alexametrics
29.5 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

Berdalih Aplikasi Presensi ASN Masih Uji Coba dan Pengembangan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Jember cenderung menghindar ketika ditanya tentang kendala aplikasi presensi. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas aplikasi itu juga ogah menjelaskan secara detail. Baik tentang sistem kerja maupun penanganan atas banyaknya keluhan pegawai.

Kemarin (25/7) sore, seusai Bupati Jember Hendy Siswanto beserta rombongan meninggalkan lingkungan Hotel Kebon Agung di Kecamatan Kaliwates, beberapa kepala OPD tampak bercengkerama selepas menghadiri rapat penyiapan tempat isolasi mandiri terpusat yang dikhususkan bagi warga positif Covid-19 tersebut. Di antara mereka juga ada Plt Kepala Diskominfo Jember Habib Salim.

Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasi terkait aplikasi itu. Mengingat, banyak kendala yang terjadi. Mulai dari aplikasi yang tidak efektif karena lokasinya tidak fleksibel, serta masih banyak yang belum familier dengan aplikasi tersebut, hingga dinilai belum akurat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun, Habib Salim minim diksi. Ditanya faktor yang mengakibatkan banyaknya kendala, dia hanya mengatakan bahwa nantinya aplikasi tersebut bakal terus dikembangkan lagi. “Ya, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan terbaru. Toh, pengembangan kan dilakukan setiap saat dan setiap waktu,” ujarnya. Dia pun buru-buru menghindar.

Sementara itu, Muda Wiguna, konsultan pembuatan aplikasi, mengatakan, kendala tersebut merupakan hal yang wajar karena masih uji coba. “Namanya sistem kan dipakai banyak orang. Di Kabupaten Jember saja, rapat pakai Zoom jaringan sering trouble,” dalihnya kepada Jawa Pos Radar Jember. Penjelasan uji coba ini berseberangan dengan keterangan yang disampaikan para pegawai. Mereka mengaku tidak pernah ada sosialisasi tentang uji coba tersebut.

Kendati begitu, dia mengakui, memang banyak yang mengeluh tidak bisa mengakses presensi di lapangan. Musababnya, lebih banyak jaringan ponsel yang tidak memenuhi kebutuhan. Selain itu, masih banyak pegawai yang menggunakan Android di bawah versi 7. Padahal seharusnya, ponsel yang digunakan adalah versi 7 ke atas.

Selain itu, dia menuding, juga masih banyak pegawai yang belum bisa mengoperasikan ponsel Android. Nah, mengubah kebiasaan ini yang menurutnya sulit. Terutama bagi guru. Sebab, awalnya mereka menggunakan HP biasa. Belum lagi kendala jaringan. Kata dia, masih banyak yang menggunakan 3G. Padahal yang dibutuhkan jaringan 4G.

Sebenarnya, dia mengungkapkan, capaian keberhasilan aplikasi itu sudah lebih baik di beberapa daerah. Seperti Mojokerto dan Probolinggo. Meski begitu, memang banyak yang mengalami kendala serupa.

Bagaimana solusinya? Muda Wiguna mengatakan, mau tidak mau para ASN harus menyesuaikan diri dengan aplikasi tersebut. Di antaranya dengan menggunakan HP yang memadai, hingga belajar menggunakan HP Android. “Soalnya, kalau harus menurunkan spek aplikasi, malah susah. Karena lebih dari 12 ribu pegawai dan harus menyesuaikan lagi,” ucapnya.

Selanjutnya, dia menuturkan, keputusan ada pada Diskominfo selaku penanggung jawab. Yakni, dengan menyediakan jaringan WiFi berkecepatan baik di setiap lokasi kerja. Salah satunya adalah di sekolah. Dengan begitu, tidak ada pegawai yang terkendala paket data dan bisa cepat dalam mengakses aplikasi tersebut.

Untuk sementara waktu, dia menyarankan, mungkin bisa menggunakan mesin presensi manual seperti biasanya. Sambil lalu, terus melakukan evaluasi terkait dengan aplikasi tersebut. “Nanti bakal kami evaluasi lagi. Toh, masih berjalan dua bulan,” tuturnya.

Terkait dengan presensi, dia menyatakan, sebenarnya jangkauan presensinya bisa disesuaikan, bergantung pada luas kantor masing-masing. Itu untuk mengantisipasi pegawai yang tidak dalam jangkauan. Namun, yang punya akses untuk itu adalah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Diskominfo. “Yang mengatur scoring adalah BKD (BKPSDM, Red). Sedangkan Diskominfo adalah infrastrukturnya,” tandasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Jember cenderung menghindar ketika ditanya tentang kendala aplikasi presensi. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas aplikasi itu juga ogah menjelaskan secara detail. Baik tentang sistem kerja maupun penanganan atas banyaknya keluhan pegawai.

Kemarin (25/7) sore, seusai Bupati Jember Hendy Siswanto beserta rombongan meninggalkan lingkungan Hotel Kebon Agung di Kecamatan Kaliwates, beberapa kepala OPD tampak bercengkerama selepas menghadiri rapat penyiapan tempat isolasi mandiri terpusat yang dikhususkan bagi warga positif Covid-19 tersebut. Di antara mereka juga ada Plt Kepala Diskominfo Jember Habib Salim.

Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasi terkait aplikasi itu. Mengingat, banyak kendala yang terjadi. Mulai dari aplikasi yang tidak efektif karena lokasinya tidak fleksibel, serta masih banyak yang belum familier dengan aplikasi tersebut, hingga dinilai belum akurat.

Namun, Habib Salim minim diksi. Ditanya faktor yang mengakibatkan banyaknya kendala, dia hanya mengatakan bahwa nantinya aplikasi tersebut bakal terus dikembangkan lagi. “Ya, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan terbaru. Toh, pengembangan kan dilakukan setiap saat dan setiap waktu,” ujarnya. Dia pun buru-buru menghindar.

Sementara itu, Muda Wiguna, konsultan pembuatan aplikasi, mengatakan, kendala tersebut merupakan hal yang wajar karena masih uji coba. “Namanya sistem kan dipakai banyak orang. Di Kabupaten Jember saja, rapat pakai Zoom jaringan sering trouble,” dalihnya kepada Jawa Pos Radar Jember. Penjelasan uji coba ini berseberangan dengan keterangan yang disampaikan para pegawai. Mereka mengaku tidak pernah ada sosialisasi tentang uji coba tersebut.

Kendati begitu, dia mengakui, memang banyak yang mengeluh tidak bisa mengakses presensi di lapangan. Musababnya, lebih banyak jaringan ponsel yang tidak memenuhi kebutuhan. Selain itu, masih banyak pegawai yang menggunakan Android di bawah versi 7. Padahal seharusnya, ponsel yang digunakan adalah versi 7 ke atas.

Selain itu, dia menuding, juga masih banyak pegawai yang belum bisa mengoperasikan ponsel Android. Nah, mengubah kebiasaan ini yang menurutnya sulit. Terutama bagi guru. Sebab, awalnya mereka menggunakan HP biasa. Belum lagi kendala jaringan. Kata dia, masih banyak yang menggunakan 3G. Padahal yang dibutuhkan jaringan 4G.

Sebenarnya, dia mengungkapkan, capaian keberhasilan aplikasi itu sudah lebih baik di beberapa daerah. Seperti Mojokerto dan Probolinggo. Meski begitu, memang banyak yang mengalami kendala serupa.

Bagaimana solusinya? Muda Wiguna mengatakan, mau tidak mau para ASN harus menyesuaikan diri dengan aplikasi tersebut. Di antaranya dengan menggunakan HP yang memadai, hingga belajar menggunakan HP Android. “Soalnya, kalau harus menurunkan spek aplikasi, malah susah. Karena lebih dari 12 ribu pegawai dan harus menyesuaikan lagi,” ucapnya.

Selanjutnya, dia menuturkan, keputusan ada pada Diskominfo selaku penanggung jawab. Yakni, dengan menyediakan jaringan WiFi berkecepatan baik di setiap lokasi kerja. Salah satunya adalah di sekolah. Dengan begitu, tidak ada pegawai yang terkendala paket data dan bisa cepat dalam mengakses aplikasi tersebut.

Untuk sementara waktu, dia menyarankan, mungkin bisa menggunakan mesin presensi manual seperti biasanya. Sambil lalu, terus melakukan evaluasi terkait dengan aplikasi tersebut. “Nanti bakal kami evaluasi lagi. Toh, masih berjalan dua bulan,” tuturnya.

Terkait dengan presensi, dia menyatakan, sebenarnya jangkauan presensinya bisa disesuaikan, bergantung pada luas kantor masing-masing. Itu untuk mengantisipasi pegawai yang tidak dalam jangkauan. Namun, yang punya akses untuk itu adalah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Diskominfo. “Yang mengatur scoring adalah BKD (BKPSDM, Red). Sedangkan Diskominfo adalah infrastrukturnya,” tandasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Jember cenderung menghindar ketika ditanya tentang kendala aplikasi presensi. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas aplikasi itu juga ogah menjelaskan secara detail. Baik tentang sistem kerja maupun penanganan atas banyaknya keluhan pegawai.

Kemarin (25/7) sore, seusai Bupati Jember Hendy Siswanto beserta rombongan meninggalkan lingkungan Hotel Kebon Agung di Kecamatan Kaliwates, beberapa kepala OPD tampak bercengkerama selepas menghadiri rapat penyiapan tempat isolasi mandiri terpusat yang dikhususkan bagi warga positif Covid-19 tersebut. Di antara mereka juga ada Plt Kepala Diskominfo Jember Habib Salim.

Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasi terkait aplikasi itu. Mengingat, banyak kendala yang terjadi. Mulai dari aplikasi yang tidak efektif karena lokasinya tidak fleksibel, serta masih banyak yang belum familier dengan aplikasi tersebut, hingga dinilai belum akurat.

Namun, Habib Salim minim diksi. Ditanya faktor yang mengakibatkan banyaknya kendala, dia hanya mengatakan bahwa nantinya aplikasi tersebut bakal terus dikembangkan lagi. “Ya, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan terbaru. Toh, pengembangan kan dilakukan setiap saat dan setiap waktu,” ujarnya. Dia pun buru-buru menghindar.

Sementara itu, Muda Wiguna, konsultan pembuatan aplikasi, mengatakan, kendala tersebut merupakan hal yang wajar karena masih uji coba. “Namanya sistem kan dipakai banyak orang. Di Kabupaten Jember saja, rapat pakai Zoom jaringan sering trouble,” dalihnya kepada Jawa Pos Radar Jember. Penjelasan uji coba ini berseberangan dengan keterangan yang disampaikan para pegawai. Mereka mengaku tidak pernah ada sosialisasi tentang uji coba tersebut.

Kendati begitu, dia mengakui, memang banyak yang mengeluh tidak bisa mengakses presensi di lapangan. Musababnya, lebih banyak jaringan ponsel yang tidak memenuhi kebutuhan. Selain itu, masih banyak pegawai yang menggunakan Android di bawah versi 7. Padahal seharusnya, ponsel yang digunakan adalah versi 7 ke atas.

Selain itu, dia menuding, juga masih banyak pegawai yang belum bisa mengoperasikan ponsel Android. Nah, mengubah kebiasaan ini yang menurutnya sulit. Terutama bagi guru. Sebab, awalnya mereka menggunakan HP biasa. Belum lagi kendala jaringan. Kata dia, masih banyak yang menggunakan 3G. Padahal yang dibutuhkan jaringan 4G.

Sebenarnya, dia mengungkapkan, capaian keberhasilan aplikasi itu sudah lebih baik di beberapa daerah. Seperti Mojokerto dan Probolinggo. Meski begitu, memang banyak yang mengalami kendala serupa.

Bagaimana solusinya? Muda Wiguna mengatakan, mau tidak mau para ASN harus menyesuaikan diri dengan aplikasi tersebut. Di antaranya dengan menggunakan HP yang memadai, hingga belajar menggunakan HP Android. “Soalnya, kalau harus menurunkan spek aplikasi, malah susah. Karena lebih dari 12 ribu pegawai dan harus menyesuaikan lagi,” ucapnya.

Selanjutnya, dia menuturkan, keputusan ada pada Diskominfo selaku penanggung jawab. Yakni, dengan menyediakan jaringan WiFi berkecepatan baik di setiap lokasi kerja. Salah satunya adalah di sekolah. Dengan begitu, tidak ada pegawai yang terkendala paket data dan bisa cepat dalam mengakses aplikasi tersebut.

Untuk sementara waktu, dia menyarankan, mungkin bisa menggunakan mesin presensi manual seperti biasanya. Sambil lalu, terus melakukan evaluasi terkait dengan aplikasi tersebut. “Nanti bakal kami evaluasi lagi. Toh, masih berjalan dua bulan,” tuturnya.

Terkait dengan presensi, dia menyatakan, sebenarnya jangkauan presensinya bisa disesuaikan, bergantung pada luas kantor masing-masing. Itu untuk mengantisipasi pegawai yang tidak dalam jangkauan. Namun, yang punya akses untuk itu adalah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Diskominfo. “Yang mengatur scoring adalah BKD (BKPSDM, Red). Sedangkan Diskominfo adalah infrastrukturnya,” tandasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/