Wabup Indah Sidak 6 Kantor, Pimpinannya Terlambat

HAFID ASNAN/RAME BANYAK YANG PAYAH:  Wabup Indah Amperawati ketika berkeliling kantor-kantor untuk mengecek kedisiplinan Camat, Lurah dan Kepala Badan.

RADARJEMBER.ID – Boleh jadi, ini secuil persoalan ruwetnya birokrasi di Lumajang. Hari kedua bekerja sebagai bupati dan wakil bupati Lumajang, Thoriqul Haq dan Indah Amperawati langsung keliling ke kantor-kantor pemerintahan. Hasilnya dari enam lokasi yang didatangi, hampir semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sedang tidak di tempat. Ada yang terlambat, berdalih dinas luar dan juga ada yang tidak jelas.

IKLAN

Memang, kunjungan semacam sidak ini tidak dilakukan bersamaan. Melainkan terpisah. Cak Thoriq, memilih datang sidak ke Kecamatan Kunir. Di sana dia tidak melihat camat di kantor. “Masak saya datang cuma ada dua staf di kantor kecamatan. Camat dan lainnya belum datang,” ucapnya setelah selesai sidak.

Sementara Wabup Indah memilih Kecamatan Kota atau Kecamatan Lumajang yang didatangi duluan. Alasannya jelas karena kecamatan ini jadi barometer layanan di seluruh kecamatan. Indah sempat dibikin geleng-geleng. Sebab ada beberapa ruang yang belum selesai disapu. Camat Rasmin datang terlambat. Beberapa staf juga tidak ada di tempat.

Berlanjut ke Kelurahan Jogotrunan juga tak jauh beda. Ke Kantor BPBD, ke kantor Kelurahan Jogoyudan juga sama. Hanya di kantor DPM yang lengkap. Kepala DPM Patria Dwi Hastiadi sedang memimpin rapat. Langsung saja Wabup dipersilakan masuk untuk memberi arahan.
Usai sidak, Indah mengakui dari lima kantor yang didatangi, hampir semua pimpinan OPD sedang tidak di tempat karena terlambat. “Dan ini tidak memenuhi ketentuan yang saya sampaikan di apel besar (25/9). Ini peringatan buat pimpinan OPD untuk tidak boleh lagi tidak menepati waktu jam kerja,” ungkapnya.

Pimpinan, kata Wabup kelahiran 1966 ini, harus memberikan teladan pada staf. “Staf harus bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Kita bekerja untuk rakyat. Pelayanan pada rakyat nggak boleh lambat. Semua harus memasang SOP layanan di depan ruang pelayanan. Kalau pelayanan melebihi waktu, maka bisa mengadu ke bupati dan Wabup. Kalau perlu pasang nomor HP bupati dan Wabup di SOP itu,” terangnya.
Dari evaluasi kemarin, Indah juga menemukan jumlah tenaga honorer yang berlebih dan berbeda-beda. “Saya akan cek semua. Akan saya standarkan. Tenaga kontrak di kantor melogikakan ASN yang ada kekurangan waktu menuntaskan pekerjaan,” ujarnya. Sehingga, dibutuhkan tenaga kontrak.

Tetapi lanjut dia, kalau jam kerja banyak ASN yang ngeluyur, maka logikanya dia kekurangan pekerjaan. Kalau ada ASN banyak ngeluyur, maka tenaga kontrak sudah tidak diperlukan lagi. Sehingga, kata Indah, jika ada tenaga kontrak, maka tentu tidak ada lagi ASN yang kekurangan pekerjaan. “Karena dia kekurangan waktu. Maka efisiensi anggaran dan waktu akan diterapkan di semua OPD,” pungkasnya.

Reporter & Fotografer: Hafid Asnan
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Yerri A Aji

Reporter :

Fotografer :

Editor :