alexametrics
23.4 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Pasca-PDIP, PKB Soroti Pokir

Buntut Program Rp 1 00 Miliar yang Tidak Merata

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember Kegaduhan atas anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) senilai Rp 100 miliar yang diusulkan DPRD Jember terus memantik sorotan dari sejumlah parpol besar di Jember. Setelah PDIP Jember menyatakan sikap resmi bahwa pokir merupakan agenda politik kolonial mengadu domba antaranggota DPRD, berikutnya disusul oleh PKB yang menilai isu anggaran digulirkan untuk agenda menutup persoalan sisa era pemerintahan sebelumnya, era Bupati Faida. “Kami curiga pokir sengaja dimunculkan untuk menutup isu besar, warisan masa lalu. Kayaknya ada skenario besar, seakan-akan DPRD ada bancakan, melupakan masalah-masalah yang ada,” kata Ketua DPC PKB Jember M Ayub Junaidi.

Mantan wakil ketua DPRD Jember ini menilai, efek mencuatnya soal pokir selama beberapa hari belakangan ini telah berdampak buruk bagi citra DPRD. Menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga wakil rakyat, hingga memicu konflik di internal dewan. Sebab, terkesan DPRD seolah-olah menjadi target dari upaya pembusukan oleh sekelompok orang tertentu supaya rakyat tidak percaya lagi.

Namun demikian, sambung Ayub, sebenarnya PKB diakuinya tetap setuju dengan pokir. Sebab, merupakan hak anggota dewan untuk meneruskan aspirasi konstituen. Selain sudah menjadi amanah dalam undang-undang, kini pokir telah disahkan masuk dalam bagian APBD Jember 2022. “Seharusnya pokir ini menjadi corong yang menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat itu,” sebutnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lebih jauh, Ayub juga menjabarkan bagaimana alur pokir itu sedari awal. Pertama, melalui hasil reses, ada yang minta jalan, mengusulkan pendidikan, renovasi pesantren, dan sebagainya. Kemudian, ditampung anggota DPRD sebelum pelaksanaan Musrenbang. Setelah itu, ada RKPD, lalu disusul KUAPPAS dibahas dengan DPRD. “Jadi, sungguh aneh kalau ada anggota DPRD menanyakan, pokir kok berkurang atau tidak lolos,” katanya.

Seharusnya, kata Ayub, ketika hal itu mencuat atau ada kekurangan dan sebagainya, anggota DPRD bisa mengundang secara resmi Bappekab dan tim anggaran untuk membahas duduk permasalahannya. “Saya yakin hal-hal semacam itu tidak mungkin ada kegaduhan jika tidak ada api di dalamnya,” urai Ayub.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember Kegaduhan atas anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) senilai Rp 100 miliar yang diusulkan DPRD Jember terus memantik sorotan dari sejumlah parpol besar di Jember. Setelah PDIP Jember menyatakan sikap resmi bahwa pokir merupakan agenda politik kolonial mengadu domba antaranggota DPRD, berikutnya disusul oleh PKB yang menilai isu anggaran digulirkan untuk agenda menutup persoalan sisa era pemerintahan sebelumnya, era Bupati Faida. “Kami curiga pokir sengaja dimunculkan untuk menutup isu besar, warisan masa lalu. Kayaknya ada skenario besar, seakan-akan DPRD ada bancakan, melupakan masalah-masalah yang ada,” kata Ketua DPC PKB Jember M Ayub Junaidi.

Mantan wakil ketua DPRD Jember ini menilai, efek mencuatnya soal pokir selama beberapa hari belakangan ini telah berdampak buruk bagi citra DPRD. Menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga wakil rakyat, hingga memicu konflik di internal dewan. Sebab, terkesan DPRD seolah-olah menjadi target dari upaya pembusukan oleh sekelompok orang tertentu supaya rakyat tidak percaya lagi.

Namun demikian, sambung Ayub, sebenarnya PKB diakuinya tetap setuju dengan pokir. Sebab, merupakan hak anggota dewan untuk meneruskan aspirasi konstituen. Selain sudah menjadi amanah dalam undang-undang, kini pokir telah disahkan masuk dalam bagian APBD Jember 2022. “Seharusnya pokir ini menjadi corong yang menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat itu,” sebutnya.

Lebih jauh, Ayub juga menjabarkan bagaimana alur pokir itu sedari awal. Pertama, melalui hasil reses, ada yang minta jalan, mengusulkan pendidikan, renovasi pesantren, dan sebagainya. Kemudian, ditampung anggota DPRD sebelum pelaksanaan Musrenbang. Setelah itu, ada RKPD, lalu disusul KUAPPAS dibahas dengan DPRD. “Jadi, sungguh aneh kalau ada anggota DPRD menanyakan, pokir kok berkurang atau tidak lolos,” katanya.

Seharusnya, kata Ayub, ketika hal itu mencuat atau ada kekurangan dan sebagainya, anggota DPRD bisa mengundang secara resmi Bappekab dan tim anggaran untuk membahas duduk permasalahannya. “Saya yakin hal-hal semacam itu tidak mungkin ada kegaduhan jika tidak ada api di dalamnya,” urai Ayub.

SUMBERSARI, Radar Jember Kegaduhan atas anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) senilai Rp 100 miliar yang diusulkan DPRD Jember terus memantik sorotan dari sejumlah parpol besar di Jember. Setelah PDIP Jember menyatakan sikap resmi bahwa pokir merupakan agenda politik kolonial mengadu domba antaranggota DPRD, berikutnya disusul oleh PKB yang menilai isu anggaran digulirkan untuk agenda menutup persoalan sisa era pemerintahan sebelumnya, era Bupati Faida. “Kami curiga pokir sengaja dimunculkan untuk menutup isu besar, warisan masa lalu. Kayaknya ada skenario besar, seakan-akan DPRD ada bancakan, melupakan masalah-masalah yang ada,” kata Ketua DPC PKB Jember M Ayub Junaidi.

Mantan wakil ketua DPRD Jember ini menilai, efek mencuatnya soal pokir selama beberapa hari belakangan ini telah berdampak buruk bagi citra DPRD. Menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga wakil rakyat, hingga memicu konflik di internal dewan. Sebab, terkesan DPRD seolah-olah menjadi target dari upaya pembusukan oleh sekelompok orang tertentu supaya rakyat tidak percaya lagi.

Namun demikian, sambung Ayub, sebenarnya PKB diakuinya tetap setuju dengan pokir. Sebab, merupakan hak anggota dewan untuk meneruskan aspirasi konstituen. Selain sudah menjadi amanah dalam undang-undang, kini pokir telah disahkan masuk dalam bagian APBD Jember 2022. “Seharusnya pokir ini menjadi corong yang menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat itu,” sebutnya.

Lebih jauh, Ayub juga menjabarkan bagaimana alur pokir itu sedari awal. Pertama, melalui hasil reses, ada yang minta jalan, mengusulkan pendidikan, renovasi pesantren, dan sebagainya. Kemudian, ditampung anggota DPRD sebelum pelaksanaan Musrenbang. Setelah itu, ada RKPD, lalu disusul KUAPPAS dibahas dengan DPRD. “Jadi, sungguh aneh kalau ada anggota DPRD menanyakan, pokir kok berkurang atau tidak lolos,” katanya.

Seharusnya, kata Ayub, ketika hal itu mencuat atau ada kekurangan dan sebagainya, anggota DPRD bisa mengundang secara resmi Bappekab dan tim anggaran untuk membahas duduk permasalahannya. “Saya yakin hal-hal semacam itu tidak mungkin ada kegaduhan jika tidak ada api di dalamnya,” urai Ayub.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/