alexametrics
29.2 C
Jember
Friday, 1 July 2022

Tanggung Jawab Ada di Atasan

Pengawasan Presensi Daring Pegawai Pemkab “Kalau atasannya tidak memberikan hukuman atau punishment terhadap pegawainya yang bermasalah, justru pimpinannya yang akan kena hukuman.” Sukowinarno, Plt Kepala BKPSDM Pemkab Jember.

Mobile_AP_Rectangle 1

KEPATIHAN, RADARJEMBER.ID– Pelaksanaan presensi daring berbasis aplikasi, memang banyak mengalami kendala. Sehingga Pemkab Jember menyiapkan kebijakan alternatif jika aplikasi bernama Layanan Pegawai Elektronik (LPE) itu bermasalah. Pegawai yang gagal login bisa mengisi absen manual. Dan atasan di tiap-tiap satuan kerja yang mengawasi langsung pelaksanaan dua model presensi ini. Mereka yang bisa menjatuhkan sanksi jika ada pegawai pemerintah yang membandel.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Jember Sukowinarno mengatakan, presensi daring ini sudah disosialisasikan. Tercatat ada 12 ribu PNS lebih dan sekitar lima ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang menggunakan aplikasi itu dengan benar.

Menurutnya, meski belum ada sanksi khusus yang disiapkan bagi pegawai hingga sekarang. Namun, bukan berarti tanpa pengawasan. Karena untuk hukuman pegawai yang tidak mengisi daftar hadir tersebut sejatinya sudah ada aturannya seperti sistem manual, yaitu prosesnya secara berjenjang.

Mobile_AP_Rectangle 2

Artinya, atasan langsung yang pertama memberikan hukuman atau semacamnya. Atasan juga bisa memantau secara langsung sistem presensi daring anak buahnya. Jadi, ketika ada pegawai yang tidak masuk dalam presensi daring tersebut, maka atasannya yang punya kewajiban untuk membina sampai menjatuhkan sanksi. “Bisa langsung menegur, memanggil, secara pelan-pelan diingatkan, teguran tertulis, dan seterusnya,” terangnya.

- Advertisement -

KEPATIHAN, RADARJEMBER.ID– Pelaksanaan presensi daring berbasis aplikasi, memang banyak mengalami kendala. Sehingga Pemkab Jember menyiapkan kebijakan alternatif jika aplikasi bernama Layanan Pegawai Elektronik (LPE) itu bermasalah. Pegawai yang gagal login bisa mengisi absen manual. Dan atasan di tiap-tiap satuan kerja yang mengawasi langsung pelaksanaan dua model presensi ini. Mereka yang bisa menjatuhkan sanksi jika ada pegawai pemerintah yang membandel.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Jember Sukowinarno mengatakan, presensi daring ini sudah disosialisasikan. Tercatat ada 12 ribu PNS lebih dan sekitar lima ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang menggunakan aplikasi itu dengan benar.

Menurutnya, meski belum ada sanksi khusus yang disiapkan bagi pegawai hingga sekarang. Namun, bukan berarti tanpa pengawasan. Karena untuk hukuman pegawai yang tidak mengisi daftar hadir tersebut sejatinya sudah ada aturannya seperti sistem manual, yaitu prosesnya secara berjenjang.

Artinya, atasan langsung yang pertama memberikan hukuman atau semacamnya. Atasan juga bisa memantau secara langsung sistem presensi daring anak buahnya. Jadi, ketika ada pegawai yang tidak masuk dalam presensi daring tersebut, maka atasannya yang punya kewajiban untuk membina sampai menjatuhkan sanksi. “Bisa langsung menegur, memanggil, secara pelan-pelan diingatkan, teguran tertulis, dan seterusnya,” terangnya.

KEPATIHAN, RADARJEMBER.ID– Pelaksanaan presensi daring berbasis aplikasi, memang banyak mengalami kendala. Sehingga Pemkab Jember menyiapkan kebijakan alternatif jika aplikasi bernama Layanan Pegawai Elektronik (LPE) itu bermasalah. Pegawai yang gagal login bisa mengisi absen manual. Dan atasan di tiap-tiap satuan kerja yang mengawasi langsung pelaksanaan dua model presensi ini. Mereka yang bisa menjatuhkan sanksi jika ada pegawai pemerintah yang membandel.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Jember Sukowinarno mengatakan, presensi daring ini sudah disosialisasikan. Tercatat ada 12 ribu PNS lebih dan sekitar lima ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang menggunakan aplikasi itu dengan benar.

Menurutnya, meski belum ada sanksi khusus yang disiapkan bagi pegawai hingga sekarang. Namun, bukan berarti tanpa pengawasan. Karena untuk hukuman pegawai yang tidak mengisi daftar hadir tersebut sejatinya sudah ada aturannya seperti sistem manual, yaitu prosesnya secara berjenjang.

Artinya, atasan langsung yang pertama memberikan hukuman atau semacamnya. Atasan juga bisa memantau secara langsung sistem presensi daring anak buahnya. Jadi, ketika ada pegawai yang tidak masuk dalam presensi daring tersebut, maka atasannya yang punya kewajiban untuk membina sampai menjatuhkan sanksi. “Bisa langsung menegur, memanggil, secara pelan-pelan diingatkan, teguran tertulis, dan seterusnya,” terangnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/