu identik dengan pelayan masyarakat. Pasalnya, jabatan mereka juga dipilih dari rakyat untuk menjadi pemimpin bagi rakyat. Bahkan, keuangan didalamnya sejatinya adalah milik rakyat. Karenanya, Bupati Jember memberikan peringatan keras kepada semua pejabat di Jember agar tidak korupsi dan tidak berhubungan dengan narkoba. Sebab, posisinya adalah representasi dari rakyat yang dinilai sebagai orang pilihan.

Akan Wujudkan Sistem Keuangan Terintegrasi dan Transparan

Peringatan ini dikhususkan kepada pejabat biroksasi tingkat bawah, yakni jajaran kepala desa yang ada Jember. Sebab, jabatan kades merupakan kedudukan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Karenanya, tanggung jawab dan amanah harus ditonjolkan kepada masyarakat, agar keberadaannya dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, hal yang berkaitan dengan aturan dan keuangan di desa juga harus dikelola dengan baik.

Bupati Jember Hendy Siswanto mengingatkan kepada para kepala desa di Jember agar bekerja di garisnya, tidak membuat kebijakan yang menyusahkan masyarakat, apalagi sampai mencuri uang rakyat demi kepentingan pribadi. Bupati Hendy meneybut bahwa jabatan kades itu diraih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat setempat. Sejak terpilihnya sebagai kades, hal ini berarti ada kepercayaan rakyat yang melekat pada setiap tugas yang dijalankan. “Hati-hati mengelola uang desa, ada Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD), dan banyak lagi,” tegasnya.

Bupati Hendy menjelaskan, berbicara soal pengelolaan uang juga berkaitan dengan transparansinya. Rencana anggarannya tersusun rapi dan serapannya juga terlaporkan dengan jelas. Ketika terjadi ketidaksesuaian jatuhnya adalah tindak pidana korupsi. “Maka, harus berhati-hati, lihat dan teliti lagi regulasinya seperti apa,” terangnya saat menutup kursus kepemimpinan peningkatan kapasitas SDM bagi Kades angkatan 1 tahun 2022 Pemkab Jember, kemarin (26/11) di Secaba Rindam V Brawijaya.

Dia mengatakan, saat ini KPK sudah mulai melakukan pemantauan sampai ke desa. Ada banyak cara yang dijalankan untuk memastikan pengelolaan keuangan sudah benar hingga tingkat pemerintahan terkecil sekalipun. Seperti memanfaatkan sistem pelaporan terintegrasi dengan Inspektorat, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres.

Peringatan lain juga dilayangkan oleh Bupati Hendy. Para Kades diminta untuk tidak ikut menjadi bagian dari penyalahgunaan narkoba. Seperti kasus yang sudah pernah terjadi. Sebaliknya, sebagai pemimpin desa harus menjadi pencegah peredaran narkoba di tengah warganya.

Kedua hal tersebut, tambahnya, bisa menjadi salah satu pembawa kepercayaan masyarakat. Di samping itu, juga perlu adanya keseriusan dalam membangun desa. Dengan sepenuh hati memprioritaskan rakyat dan menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kebijakan yang dibuat juga tidak terlepas dari kemaslahatan rakyat. Meski tidak bisa menyenangkan semua orang. “Kita tidak mungkin memuaskan semua orang,” pesannya. Asalkan tidak hanya mengumbar janji tetapi ada bukti kerja nyata. (sil/mun)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca